Wasekjen Golkar: Dewan Pertimbangan Telah Berupaya Rekonsiliasi Sebelum Rapimnas

20 Desember 2014, 12:00

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Riyono Asnan mengatakan bahwa Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung telah mengupayakan rekonsiliasi sebelum diadakannya Rapat Pimpinan Nasional di Yogyakarta pertengahan November kemarin.
Menurutnya bahwa dalam surat yang dikirimkan ke DPP Golkar, Wantim meminta supaya Munas diadakan pada awal tahun 2015. Namun apa yang telah diupayakan oleh Wantim tak berbuah manis alias gagal, karena mayoritas DPD I dan DPD II meminta Munas digelar 30 November.
“Sebagai tokoh yang paham tata berorganisasi yang benar, Bang Akbar tentu mengikuti hasil keputusan Rapim tersebut yang juga dihadiri Pak Agung Laksono dan kelompoknya. Upaya Bang Akbar untuk rekonsiliasi juga dilakukan dengan cara meminta perkembangan situasi politik terakhir dengan melakukan pertemuan dengan Menkopulhukam, Kepala BIN dan Kapolri. Dari hasil pertemuan tersebut akhirnya Bang Akbar mengadakan rapat Wantim dan hasilnya meminta Munas ditunda sampai ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan,” katanya, Sabtu (20/12).
Dikatakan Riyono bahwa hasil rapat, Wantim belum mampu mengubah keinginan DPD I dan DPD II untuk menggelar Munas di Bali pada 30 November. Bahkan, sebelum Munas di Bali dibuka secara resmi, Akbar mengajak bertemu Agung Laksono untuk membicarakan kesepakatan pelaksanaan Munas. Saat itu, katanya, Aburizal Bakri sudah bersedia Munas diadakan Oktober 2015.
“Kesediaan Pak Ical itu mau dikomunikasikan oleh Bang Akbar ke Pak Agung untuk dinegosiasikan ulang pelaksanaan Munas pada Juli atau Agustus 2015. Tapi Pak Agung tidak bersedia hadir dalam pertemuan yang telah di sepakati itu. Sampai sore menjelang pembukaan Munas, Pak Agung tidak bersedia bertemu dengan Bang Akbar. Bang Akbar pun sudah telepon berkali-kali ke Pak Agung tapi tidak ada respon sama sekali. Dan akhirnya dibukalah Munas di Bali itu. Bang Akbar selaku senior Partai Golkar sudah berupaya maksimal untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Janganlah sekarang seolah-olah Bang Akbar dianggap konseptor Munas Bali,” katanya.
Lebih lanjut Riyono menambahkan bahwa saat ini yang terpenting adalah bagaimana konflik yang merugikan Golkar dapat diakhiri dengan cara yang diterima semua pihak.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Bank Sulut Himpun DPK Capai Rp9,76 Triliun

20 Desember 2014, 11:52

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pemasaran PT Bank Sulut Novie Kaligis mengatakan sampai November 2014 pihaknya mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp9,76 triliun.

“Penghimpunan dana masyarakat tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,86 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp6,73 triliun,” kata Novie di Manado, Sabtu (20/12).

Novie mengatakan, pertumbuhan tertinggi dari DPK Bank Sulut pada jenis deposito tumbuh 72,26 persen dari Rp3,65 triliun pada November 2013 menjadi Rp6,29 triliun pada November 2014.

Kemudian jenis giro tumbuh sebesar 12,33 persen dari Rp2,10 triliun di November 2013 menjadi Rp2,36 triliun pada November 2014. Dan Tabungan dari Rp979 miliat tumbuh 12,59 persen menjadu Rp1,10 triliun.

“Pertumbuhan DPK yang cukup baik tersebut, menandakan bahwa kepercayaan masyarakat Sulut terhadap “Torang Pe Bank” cukup tinggi,” jelasnya.

Dia mengatakan Bank Sulut optimistis mampu menghimpun DPK yang telah ditargetkan, meski dihantui kesulitan di era ketatnya likuiditas saat ini.

Peningkatan DPK dari bulan-ke bulan, katanya, menandakan bahwa minat masyarakat sulut untuk menabung semakin tinggi.

“Cara pandang masyarakat untuk menabung ke bank sudah mulai baik ditandai dengan meningkatnya DPK di Bank Sulut,” katanya menjelaskan.

Pihaknya berkomitmen akan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di daerah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka