16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40253

Kadishub DKI Bakal Kena ‘Tsunami’ Rotasi PNS DKI?

Jakarta, Aktual.co —Sinyal bakal ikut dirotasinya Kepala Dinas Perhubungan DKI M. Akbar dalam rencana perombakan besar-besaran PNS di lingkungan Pemprov DKI akhir Desember ini, mulai santer.
Lantaran kinerja Kadishub yang dilantik oleh Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo itu, dianggap mengecewakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pengganti Udar Pristono itu disebut lamban dalam melaksanakan program.
“Dishub payah. Contohnya kaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran. Mobil derek itu harusnya kasih mereka saja. Tapi Dishub nggak mau,” ujar Ahok, di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat itu juga dianggap mengecewakan di pelaksanaan revitalisasi terminal di Jakarta. Menyusul banyaknya proyek yang dibatalkan. 
“Makanya saya bilang, saya ngga ngerti deh itu Dishub gimana maunya. Tanya mereka aja deh,” ujarnya.
Akbar ditunjuk Jokowi pada 14 Februari lalu karena dianggap mampu urus Transjakarta. Saat itu Akbar diminta fokus membuat regulasi di PT Transjakarta yang telah berubah jadi BUMD. Sehingga akan memiliki direksi sendiri. 

Artikel ini ditulis oleh:

Diretas, Sistem Komputasi Reaktor Nuklir Korsel

Jakarta, Aktual.co — Sistem komputasi operator pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Selatan diretas, namun tidak membahayakan keamanan instalasi 23 reaktor atom di negara tersebut. 
Serangan peretas itu muncul di tengah tuduhan Amerika Serikat bahwa Korea Utara telah melakukan aksi yang sama terhadap perusahaan produsen film Sony Pictures.
Korea Selatan sendiri secara teknis masih berperang dengan tetangganya di utara.
Sementara itu kementerian energi Korea Selatan mengaku yakin bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir di negaranya mampu menahan serangan cyber yang berpotensi membahayakan keamanan reaktor.
“Kami menilai bahwa sistem kontrol nuklir sudah didesain dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada resiko keamanan,” kata wakil Menteri Energi, Chung Yang-ho.
Di sisi lain, pihak Korea Hydro and Nuclear Power Co Ltd (KHNP), operator pembangkit listrik tenaga nuklir yang juga merupakan anak perusahaan milik negara Korea Electric Power Corp, menduga bahwa pelaku serangan peretas itu merupakan orang-orang yang ingin menciptakan kerusuhan sosial.
“Sangat tidak mungkin bagi seorang peretas untuk menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga nuklir karena sistem kontrol sepenuhnya independen dan tertutup,” kata seorang petinggi KHNP yang tidak disebutkan namanya.
Baik Chung maupun KHNP tidak menyebut Korea Utara. Mereka juga mengaku tidak dapat mengomentari status Twitter yang mengklaim bertanggungjawab atas serangan sekaligus menuntut agar tiga reaktor nuklir segera ditutup sebelum hari Kamis.

Artikel ini ditulis oleh:

Mantan Kepala Nindya Karya Divonis 9 Tahun Penjara

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara-Aceh yang menjadi Kuasa Nindya Sejati Joint Operation (JO) dalam proyek pembangunan dermaga Sabang, Heru Sulaksono divonis penjara selama 9 tahun karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.
Selain itu, majelis hakim yang diketuai Casmaya dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, juga menjatuhkan hukuman denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan ditambah dengan membayar uang pengganti Rp12,6 miliar dikurangi nilai harta benda yang sudah disita dan telah dirampas untuk negara, subsider 3 tahun kurungan.
Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Heru dipenjara selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp23,127 miliar subsider 5 tahun kurungan.
“Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga,” tambah hakim.
Atas putusan tersebut Heru menyatakan pikir-pikir.
 “Kami pikir-pikir yang mulia,” kata Heru.
Sedangkan jaksa KPK yang dipimpin oleh Riyono juga menyatkaan pikir-pikir.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Anggota DPR: PR Ibu Indonesia Masih Berat

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengemukakan, pekerjaan rumah ibu Indonesia masih berat dan memiliki tanggung jawab moral yang tidak kecil atas masa depan anak-anak Indonesia.

“Berbagai persoalan sosial yang muncul menimpa anak-anak Indonesia menjadi pekerjaan rumah seluruh ‘stakeholder’. Ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anak, memiliki tanggung jawab moral yang tidak kecil atas masa depan anak-anak Indonesia,” katanya dalam surat elektroniknya, kepada Aktual, di Jakarta, Senin (22/12).

Pertama, angka putus anak sekolah di Indonesia masih tinggi. “Pemerintah semestinya dapat mempercepat mengurangi angka anak putus sekolah,” katanya.

Menurut data BPS, angka putus sekolah pada tahun 2013 untuk usia 7-12 tahun sebanyak 182.773, usia 13-15 tahun sebanyak 209.976 anak dan usia 16-18 tahun sebanyak 223.676 anak.

Kedua, data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2013 menyebutkan, pengguna narkoba di Indonesia sebesar 4 juta, 22 persen di antaranya berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa. “Ini tentu angka yang merisaukan kita semua. Mereka adalah potret penerus bangsa Indonesia ke depan,” katanya.

Ketiga, berbagai persoalan sosial yang muncul terhadap anak-anak Indonesia tentu tidak bisa ditimpakan kepada para ibu. Peran dan tanggung jawab pemerintah harus serius merespons persoalan sosial tersebut.

Keempat, peningkatan kapasitas serta pelibatan aktif terhadap para ibu di Indonesia dalam merespons tantangan sosial yang muncul harus lebih ditingkatkan pemerintah. “Program-program yang langsung menyentuh pada para ibu harus lebih dipertajam lagi,” katanya.

Reni meminta komitmen kuat dari pemerintah untuk secara serius menangani persoalan tersebut seperti anak putus sekolah, penyebaran narkoba dan minuman keras pada anak-anak.

Artikel ini ditulis oleh:

Apindo: Sanksi BPJS Tidak Diberlakukan Sementara

Jakarta, Aktual.co —Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP 86 tahun 2014 tidak diberlakukan sementara bagi badan usaha yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2015.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, belum siapnya sistem pendaftaran BPJS Kesehatan menjadi dalang untuk tidak memberlakukan sanksi tersebut.

“Karena kan semua (peserta) masuk nih, jadi sistemnya mental, datanya kebanyakan,” kata Sukamdani di Kantor Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (22/12).

Ia menuturkan, alasan tidak berlaku sementara sanksi tersebut lantaran seluruh data peserta badan usaha yang masuk tidak seluruhnya dapat diselesaikan pada 1 Januari 2015.

“Paling gak kita sudah masukin, saya yakin bahwa dilihat real lapangan semua akan lebih bisa fair menilainya,” ujarnya.

Dari data yang dimiliki Apindo tercatat sekitar 9 juta orang potensi yang mendaftar. Di mana, 2,5 juta orang masih terdaftar dalam asuransi swasta, dan 6,5 juta orang masih terdaftar di save insurance.

Menurutnya, potensi peserta yang masuk dari badan usaha lebih banyak lagi. Pasalnya, data BPS, mencatat ada 40 juta orang pekerja formal namun yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran hanya sebesar 14,5 juta orang

“Kalau ratusan yang masuk itu masih bisa, tetapi kalau ribuan yang masuk itu mental sistemnya, tetapi kan sudah dikasih tau dengan itikad tidak diberikan sanksi,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Ibaratkan Rotasi PNS DKI Bagai Permainan ‘Ular Tangga’

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali isyaratkan bakal banyak posisi pegawai Pemprov DKI yang akan dirombak di akhir tahun  ini.
Kepada wartawan, Ahok mengatakan jumlah pegawai yang bakal kena rotasi lebih banyak dari jari tangan.
“Lebih dari jari tangan kamu,” ujarnya di Balai Kota, Senin (22/12).
Di kebijakan itu, kata dia, bakal ada pegawai yang akan naik tingkat dan turun tingkat. “Ada yang jadi wakil ada yang turun juga jadi staf,” ujarnya.
Untuk itu, kinerja pegawai yang baru akan dilihat dalam waktu tiga bulan. Jika tiga bulan pertama kinerjanya bagus, maka akan dipertahankan atau dinaikkan jabatannya. 
Sebaliknya, jika buruk kinerjanya, bakal diturunkan jadi staf hingga paling rendah.
“Jadi kaya ular tangga aja, bisa jatuh jabatannya sampai bawah. Kalau jelek ya bisa di bawah banget. Kasih gaji pokok saja itu di bawah Rp2 juta. Biarin aja dia baca koran jadi analisis kebijakan. Makan gaji buta jadinya,” tambahnya.
Sebelumnya, Ahok mengatakan rotasi dilakukan untuk memutus mata rantai pegawai yang kurang baik kinerjanya di tiga bulan terakhir. 
Jumlah pegawai yang akan dirotasi pun tidak tanggung-tanggung. Mencapai 6.000 pejabat. Mulai dari eselon dua, tiga, dan empat.
Ahok tak memungkiri akan muncul penolakan dari para pejabat yang kena rotasi. Tapi dia tak mau ambil pusing. “Kalau ada PNS yang sakit hati enggak apa-apa,” ujarnya, di Balaikota DKI, Kamis (11/12). 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain