Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengaku tidak mencium adanya kepentingan politik oleh pemerintah ikhwal wacana untuk membayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar, terhadap Aburizal Bakrie (Ical) maupun Golkar.
Hal itu menyusul adanya dugaan pembayaran tersebut untuk ‘mengunci’ manuver partai beringin terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
“Tidak ada (sarat politik),” kata Misbakhun kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).
Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi para korban dinilai tepat.
Lalu ketika ditanya soal bagaimana nantinya pengawasan DPR RI terhadap kucuran dana talangan itu? Anggota Komisi XI DPR RI ini belum dapat memastikan mekanismenya secara detail dalampengawasan dewan.
“Nanti kita akan melihat. Dari sisi pengawasaan Rp781 miliar itu memang benar-benar diberikan kepada masyarakat yang terkena itu. Dan soal data pemerintah jelas karena ada BPLS. Dan ini menurut saya sebagai jalan keluar yang terbaik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Peringatan Hari Ibu untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagai motor penggerak perubahan pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan.

“Mereka telah berjuang bersama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam sambutan tertulis dibacakan Ketua Pengadilan Negeri setempat Suprapti pada upacara peringatan Hari Ibu ke 86, Senin (22/12).

Peringatan tersebut dirangkai dengan Hari Bhakti Transmigrasi ke 64, Hari Nusantara ke- 15, Hari Perkebunan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2014.

Ia mengatakan, perjuangan kaum perempuan Indonesia, telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki.

Momentum Hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan bagi semua. Dalam Tatanan Pemerintah Kabupaten Tabanan, peran perempuan sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan.

Kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi, saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan.

Hal ini membuktikan bahwa perempuan jika diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, secara mandiri.

Selain itu perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Bupati Eka menambahkan, pada titik ini pembangunan Tabanan Serasi yang dicanangkan bersama menginginkan adanya ruang yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk berperan lebih banyak lagi bagi proses pembangunan masyarakat.

Ia mengharapkan melalui peringatan kali ini semua pihak untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan pendidikan politik dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi kreatif.

Selain itu menghapus deskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan, serta membangun kesehatan masyarakat yang berkeadilan, ujar Bupati Eka.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Energi Nasional Sony Keraf mengatakan bahwa masih banyak kendala yang menghalangi agenda mendorong energi baru terbarukan (EBT). Khususnya penolakan dari para pihak yang selama ini berperan di bidang energi fosil.
“Banyak pihak yang menolak pengembangan energi baru terbarukan ini kan menjadi kendala juga. Mereka (pengusaha energi fosil) takut perkembangan usahanya merosot karena energi baru dan terbarukan,” kata Sonny dalam Seminar bertajuk ‘Kedaulatan Energi dalam Perspektif KEN dan RKP Pemerintah Jokowi-JK Guna Meningkatkan Energi Terbarukan’ di Hotel Sofyan Inn Tebet, Jakarta, Senin (22/12).
Menurutnya, ketergantungan Indonesia kepada energi fosil yang diperoleh melalui impor itu merupakan salah satu persoalan kedaulatan energi.
Selain itu, lanjut dia, harga EBT yang relatif tinggi juga menjadi faktor penghalang, ditambah lagi pemberian subsidi kepada energi fosil juga membuat kita tidak bisa mengembangkan EBT itu sendiri.
“Tidak ada yang tertarik mengembangkan EBT solar shell. Padahal Jepang bahkan Malaysia sudah serius menuju kesana, karena Indonesia itu anginnya angin-anginan, kita memang tidak akan serius ke Solar Shell kalau harganya tidak bersaing,” ujarnya.
Ia menambahkan, lebih dari itu, kemampuan pemerintah juga terbatas dalam memfasilitasi pengembangan EBT. Pembebasan lahan dan konflik sosial yang menghambat pencapaian target pembangunan sektor energi.
“Koordinasi lintas sektor dan koordinasi pusat – daerah turut memberikan kontribusi terhambatnya pencapaian target pembangunan sektor energi. Adanya tumpah tindih regulasi antar sektor. Lokal content, lemahnya keinginan untuk membangun lokal content mengakibatkan ketergantungan tergadap asing (teknologi, industri, SDM) tinggi,” sebutnya.
“Pendanaan, lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam negeri dalam pendanaan pembangunan sektor energi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: