Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI tak akan menganggarkan pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.  Selain tidak dapat anggaran, mantan Walikota Blitar itu memang tidak mau mobil dinas. 
“Untuk Pak Djarot gak ada pengadaan baru, dia juga gak mau,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Balai Kota DKI, Senin (22/12).
Yang dimaksud dengan tidak maunya Djarot, dijelaskan Heru, adalah si Wagub tak memaksakan merek mobil dinasnya. “Dia (Djarot) bilang, gak masalah mau mobil apa. Mau merek ‘Kijang’ atau merek apapun,” kata dia.
Ketimbang mobil mewah untuk kendaraan dinas, Djarot ternyata juga hanya minta kendaraan dinas berupa lima buah motor.  Yang katanya akan digunakan untuk ke kantor ataupun ‘blusukan’. 
“Pak Djarot bilang biar nggak kena macet,” tambahnya.
Meski Djarot terkesan tak berhasrat dapat mobil dinas, ternyata mobil Land Cruiser tetap disiapkan juga untuknya. Merek yang sama dengan jatah mobil untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kata Heru, itu mobil cadangan kalau-kalau mobil Gubernur dan Wagub bermasalah. “Jadi mobil itu dipakai kalau ada mobil yang rusak atau apa.”
Sejak dilantik 17 Desember lalu, Djarot memang terkesan ingin menunjukkan kalau dia ingin meneruskan ‘gaya’ kerja Gubernur DKI sebelumnya Joko Widodo, di awal-awal. Yang gemar blusukan dan memilih kendaraan dinas sederhana. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Tak terima aliran listrik sejumlah gedung instansinya diputus Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemprov DKI balik mengancam. Yakni akan menarik uang retribusi di pemasangan gardu listrik baru milik PLN di sejumlah lahan milik Pemprov DKI.
“Kalau dia (PLN) memohon sama saya dia mau pasang gardu untuk kepentingan umum ya saya akan tarik uang. Kantor walikota dan puskesmas aja yang untuk kepentingan umum mereka berani cabut tanpa ada toleransi,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono, dengan nada kesal, di Balai Kota DKI, Senin (22/12).
Ditegaskannya, penarikan retribusi di tiap pemasangan gardu baru milik PLN akan dimulai tahun 2015. “Gardu baru aja, yang lama biar aja.”
Heru menyayangkan kebijakan PLN untuk memutus aliran listrik ke sejumlah gedung instansi pemprov DKI. Seharusnya PLN bisa memberi keringanan, karena gedung-gedung yang diputus aliran adalah gedung untuk pelayanan publik.
Lagipula, kata Heru, pihak Pemprov DKI pun sebelumnya sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan. Yakni dengan mengirim surat ke PLN. Namun tidak ada tanggapan. 
Heru juga mengaku sudah meminta keringanan agar pembayaran bisa dilakukan di Januari mendatang. “Saya selaku BPKD mau percepat lah. Kita gak mau nunggak-nunggak karena anggaran gak cukup,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyatakan siap mengantisipasi dan menangani bencana banjir yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah di Ibukota pada Januari 2015 mendatang.
“Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), banjir akan melanda sejumlah wilayah di Kota Jakarta. Kita sudah siapkan semuanya dari sekarang,” kata Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
Menurut dia, saat ini personel Satpol PP telah menguasai kemampuan Save and Rescue (SAR). Selain itu, para personel tersebut juga telah disebar secara merata di lima wilayah DKI Jakarta.
“Sebanyak 50 personel Satpol PP yang memiliki kemampuan SAR sudah kita sebar di lima wilayah. Kami akan siap siaga dan siap terlibat dalam penanggulangan banjir,” ujar Kukuh.
Dia menuturkan keahlian yang dimiliki oleh sejumlah personel terkait SAR tersebut, yakni kemampuan menyelam yang berguna apabila sewaktu-waktu ada korban yang hilang tenggelam saat terjadi banjir.
“Kalau ada korban banjir yang hilang tenggelam, maka kami siap mengerahkan para personel Satpol PP tersebut untuk melakukan pencarian,” tutur Kukuh.
Disamping kemampuan, dia mengungkapkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk melakukan evakuasi korban banjir, diantaranya sebanyak 50 perahu karet.
“Sebanyak 50 perahu karet itu kita sebar secara merata di lima wilayah Jakarta, dan sudah kita pastikan dalam kondisi siap untuk digunakan sewaktu-waktu banjir menggenangi pemukiman warga,” ungkap Kukuh.
Dia menambahkan Satpol PP DKI juga memiliki sebanyak 425 unit kendaraan yang dapat dioperasikan saat bencana itu melanda, diantaranya kendaraan untuk mendistribusikan bantuan dan logistik, untuk dijadikan sebagai dapur umum sekaligus posko.
“Untuk kendaraan logistik sudah kita tempatkan sekitar 15 sampai 20 unit di masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kendaraan dapur umum kita tempatkan dua unit di setiap wilayah,” tambah Kukuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid