Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan upaya percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah harus mulai dilakukan pada 2015, agar realisasi tidak lagi menumpuk menjelang berakhirnya tahun.

“DIPA baru (setelah pembahasan APBN-Perubahan) harus mulai pada Maret, dan saat ini juga sedang dilakukan revisi Perpres (70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa) agar pencairan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/1).

Bambang mengakui masih banyak satuan kerja yang baru melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada pertengahan tahun, padahal peraturan memperbolehkan lelang dilakukan sejak awal tahun sejak penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Masih sering terjadi kegiatan lelang dilakukan pada Agustus dan pengadaan pada September, sehingga otomatis baru anggaran baru terserap pada akhir tahun. Ini tidak wajar, karena sebenarnya kegiatan itu bisa dilakukan lebih cepat,” katanya.

Selain itu, salah satu penyebab terjadinya perlambatan penyerapan anggaran adalah karena pemerintah membuat APBN-Perubahan, karena dengan demikian DIPA baru terbentuk setelah parlemen memberikan persetujuan atas APBN-Perubahan tersebut.

“Seharusnya tidak ada APBN-Perubahan, karena biasanya pengadaan baru berjalan setelah adanya APBN-Perubahan. Tapi tahun ini harus lebih cepat, percuma kita mengurangi risiko dengan subsidi tetap dan membuat perencanaan lebih awal, tapi lelang masih di belakang,” ujar Bambang.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menambahkan pola penyerapan anggaran dalam lima tahun terakhir tidak berubah dan realisasi selalu meningkat menjelang akhir tahun, untuk itu pemerintah membuat sejumlah penyesuaian aturan maupun memperkuat koordinasi.

“Tahun ini arahan Presiden sudah tegas dan sudah di-‘follow up’ dengan revisi aturan pengadaan, ini diharapkan mempercepat proses pengadaan barang. Selain itu, kita melakukan komunikasi dengan kementerian lembaga yang mau melakukan revisi DIPA, karena biasanya itu mempersulit pengadaan,” ujarnya.

Saat ini, pola penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung berkisar hanya sebesar 10 persen-15 persen pada triwulan I hingga triwulan II, sekitar 50 persen-60 persen pada triwulan III dan mencapai 30 persen-40 persen pada triwulan IV.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat periode 1 Januari-31 Desember 2014 telah mencapai Rp1.190,8 triliun atau 93 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.280,4 triliun.

Salah satu realisasi yang masih menjadi kendala pemerintah dalam mendorong penyerapan belanja secara keseluruhan, adalah belanja modal yang selama periode 2014 baru mencapai Rp135,07 triliun atau 84 persen dari pagu Rp160,8 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Sejumlah indikator ekonomi makro pada 2014 tidak sesuai ekspektasi, atau meleset dari asumsi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN-Perubahan, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Salah satunya indikator pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,1 persen, meskipun kondisi ekonomi 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik,” katanya dalam jumpa pers perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-Perubahan 2014 di Jakarta, Senin (5/1).

Bambang menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen jauh dari asumsi dalam APBN-Perubahan 5,5 persen, karena terpengaruh dengan kondisi perekonomian global dan defisit neraca transaksi berjalan yang masih lebar.

“Kondisi global masih mengalami perlemahan, kecuali di Amerika Serikat. Sedangkan, besarnya defisit transaksi berjalan membuat pemerintah harus menetapkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, sehingga pertumbuhan ekonomi terkendala dan tidak bisa mencapai yang kita inginkan,” ujarnya.

Sementara, tingkat inflasi yang tercatat mencapai 8,36 persen, melampaui asumsi makro sebesar 5,3 persen, karena sewaktu penyusunan APBN-Perubahan, pemerintah belum mempertimbangkan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada November 2014 serta dampaknya.

“Penanganan inflasi di masa mendatang memerlukan ekstra ‘effort’, karena ini tidak hanya terkait pergerakan harga, namun juga masalah logistik serta manajemen dan tata niaga perdagangan. Pemerintah akan fokus melakukan pembenahan,” jelas Bambang.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, rata-rata setahun mencapai Rp11.878 atau hampir sesuai asumsi Rp11.600 dan tingkat suku bunga 3 bulan sebesar 5,8 persen atau lebih rendah dari asumsi 6,0 persen di APBN-Perubahan.

“Nilai rupiah rata-rata setahun lebih lemah dari yang diperkirakan di APBN-Perubahan 2014, karena tingginya defisit neraca pembayaran dan perlemahan ini mempengaruhi bunga utang dan subsidi BBM yang telah direncanakan sebelumnya,” ujar Bambang.

Ia menambahkan untuk harga ICP minyak rata-rata setahun mencapai 97 dolar AS per barel, atau lebih rendah dari asumsi 105 dolar AS per barel, lifting minyak rata-rata 794 ribu barel per hari atau lebih rendah dari asumsi 818 ribu barel per hari dan lifting gas sesuai dengan asumsi yaitu 1.224 ribu barel setara minyak per hari.

“Harga minyak rata-rata delapan dolar lebih rendah dari asumsi, karena tingginya pasokan minyak mentah dunia, ini memberikan konsekuensi bagi penerimaan di sektor migas. Sedangkan, hanya realisasi lifting gas yang sesuai dengan target di APBN-Perubahan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid