18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40232

PKB Gelar Haul Gusdur ke-5

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar saat mengelar acara Haul Abdurrahman Wahid alias Gusdur, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (23/12/2014). Haul Gusdur yang ke lima tersebut mengambl tema : Gusdur Adalah Kita. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Penghapusan Premium, Sengsarakan Rakyat

Jakarta, Aktual.co — Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menginstruksikan Pertamina menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium (RON 88) di pasaran dan menggantinya dengan BBM jenis Pertamax (RON 92). Pengamat Energi menilai dukungan pemerintah terhadap rencana penghilangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dinggap sebuah pengkhianatan terhadap rakyat.

Pasalnya, pemerintah tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi apabila premium benar-benar diganti menjadi BBM jenis pertamax.

“Bagaimana respon masyarakat itu seharusnya jadi pertimbangan pemerintah,” ujar Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada Aktual.co di Jakarta, Selasa (23/12).

Menurutnya, selain respon masyarakat yang jadi pertimbangan, dampak penghilangan premium juga berimbas pada bisnis. Akibatnya, masyarakatlah yang akan tertekan.

“Meskipun punya dasar dan kajian tersendiri. Kalau pun nanti harganya (pertamax) disama ratakan, imbasnya juga ke masyarakat,” tambahnya.

Penghapusan premium dan menggantinya dengan BBM jenis pertamax membuat impor BBM semakin meningkat, banyak mobil yang tidak seharusnya mengkonsumsi BBM bersubsidi akan berpindah. Selain itu, Kilang yang dimiliki pertamina belum mampu mencukupi dan memproduksi BBM RON92.

“Kemampuan kilang minyak Indonesia tidak mampu menampung kebutuhan BBM masyarakat se-Indonesia. Apalagi kilang yang memproduksi RON92 hanya Balongan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Dalami Dugaan Korupsi Alat Kesehatan

Tersangka korupsi alat kesehatan Banten dan Tangerang Selatan dan suap Pilkada Lebak Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bergegas memasuki Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Wawan dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Kapolda Jateng Sudah Siapkan Tim untuk Eksekusi Mati

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Nur Ali mengaku, sudah menyiapkan regu tembak untuk pelaksaan eksekusi mati.
“Kapan saja dibutuhkan, kami siap,” kata Kapolda di Semarang, Selasa (23/12).
Namun, Nur Ali tidak bisa memastikan kapan dilaksanakan eksekusi mati tersebut. “Eksekutornya kan kejaksaan. Kalau diminta, kami siap kapan saja.”
Dia menuturkan, hingga saat ini situasi di sekitar Nusakambangan yang rencananya menjadi lokasi eksekusi mati tersebut masih kondusif.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah setempat perihal rencana pelaksanaan eksekusi mati yang akan dilaksanakan di wilayah hukum provinsi ini.
“Koordinasi dengan Polda tentang pengamanan serta pelaksanannya,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi.
Namun, Hartadi belum bersedia menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan eksekusi mati tersebut. “Jawa Tengah ini kan hanya ketempatan.”
Eksekusi mati para terpidana kasus narkotika yang akan dilaksanakan pada tahun ini tinggal menunggu surat dari Kejaksaan Agung. Eksekusi mati para gembong narkotika ini merupakan bagian dari menuju Indonesia bebas narkotika pada 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Operasi Lilin, Polri dan TNI Terjunkan Ratusan Ribu Personel

Jakarta, Aktual.co —Kepolisian Republik Indonesia siap menerjunkan 80.560 personel dalam operasi lilin 2014, guna mengamankan perayaan hari raya Natal dan tahun baru 2015. Dari 80.560 personel, terdiri dari 696 personel dari Mabes Polri dan 79.862 personel Polda.
Selain itu, polisi juga melibatkan TNI dalam lakukan pengamanan. “Pemerintah juga akan dibantu TNI,” kata Kapolri Jenderal Sutarman, di lapangan ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).
Kapolri memaparkan anggota personel TNI yang dilibatkan sebanyak 19.581. “Serta 56 ribu lebih dari instansi terkait lainnya,” katana.
Menurut Sutarman, pos pengamanan juga diperketat keamannya sejumlah 1.767. Sementara untuk pos pelayanan, terdapat 603 pos. Dan penyebaran CCTV dipantau sebanyak 895.
Dalam operasi tersebut, Polri membagi dalam dua segmen pengamanan yakni Prioritas 1 dan Prioritas 2 berdasarkan wilayah.
Prioritas 1 merupakan seluruh Polda yang ada di Pulau Jawa, ditambah Polda Sumut, Bali, Papua, Sulteng, Sulut dan Maluku. Sedangkan, polda di Indonesia yang tidak termasuk dalam Prioritas 1 masuk ke Prioritas 2.
Mantan Kabareskrim itu menambahkan, target sasaran operasi Lilin ialah rumah ibadah, tempat rekreasi, jalur wisata, hiburan, serta rumah warga yang ditinggal mudik saat Natal dan tahun baru.  “Rumah ibadah, rumah yang mudik, itu menjadi target pengamanan,” jelas Sutarman.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KPK Isyaratkan Akan Panggil Obligor Terkait SKL BLBI

Jakarta, Aktual.co — Kasus Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuturkan, jika saat ini kasus tersebut masih terus diselidiki, dan kemungkinan akan dipanggil para obligor yang mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia pada 1998 lalu.
“Semua proses sedang jalan, tapi bahwa kalau nanti ujungnya harus manggil seseorang, kita akan lakukan,” kata Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Menurut Bambang hingga saat ini, KPK masih fokus pada penyelidikan terhadap obligor Sjamsul Nursalim, namun lantaran kasusnya masih terus ditelaah dan dikembangkan, besar kemungkinan obligor lain pun akan turut dipanggil.
“Kita masih menyelidiki soal SKL, jadi masih terbuka peluang yang lain, tetapi kita fokus dengan apa yang sedang dikaji dan memang itu kan nggak boleh terlalu dibuka,” ujar Bambang.
Terkait penyelidikan Sjamsul KPK, beberapa waktu lalu pernah memanggil Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.
Laks diperiksa oleh penyidik KPK sekitar delapan jam lamanya, dimulai dari pukul 10.15 WIB hingga keluar dari Gedung KPK pukul 18.20 WIB. Dalam pemeriksaan, Laks mengaku dimintai keterangan untuk melengkap informasi masalah SKL, selain itu dirinya dicecar soal obligor Sjamsul Nursalim.
“Dimintai keterangan masalah pemberian surat keterangan lunas (SKL) BLBI dan saya juga diminta melengkapi informasi masalah SKL nya dan juga obligor Sjamsul Nursalim,” jelas Laks.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain