Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Hermanto mengungkapkan akan berencana untuk mempercepat kongres partai yang dijadwalkan akan berlangsung pada Mei 2015 nanti.
Ia mengatakan, alasan percepatan kongres tersebut untuk mempersiapkan kader-kader partai demokrat menghadapi pemilu di 2019 nanti. Pasalnya, pada tahun 2014 ini perolehan suara partai Demokrat anjlok dibandingkan pemilu 2009 lalu.
“Persiapan sedini mungkin, kongres, Musda, Muscab, musyawarah ranting ini tidak membutuhkan waktu sedikit, kalau tidak setahun, waktu konsolidasi kita tidak sempat. Karena kita ingin 2019 matang,” kata dia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/12).
Ia berpandangan, di 2019 partainya berharap lahir kembali, dan memperoleh suara seperti di pemilu 2009 lalu.
“Karena kami memang berharap, kami rebound, kami ingin rebut kembali kekalahan, pengurangan suara di 2014 kemarin,” ucap Wakil Ketua DPR itu.
Seperti diketahui, nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun disebut calon tunggal sebagai Ketua Umum Demokrat. Selain itu, sejumlah kader demokrat pun, seperti Max Sopacua, Marzuki Ali dan I Gede Pasek pun berniat maju untuk menandingi mantan presiden RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron sebagai tersangka. Kini kader partai Gerindra tersebut, ditetapkan sebagai tersangka terkait ketika dirinya menjadi Bupati Bangkalan.
“Kasus FAI (Fuad Amin Imron) itu sudah ada sprindik barunya. Jadi kami bisa naik kasus ini ke 2006 karena kan kepala daerahnya 2006,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Ia mengatakan, Fuad diduga menerima suap jual beli gas dari Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko (ABD).
Ditambahkan dia, atas dasar itulah menjadi landasan pihaknya melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik Fuad. 
“Penyitaan-penyitaan itu baru bagian dari pengembangan penyidikan sesuai yang sprindik baru itu,” kata Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IV DPR Hermanto menilai, penindakan terhadap pelaku illegal fishing di laut Indonesia belum maksimal.
Pasalnya dari operasi penangkapan pelaku illegal fishing yang digalakkan belakangan ini belum menimbulkan efek jera, terutama kepada pelaku yang belum tertangkap.
Sebagai bukti, lanjut dia, pada saat melancarkan operasi penangkapan dan penenggelaman kapal pencuri ikan belakangan ini, ternyata masih ada kapal ikan asing yang berani masuk bahkan menyerang nelayan Indonesia.
“Tidak tanggung-tanggung, hal itu marak terjadi di tiga lokasi laut kita,” kata dia ketika menanggapi laporan maraknya kasus pengejaran nelayan lokal oleh nelayan asing di perairan Anambas, Selat Malaka dan Morotai sepanjang Desember 2014, Selasa (23/12).
Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, para nelayan asing tersebut seolah mengirimkan pesan bahwa dirinya masih eksis.
“Mereka (nelayan asing) itu berarti telah menantang negara. Negara harus bisa menangkap mereka.”
Dia mendesak Pemerintah agar memaksimalkan operasi dengan mengerahkan dan mengoordinasikan semua potensi yang ada untuk mengamankan laut dari para pencuri ikan.
“Kalau TNI-AL belum cukup, kerahkan juga TNI AU, untuk mengusir atau menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di laut Indonesia.”
Berbeda dengan nelayan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melaut atau mencari/menangkap ikan di perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar dan Laut Jawa, mereka seakan dihantui keberadaan kepal perang Indonesia.
Selain itu, mereka merasa terkekang dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014, karena pejabat instansi terkait setempat mau menyamaratakan dengan keadaan di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut).
Nelayan Kalsel tidak bisa melaut, karena tak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) terhadap kapal-kapal tangkap mereka, yang oleh pejabat instansi terkait tersebut, kebijakan itu berdasarkan Permen 57/2014.
Permasalahan nelayan Kalsel itu terungkap saat pertemuan pengurus/pewakilan tersebut dengan anggota DPRD provinsi setempat, 22 Desember 2014.
DPRD Kalsel bersama instansi terkait segera menyikapi persoalan nelayan di provinsi tersebut, dan dalam waktu segera menyampaikan permasalahan itu kepada Presiden Joko Widodo sekaligus meminta solusi terbaik.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penegakkan hukum di wilayah Bali dinilai masih lemah, sehingga perlu melakukan revolusi mental dalam menegakkan hukum secara adil.
Pengamat Hukum Ida Bagus Radendra Suastama menyebut, apalagi selama ini masih banyak kasus hukum yang bersentuhan dengan kekuasaan maupun politik, penegakan hukum malah justru macet ditengah jalan.
Dia mengataka, penegakan hukum dan penuntasan kasus korupsi sejumlah pejabat kini dirasakan masih tebang pilih. Salah satunya dugaan kasus penipuan yang melibatkan mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama yang kini menjabat ketua DPRD Bali beserta rekannya yang dinyatakan tersangka. 
Namun secara tiba-tiba mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari pihak kepolisian. Menurut dia pada dasarnya bersipat perlakuan hukum itu sama atau tidak tebang pilih.
“Namun ketika masyarakat melihat proses hukum dijual belikan maka saat itulah hukum tidak lagi dipercaya,” kata dia di Denpasar, Selasa (23/12).
Dia menyebut, saat ini ketidak percayaan masyarakat kepada penegak hukum mulai menipis sehingga diperlukan revolusi mental dengan tujuan membenahi sistem pemerintah yang dipenuhi para koruptor.
Dia mengatakan, para penegak hukum harus berani dan tegas saat menangani kasus korupsi berbenturan dengan kekuasaan dan politik untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
“Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hendaknya dapat diimplementasikan pada semua bidang bukan hanya selogan dalam mengisi sebuah jabatan.”
Begitu pula bagi penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan revolusi mental bagi para penegak hukum, sehingga nanti kepercayaan masyarakat akan hukum di negeri ini pulih kembali, ujar Ida Bagus Radendra Suastama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafidz Tohir mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim reformasi tata kelola migas (RTKM) yang dibuat oleh Menteri ESDM, Sudirman Said.
Menurut dia, tim yang dipimpin oleh Faisal Basri itu tidak paham dengan persoalan dunia perminyakan. Hal itu menyusul keluarkan rekomendasi tim agar Pertamina menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin RON 88 atau Premium.
“Mereka yang duduk dalam komisi tersebut tidak paham dengan seluk beluk perdagangan perminyakan,” kata Hafis ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (23/12).
Politisi dari PAN itu juga mengatakan, tim RTKM tersebut tidak ada persoalan substansi yang digulirkan hingga hari ini. Ia berpandangan, pembentukan tim itu lebih sarat pada politik balas budi saja.
“Dan lebih banyak sarat dengan kepentingan dan politik balas budi,” tandasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menginstruksikan Pertamina menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 di pasaran dan menggantinya dengan BBM RON 92 (Pertamax). Pengamat energi menilai penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menimbulkan blunder di Pemerintahan. Pasalnya, rencana tersebut bisa membuat nilai tukar Rupiah semakin melemah, selain itu kilang Pertamina belum siap memproduksi RON92.
“Kalau pemerintah menghapuskaan premium maka otomatis harus impor Pertamax untuk mencukupi kebutuhan BBM. Sedangkan impor Pertamax (RON92) pakai Dollar. Makin lemah nilai rupiah,” papar Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada Aktual.co di Jakarta, Selasa (23/12).
Menurutnya, penghapusan premium dan menggantinya dengan BBM jenis pertamax membuat impor BBM semakin meningkat, banyak mobil yang tidak seharusnya mengkonsumsi BBM bersubsidi akan berpindah. Selain itu, Kilang yang dimiliki pertamina belum mampu mencukupi dan memproduksi BBM RON92.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang