Jakarta, Aktual.co — Direktur Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri, untuk menghapus bahan bakar minyak berjenis premium dengan research octane number 88.
“Jadi, kalau itu demi kebaikan nasional sudah barang tentu Pertamina akan menindaklanjuti sesuai kebijakan pemerintah terhadap bagaimana pengamanan pasokan BBM bagi masyarakat,” kata Dwi usai bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Selasa (23/12).
Menurut Dwi, jika harga BBM bersubsidi dan non subsidi selisih harganya tak terlalu jauh maka masyarakat pasti akan memilih bahan bakar yang kualitasnya lebih baik.
“Kalau antara subsidi dan non subsidi tidak terlalu jauh, pasti orang akan bergeser yang lebih baik kualitasnya,” katanya.
Saat disinggung apabila subsidi BBM berjenis premium dihapus dan dialihkan, Dwi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pemerintah.
“Itu yang harus ditanya ke pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah. Tapi, pertamina siap saja apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan pasokan BBM ke masyarakat,” ungkapnya.
Dia mengatakan, kalau nanti terealisasi maka itu akan membutuhkan waktu untuk sosialisasi. “Nanti tentu akan butuh waktu bagaimana Pertamina siapkan fasilitasnya dan sosialisasi ke masyarakat,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menggelar pertemuan tertutup di Kejaksaan Agung, Selasa (23/12).
Namun, saat dikonfirmasi prihal pertemuan tersebut membahas mafia migas yang menggerogoti sektor migas Indonesia keduanya kompak membantah.
“Tidak, tidak. Kita silaturahmi saja. Jadi, ke depan kalau ada masalah kita bahas bersama-sama,” timpal Prasetyo didampingi Dwi usai pertemuan yang berlangsung secara tertutup di Kejaksaan Agung.
Tak sampai disitu, awak media pun kembali menanyakan apakah pertemuan tersebut membahas soal kasus-kasus atau adanya dugaan penyelewengan atau di lingkungan Pertamina, Prasetyo kembali membantah.
“Kita tidak bahas itu. Saya katakan tadi beliau pejabat baru, saya juga baru,” kata bekas anak buah Surya Paloh di Partai NasDem itu.
Dia menegaskan bahwa kalau memang ada yang perlu dicermati, tentu pihaknya akan mencermati. Namun, Prasetyo tak ingin mencari-cari kesalahan. “Kita tidak mau cari-cari kesalahan saja ya kan?” sambungnya.
Sementara, saat dikonfirmasi prihal maksud dan tujuan Dwi menyambangi markas korps Adhiyaksa, dia mengaku hanya untuk bersilaturahmi. Ia membantah dalam kesempatan itu memberikan data-data terkait persoalan di perminyakan yang perlu ditindaklanjuti Kejaksaan.
“Tidak, tidak (memberikan data). Silaturahmi,” ungkap Dwi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kesepakatan kerja sama dalam memberantas korupsi yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Gedung mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gafar dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Himawan Adinegoro kemudian menadatangani nota kesepahaman tersebut.
“MoU antara KPK dengan MK ini menjadi momentum penting kerja sama formal dalam pengungkapan kasus korupsi di MK, itu komitmen MK untuk cepat menyelesaikan masalah,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam memberikan sambutannya.
Secara rinci nota kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam hal data dan atau informasi, sistem integritas nasional, narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
Terkait data dan atau informasi, MK dan KPK dapat saling meminta juga memberikan data atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan kedua belah pihak dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.
Sementara dalam hal penerapan Program Sistem Integritas Nasional kerjasama meliputi peningkatan kepatuhan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan pemetaan titik rawan gratifikasi serta penerapan program pengendalian gratifikasi.
Dalam hal narasumber, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan, nota kesepahaman ini mengatur kedua belah pihak untuk dapat saling membantu sebagai narasumber.
“Ke depan tentu banyak hal yang bisa kita lakukan bersama antara lain melakukan sosialisasi bersama, misalnya ada pendidikan MK, di mana KPK bisa kita ajak untuk berikan materi,” kata Hamdan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby