Jakarta, Aktual.co —  Tiga orang pejabat Pemkab Bangkalan, Jawa Timur yang telah selesai menjalani pemeriksaan tim KPK di mapolres setempat, semuanya mengaku hanya mengisi biodata pribadi.
“Ya seputar data pribadi, seperti mulai kapan menjabat sekda, dan kapan berhenti menjadi sekda,” kata mantan sekda Pemkab Bangkalan dimasa Kepemimpinan RKH Fuad Amin Imron, Syaiful Jamal, seusai menjalani pemeriksaan oleh tim KPK di mapolres setempat, Senin (22/12).
Ia mengaku, dirinya diminta tim pemeriksa KPK mengisi 10 lembar biodata pribadi.
Tidak hanya Syaiful, pejabat Pemkab Bangkalan lainnya yang juga dipanggil tim KPK menjalani pemeriksaan di Mapolres Bangkalan, seperti pelaksanaan harian (Plt) Sekda Moh Muni, serta Sekretaris DPRD Tomy Feryanto, juga menyatakan hal sama.
Hanya saja, khusus Tomy, KPK hanya memintas SK Pengangkatan Ketua DPRD RKH Fuad Amin Imron, yang kini menjadi tersangka oleh KPK.
“SK dan berkas pengangkatan sudah saya serahkan, dan tidak ada pertanyaan lainnya,” terang Tomy.
Sedangkan PLH Sekda Moh Muhni mengaku, dirinya hanya mengisi biodata sebanyak tiga (3) lembar, lalu berdiskusi dengan tim penyidik seputar kasus yang terjadi di Bangkalan yang kini menjerat RKH Fuad Amin Imron tersebut.
“Hanya ngobrol biasa kon,” ucapnya.
Berbeda dengan tiga pejabat itu, Sekda Pemkab Pamekasan di masa kepemimpinan Moh Makmun Ibnu Fuad, namun yang bersangkutan kemudian dipecat, yakni Eddy Mulyo, tidak mau berkomentar terkai pemeriksaan dirinya.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan Eddy langsung menjauh dari wartawan yang sejak pagi menunggu di depan ruangan yang ditempati tim penyidik KPK di Mapolres Bangkalan.
Ketua Tim penyidik KPK Novel Baswedan juga tidak bersedia memberikan penjelasan terkait hasil pemeriksaan kepada sejumlah pejabat Pemkab Bangkalan itu.
“Nanti, Pak Djohan Budi yang menyampaikan rilis, bukan saya,” ucapnya, singkat.
Pemeriksaan kepada sejumlah pejabat Pemkab Bangkalan ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ketua DPRD yang juga mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset milik tersangka Udar Pristono, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan Bus TransJakarta di Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2012.
“Tim penyidik Kejagung dalam kasus TPPU atas nama tersangka UP, hari ini kembali menyita asset milik tersangka UP,” kata Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana dikantornya, Jakarta, Senin (22/12).
Aset yang disita penyidik hari ini yakni, 4 kamar kondotel yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat, sehingga menambah deret harta kekayaan yang telah disita sebelumnya.
Adapun aset milik tersangka Udar yang telah disita yang juga berada di Bogor, Jawa Barat, yakni satu unit rumah di Cluster Olive Fusion yang mempunyai luas bangunan 264 meter dan luas tanah 300 meter di Jalan Emerald 4 No 46 Bogor, Nirwana Residence, Kota Bogor.
Penyidik pidana khusus juga menyita sejumlah aset milik tersangka Udar lainnya, antara lain satu unit rumah yang beralamat di Cluster Kebayoran Essence, Bintaro Jaya, Blok KE/E06, Graha Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Kemudian, dua unit apartemen di Casa Grande Residence, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sebelum menyita dua unit apartemen itu, penyidik lebih dulu menyita kondotel yang berada di Bali. Udar memiliki kondotel ini sekitar tahun 2013. Bahkan, sebelum menyita dua apartemen dan rumah tersebut, penyidik memperkirakan nilai aset udar yang sudah disita mencapai Rp 800 juta lebih yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan Bus TransJakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby