Jakarta, Aktual.co — Hak interpelasi akan terus digulirkan sebagian besar anggota DPR terrkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diluar angka kewajaran. 
“Ini (akan) terus bergulir meski ada rencana pemerintah akan menurunkan harga BBM,” kata Ketua Komisi VI Hafidz Thohir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/12).
Menurutnya, forum interpelasi akan menjadi forum yang pas bagi pemerintah sebagai ajang untuk menjelaskan alasan-alasan kenapa BBM harus naik sebesar Rp2.000 kepada DPR. 
Alasan ini pula yang disebutnya mendasari rekan-rekannya di parlemen mengajukan hak interpelasi.
Dalam keyakinan Hafidz, hak interpelasi yang akan diajukan DPR nantinya harus dijawab pemerintah. 
Pemerintah harus menjelaskan secara mendalam alasan kenaikan harga BBM, peruntukan pemotongan subsidi BBM digunakan untuk apa dan sebagainya.
“Kami berharap pemerintah dapat mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan kawan-kawan DPR,” katanya.
Politisi PAN itu menambahkan, saat ini seluruh anggota tengah mengumpulkan fakta-fakta dilapangan sejalan dengan masa reses hingga awal Januari 2015 mendatang. Yakni untuk melihat langsung respon masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. 
Komisi VI, lanjutnya, mendapati banyak gabungan masyarakat yang menolak kenaikkan harga BBM. Rakyat miskin tidak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup atas akibat subsidi BBM naik 2000 rupiah / liter. 
Akibat yang terjadi dilapangan tidak sebanding dengan keuntungan arus fiskal yang diperoleh pemerintah sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.
“Dapat dikatakan bahwa pemerintah mendapat perolehan fiskal ± 100 triliun dgn cara ‘mencabut’ sedikit kemewahan (2000/liter) dari pundak rakyat miskin,” demikian Hafidz.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kinerja satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia migas yang dikepalai Faisal Basri mulai dipertanyakan. Pasalnya, Satgas ini dinilai tak memiliki rencana yang jelas dalam pemberantasan mafia tersebut.
Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, mempertanyakan mengapa Faisal Basri tak melirik soal pembentukan undang-undang yang justru kian melegalkan permainan para mafia.
 Ia mencontohkan, misalnya terkait kepemilikan sumber daya migas. Menurut dia, banyak perusahaan migas memperoleh dana dari bank dengan jaminan cadangan yang dikelola.
“Padahal, sumber kekayaan itu milik negara. Aspek itu harus ditegaskan dalam undang-undang supaya tahu bahwa pemerintah itu dalam posisi lebih tinggi daripada perusahaan,”ujar Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (23/12).
Selain itu, ia mengatakan, soal proses di bisnis migas, dimana transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis migas masih belum maksimal, sehingga pengawasan terhadap penyelewengan produk minyak di Indonesia masih lemah.    Terakhir, mindset pengelolaan migas masih salah. Menurutnya, pemerintah saat ini seringkali berpikir pragmatis. Karena itu, banyak anggaran pemerintah di sektor energi yang bocor. Dalam hal ini, dia menyoroti kebijakan subsidi BBM yang justru merugikan rakyat.       “Pemerintah sepertinya sangat mudah mengeluarkan anggaran untuk subsidi. Tapi untuk investasi energi seperti kilang sulitnya minta ampun. Ini kan mindset yang salah. Padahal, investasi energi itu sangat penting untuk jangka panjang,” kata dia
Laporan: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby