18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40224

BPKD DKI Optimis Silpa 2014 Tak Lebih 11 Triliun

Jakarta, Aktual.co —Nada optimis disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono mengenai serapan anggaran APBD DKI 2014. Mengingat Silpa 2014 sampai saat ini pendapatannya sudah mencapai Rp49 triliun lebih. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD DKI tahun 2014 diperkirakannya tidak lebih dari Rp11 triliun. 
“Beranjak naik jadi Rp50 triliun. Belanja kita masih Rp35 triliun, sisanya Rp15 triliun. Kemudian sampai akhir Desember ada belanja Rp 4-5 triliun. Sisanya bisa Rp 11 triliun lah. Gak lebih dari itu,” ujarnya dalam pembahasan APBD 2015 yang dihadiri BPKD, Sekda DKI, dan DPRD DKI, Selasa (23/12). 
Mulai Senin (22/12) kemarin, kata dia, pembelanjaan DKI mencapai Rp 33 triliun. “Terus perlu belanja Rp8 triliun. Bisa sampai Rp41 triliun lah penggunaannya.”
Mengenai kapan bakal diketoknya APBD DKI 2015, Heru optimis tidak bakal meleset dari waktu yang ditentukan. 
“Gak mundur. Sesuai dengan jadwal DPRD kan udah maraton rapat pagi, siang dan sore. Batasnya kan 8 Januari,” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan kalau DKI ingin APBD 2014 terserap 100 persen, maka dalam waktu 29 hari DKI tiap harinya harus melakukan penyerapan Rp1,6 triliun. Mustahil.
Prediksi Taufik, tahun ini jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI ada di kisaran Rp 30 triliun. “Nggak mungkin penyerapan 100 persen. 11 bulan saja penyerapan baru  mencapai 36,07 persen,” ujar dia, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Satu-satunya cara menggenjot penyerapan anggaran, kata politisi Gerindra itu hanyalah dengan mendorong seluruh SKPD untuk melaksanakan pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sudah mengakui serapan APBD DKI tahun 2014 sangat rendah. Dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, akhir Oktober lalu.
Selain itu, Ahok juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ. “Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah,” ujarnya.
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya penghematan anggaran, justru telah dilakukan Pemprov DKI. 
“Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”

Artikel ini ditulis oleh:

Kebijakan Pemerintah Tingkatkan Beban Perusahaan Rokok

Jakarta, Aktual.co — Beban perusahaan rokok pada tahun 2015 diyakini meningkat 35 persen dibandingkan tahun 2014, karena sejumlah tantangan perekonomian ikut memberatkan kalangan pengusaha.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur, Sulami Bahar menyatakan, untuk mengantisipasi beban tersebut maka pengusaha rokok di Jatim siap menaikkan harga komoditas itu pada tahun 2015.

“Hal itu tidak bisa kami hindari. Apalagi perekonomian nasional sedang mengalami gejolak,” ujarnya, ditemui di Grha Kadin Jatim di Surabaya, Selasa (23/12).

Berbagai permasalahan ekonomi itu, ungkap dia, meliputi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selain itu, adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengharuskan gambar bahaya merokok, serta kenaikan cukai rokok.

“Oleh sebab itu, mau tidak mau perusahaan rokok akan menaikkan harga jual antara 10-20 persen. Apalagi kami tidak bisa bertahan tanpa adanya kenaikan harga,” ucapnya.

Akan tetapi, tambah dia, kenaikan harga tersebut tidak sebesar beban biaya. Untuk itu kenaikan harga jual itu akan dikaji lebih lanjut. Meski begitu, bagi perusahaan rokok golongan satu atau besar kenaikan itu mungkin tidak terasa.

“Dengan menaikkan harga jual per batangnya diharapkan bisa menutupi semua kenaikan biaya itu. Namun, bagi perusahaan rokok golongan 3 atau kecil, kenaikan biaya ini sangat memberatkan,” ujarnya.

Situasi itu, sebut dia, mengakibatkan jumlah perusahaan rokok di Jatim ini semakin berkurang. Berdasarkan data Gapero Jatim pada November 2013 jumlah pabrik rokok 1.100 pabrik namun pada 10 Desember 2013 jumlahnya menjadi 586 pabrik.

“Pada bulan September 2014 jumlah perusahaan rokok hanya 440 perusahaan di Jatim. Tahun depan, dengan kondisi seperti itu kami perkirakan jumlahnya turun dan bisa-bisa hanya 300 perusahaan,” tuturnya.

Ia melanjutkan, dari ratusan jumlah perusahaan rokok itu mayoritas bisnisnya adalah skala kecil. Hal itu yang mengakibatkan semakin menurunnya jumlah perusahaan seiring dengan kenaikan biaya.

“Kami harus berkreasi saat ini. Apalagi kalau mengurangi rasa jelas tidak mungkin,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Batu Bata Unik Peninggalan Kerajaan Majapahit Ditemukan di Kedungmoro

Lumajang, Aktual.co — Warga Desa Kedungmoro  Kecamatan Kunir Lumajang, Jawa Timur, digegerkan dengan temuan batu bata merah unik. Benda tersebut ditemukan oleh Nasib (60) warga setempat, yang sedang mencari rumput di tengah ladang tebu di desanya. Mendapat informasi dari masyarakat atas temuan tersebut, LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPM Timur), bersama dengan tim Pramuka Kwartir Cabang Kunir, langsung turun ke lokasi (TKP).

“Setelah di survei, ternyata memang terdapat struktur batu bata yang berserakan di atas gundukan di ladang tebu tersebut. Motif yang terdapat pada batu bata ini adalah dua coretan tangan berbentuk setengah lingkaran”, ungkap Mansur Hidayat, Ketua MPPM Timur, kepada Aktual, usai menggelar Kemah Budaya, di Desa Kedungmoro, Kunir, Selasa (23/12)

Dilihat dari konteks geografi-nya, temuan struktur batu bata ini berada di sekitar daerah Kedungmoro yang tidak jauh dari Situs Candi Betari Durga. Situs Candi Betari Durga sendiri ditemukan setahun lalu dengan motif yang luar biasa baiknya. Dalam konteks historis, Desa Kedungmoro yang dahulu bernama Dorgowok dan merupakan bagian dari Kecamatan Kunir, mempunyai arti sangat penting. Desa ini memiliki nilai historis berupa berbagai macam peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi perjalanan sejarah Lumajang dan Nusantara.

“Desa ini pernah disinggahi oleh Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit yang melakukan perjalanan politik ke bekas Wilayah Lamajang Tigang Juru pada tahun 1359 Masehi. Diperkirakan, kompleks percandian di Desa Kedungmoro ini telah ada sejak Zaman Arya Wiraraja memerintah Lamajang Tigang Juru pada tahun 1293 Masehi, karena penguasa Lamajang ini merupakan penganut Syiwa,” beber penulis buku sejarah Lumajang ini.

Disamping itu, temuan struktur batu bata bermotif, di desa ini juga pernah ditemukan sebuah Arca Nandi yang merupakan kendaraan Dewa Syiwa dan merupakan suami dari Bhatari Durga.

Untuk diketahui, Desa Kedungmoro merupakan desa kuno yang diperkirakan sebagai kompleks percandian untuk memuja Bhatari Durga.

Melihat pentingnya temuan ini, pihak MPPM Timur bersama masyarakat berusaha mengamankan temuan ini dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan dan meneliti temuan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Kini Giliran Menhut Rapat Bersama dengan KPK

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Kehutanan melakukan rapat bersama di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan Selasa (23/12).
Menhut Siti Nurbaya mengatakan, dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal diantaranya mengenai pengelolaan sumber daya hutan.
“Yang pertama dibahas mengenai kesehatan BUMN (Perum Perhutani) dalam kaitannya dengan kontinuitas pengelolaan sumber daya hutan, Jadi intinya kalau perusahaannya sehat, maka kinerja sumber dayanya makin baik, produksinya bagus,” beber Menhut Nurbaya di Gedung KPK kepada wartawan.
Selanjutnya, menurut Menhut Nurbaya, juga dibicarakan mengenai akses pemasaran, dimana dalam pengelolaan sumber daya hutan, masih terpatok beberapa aturan yang masih perlu disesuaikan.
“Aturan itu, selain soal transparansi dan soal sistem online, ada persoalan regulasi yang harus kita lihat. Apakah sudah tepat bahwa kita mengambil kebijakan beberapa tahun ini,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, lanjut Menhut Nurbaya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, memberi masukan agara jangan sampai pemetaan kawasan hutan berbeda-beda aturannya.
Terkait hal itu, Menhut Nurbaya menjelaskan bahwa sebetulnya peta ‘one map policy’ sudah dibahas oleh bersama Menteri Agraria, Menteri Kelautan diwakili Sekjen, Menteri Pertanian diwakili Dirjen Prasarana. 
“Dari situ kita merilis tematik map bersama-sama, yaitu peta tentang peruntukan lahan,” tambah dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KPK Sita Tujuh Mobil Milik Fuad Amin

Petugas memeriksa mobil milik mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron dan juga tersangka kasus dugaan suap suplai gas alam di Bangkalan, Madura, yang terparkir di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/12/2014). KPK menyita tujuh unit mobil dan satu buah sepeda motor dari tersangka dugaan suap jual beli gas alam. Lima mobil yang disita tersebut, yakni Toyota Vellfire silver B 1250 TFU, Toyota Camry Hybird hitam B 1341 TAE, Kijang Innova silver B 1824 TRQ, Suzuki Swift putih B 1683 TOM dan Honda CRV hitam B 1277 TJC, sedangkan dua mobil lainya Alphard warna putih dengan nomor polisi L 1956 M dan mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi M 1299 GC di Bangkalan. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Moeldoko: TNI Ikut Berantas Terorisme, Jika Polisi…

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mengatakan bahwa keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) akan menjadi ancaman serius terhadap masyarakat Indonesia
Panglima TNI mengaku pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah, pondok pesantren serta lokasi lain untuk mensosialisasikan bahwa ISIS merupakan gerakan radikal. Selain itu TNI juga melaksanakan kegiatan teritorial dengan satuan khusus maupun satuan-satuannya di batalyon.
Meski begitu, dalam hal memberantas aksi teror di Indonesia, saat ini TNI masih mempercayakan Polri dalam menangani aksi terorisme. Jika aksi terorisme melebihi Polri dan mengancam NKRI, maka Moeldoko menegaskan sudah waktunya TNI turun tangan.
“Apabika tingkat aksi terorisme melampui kepolisian untuk menangani, maka di situlah TNI akan hadir,” ujar Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12).
Menurutnya, TNI dan Polri masih terus bersinergi melakukan pelatihan penanggulangan teror. Dan TNI akan bertindak sesuai dengan domain TNI.
“Terorisme sudah masuk high intens, kalau penyanderaan di luar negeri, itu domain TNI. TNI diproyeksikan untuk itu, itu dilakukan dalam aksi teror,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain