Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memprediksi Susilo Bambang Yudhoyono akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi di Kongres 2015.

“Dinamika menjelang Kongres Partai Demokrat (PD) mendatang akan diwarnai desakan kader di daerah agar SBY dipilih secara aklamasi sebagai Ketum,” kata Ibas dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (20/12).

Ibas yakin dinamika yang berkembang pada akhirnya akan menegaskan SBY sebagai Ketum secara aklamasi yang diterima semua kader. Menurut dia, kader Demokrat rasional dan ke depan menginginkan memiliki masa depan yang cerah sehingga pantas jika banyak kader yang menginginkan SBY memimpin kembali.

“Kader juga ingin Pak SBY mengayomi kita semua menuju Indonesia yang lebih aman, adil, demokratis, sejahtera dan dihormati dunia,” ujarnya.  
Ibas juga yakin bahwa figur SBY mampu mengembalikan kejayaan Partai Demokrat sehingga tidak ada yang menyangkal kalau SBY sebagai figur perekat dan pasti bisa diterima oleh seluruh kader Demokrat.

Dia menjelaskan menjelaskan adanya aspirasi kader demokrat itu karena keberhasilan SBY baik sebagai kader utama PD maupun Presiden RI sudah dibuktikan secara baik selama 10 tahun menjalankan amanah rakyat.

“Sebagai presiden RI ke-6 beliau berhasil membangun melalui program-program pro-rakyat, pro-job, pro-business, pro-growth, pro-environment, pro-demokrasi, dan pro-international relations,” kata Ibas.

Selain itu Ibas optimis partainya akan terus berada di jalur demokratis dalam memilih pemimpin karena sebagai partai yang relatif muda, PD sudah belajar dari sejumlah pengalaman.

Menurut dia, kader sadar dan tidak akan mengulangi kejadian kelam di masa lalu ketika Demokrat melepas demokrasi dalam memilih kepemimpinan yang berujung kepada ketidaksolidan bagi segelintir orang-orang tertentu.

“Karena itu, saat ini kami sepakat yang terbaik adalah mencari tokoh penentu, pengayom dan bisa membawa kejayaan kembali Demokrat ke depan dan tokoh tersebut adalah Pak SBY,” katanya.

Dia yakin SBY dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan sekaligus memiliki sikap kenegarawan, sikap tengah yang bijak, akan membawa kembali Demokrat di jalur kemajuan dan masa-masa emas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memprediksi Susilo Bambang Yudhoyono akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi di Kongres 2015.

“Dinamika menjelang Kongres Partai Demokrat (PD) mendatang akan diwarnai desakan kader di daerah agar SBY dipilih secara aklamasi sebagai Ketum,” kata Ibas dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (20/12).

Ibas yakin dinamika yang berkembang pada akhirnya akan menegaskan SBY sebagai Ketum secara aklamasi yang diterima semua kader. Menurut dia, kader Demokrat rasional dan ke depan menginginkan memiliki masa depan yang cerah sehingga pantas jika banyak kader yang menginginkan SBY memimpin kembali.

“Kader juga ingin Pak SBY mengayomi kita semua menuju Indonesia yang lebih aman, adil, demokratis, sejahtera dan dihormati dunia,” ujarnya.  
Ibas juga yakin bahwa figur SBY mampu mengembalikan kejayaan Partai Demokrat sehingga tidak ada yang menyangkal kalau SBY sebagai figur perekat dan pasti bisa diterima oleh seluruh kader Demokrat.

Dia menjelaskan menjelaskan adanya aspirasi kader demokrat itu karena keberhasilan SBY baik sebagai kader utama PD maupun Presiden RI sudah dibuktikan secara baik selama 10 tahun menjalankan amanah rakyat.

“Sebagai presiden RI ke-6 beliau berhasil membangun melalui program-program pro-rakyat, pro-job, pro-business, pro-growth, pro-environment, pro-demokrasi, dan pro-international relations,” kata Ibas.

Selain itu Ibas optimis partainya akan terus berada di jalur demokratis dalam memilih pemimpin karena sebagai partai yang relatif muda, PD sudah belajar dari sejumlah pengalaman.

Menurut dia, kader sadar dan tidak akan mengulangi kejadian kelam di masa lalu ketika Demokrat melepas demokrasi dalam memilih kepemimpinan yang berujung kepada ketidaksolidan bagi segelintir orang-orang tertentu.

“Karena itu, saat ini kami sepakat yang terbaik adalah mencari tokoh penentu, pengayom dan bisa membawa kejayaan kembali Demokrat ke depan dan tokoh tersebut adalah Pak SBY,” katanya.

Dia yakin SBY dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan sekaligus memiliki sikap kenegarawan, sikap tengah yang bijak, akan membawa kembali Demokrat di jalur kemajuan dan masa-masa emas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar mengatakan hasil dari pertemuan di Lima, Peru, memerlukan tindak lanjut di dalam negeri dan penyiapan kontribusi Indonesia dalam bentuk Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) harus dipastikan tidak menjadi beban tambahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Rachmat Witoelar yang juga merupakan Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada COP20 dalam keterangannya di Jakarta mengatakan INDCs yang akan disampaikan Indonesia harus terfokus pada kebutuhan pembangunan nasional Indonesia yang menyentuh sektor maritim, ketahanan energi dan ketahanan pangan.
“Sudah selayaknya Indonesia dapat memanfaatkan INDCs sebagai peluang untuk memastikan berjalannya proses pembangunan nasional yang sekaligus akan memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk mencegah kehancuran dan bencana akibat terjadinya perubahan iklim,” katanya, Sabtu (20/12).
Menurut dia, target pembangunan di sektor maritim memiliki peluang mitigasi perubahan iklim termasuk dengan optimalisasi peran transportasi laut sebagai pengganti transportasi darat terutama transportasi barang (logistik).
Pengembangan energi berbasis laut dan pesisir yang terdesentralisasi merupakan opsi yang dapat membantu Indonesia dalam pencapaian target 100 persen rasio elektrifikasi pada 2020 serta mempertahankannya di masa depan.
Jika target pemenuhan akses listrik ini hanya difokuskan pada pengembangan pembangkit berbasis energi fosil maka, menurut Rachmat, dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara pengemisi terbesar Gas Rumah Kaca (GRK) yang memerlukan investasi yang cukup besar serta waktu pembangunan yang cukup lama.
Selain peluang mitigasi, sektor maritim dapat dipastikan akan memerlukan perencanaan dan implementasi aksi adaptasi yang signifikan. Peningkatan temperatur global bukan hanya terjadi di udara saja melainkan terjadi pula di dalam air laut, sehingga mengakibatkan dampak dalam bentuk peningkatan keasaman air laut yang akan mengancam kehidupan berbagai biota di dalamnya termasuk ikan dan terumbu karang.
Adaptasi terhadap perubahan pola gelombang dan angin di lautan, ia mengatakan juga harus menjadi perhatian di sektor ini termasuk pengembangan wilayah pesisir sehingga perencanaan dan pembangunan yang dilakukan telah memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi.
Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia tidak akan mengalami kerugian dan beban tambahan jika sejak awal telah mempertimbangkan penanganan dan pengendalian perubahan iklim di dalamnya.
Namun Jika perencanaan masih dilakukan dengan pendekatan “business as usual” yang berasumsi kondisi tidak berubah di masa mendatang, dapat dipastikan pada saat implementasinya akan banyak penyesuaian yang harus dilakukan, yang berarti memerlukan dana tambahan, akibat terjadinya perubahan iklim, ujar Rachmat.
Untuk itu, lanjutnya, data dan informasi terkini mengenai berbagai opsi teknologi (terutama terkait dengan pengembangan energi terbarukan), kondisi iklim dan perubahan serta ancamannya, serta peluang penelitian dan pengembangan teknologi dalam bentuk kerjasama internasional yang setara, merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan nasional yang memiliki perspektif masa depan yang mempertimbangkan tantangan dan ancaman perubahan iklim.
Konferensi Perubahan Iklim Lima, COP20/CMP10 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), berakhir pada Minggu (14/12), dan menghasilkan keputusan yang dinamakan Lima Call for Climate Action yang diadopsi secara aklamasi oleh seluruh Negara Pihak UNFCCC.
Dalam Lima Call for Climate Action, Negara Pihak menyepakati bahwa upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim masa depan akan dilaksanakan di bawah Konvensi Perubahan Iklim dengan menggunakan keluaran legal yang akan disepakati pada tahun 2015. Keluaran legal yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh Negara Pihak ini dapat berbentuk Protokol (sebagai pengganti dari Protokol Kyoto), instrumen legal lain, maupun kesepakatan dengan kekuatan implementasi legal.
Dalam keputusan yang sama, seluruh Negara Pihak juga menyepakati bahwa INDCs yang merupakan bentuk partisipasi aktif masing-masing Negara Pihak, harus disampaikan oleh seluruh Negara Pihak sebelum berlangsungnya COP21 di Paris pada akhir 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar mengatakan hasil dari pertemuan di Lima, Peru, memerlukan tindak lanjut di dalam negeri dan penyiapan kontribusi Indonesia dalam bentuk Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) harus dipastikan tidak menjadi beban tambahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Rachmat Witoelar yang juga merupakan Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada COP20 dalam keterangannya di Jakarta mengatakan INDCs yang akan disampaikan Indonesia harus terfokus pada kebutuhan pembangunan nasional Indonesia yang menyentuh sektor maritim, ketahanan energi dan ketahanan pangan.
“Sudah selayaknya Indonesia dapat memanfaatkan INDCs sebagai peluang untuk memastikan berjalannya proses pembangunan nasional yang sekaligus akan memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk mencegah kehancuran dan bencana akibat terjadinya perubahan iklim,” katanya, Sabtu (20/12).
Menurut dia, target pembangunan di sektor maritim memiliki peluang mitigasi perubahan iklim termasuk dengan optimalisasi peran transportasi laut sebagai pengganti transportasi darat terutama transportasi barang (logistik).
Pengembangan energi berbasis laut dan pesisir yang terdesentralisasi merupakan opsi yang dapat membantu Indonesia dalam pencapaian target 100 persen rasio elektrifikasi pada 2020 serta mempertahankannya di masa depan.
Jika target pemenuhan akses listrik ini hanya difokuskan pada pengembangan pembangkit berbasis energi fosil maka, menurut Rachmat, dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara pengemisi terbesar Gas Rumah Kaca (GRK) yang memerlukan investasi yang cukup besar serta waktu pembangunan yang cukup lama.
Selain peluang mitigasi, sektor maritim dapat dipastikan akan memerlukan perencanaan dan implementasi aksi adaptasi yang signifikan. Peningkatan temperatur global bukan hanya terjadi di udara saja melainkan terjadi pula di dalam air laut, sehingga mengakibatkan dampak dalam bentuk peningkatan keasaman air laut yang akan mengancam kehidupan berbagai biota di dalamnya termasuk ikan dan terumbu karang.
Adaptasi terhadap perubahan pola gelombang dan angin di lautan, ia mengatakan juga harus menjadi perhatian di sektor ini termasuk pengembangan wilayah pesisir sehingga perencanaan dan pembangunan yang dilakukan telah memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi.
Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia tidak akan mengalami kerugian dan beban tambahan jika sejak awal telah mempertimbangkan penanganan dan pengendalian perubahan iklim di dalamnya.
Namun Jika perencanaan masih dilakukan dengan pendekatan “business as usual” yang berasumsi kondisi tidak berubah di masa mendatang, dapat dipastikan pada saat implementasinya akan banyak penyesuaian yang harus dilakukan, yang berarti memerlukan dana tambahan, akibat terjadinya perubahan iklim, ujar Rachmat.
Untuk itu, lanjutnya, data dan informasi terkini mengenai berbagai opsi teknologi (terutama terkait dengan pengembangan energi terbarukan), kondisi iklim dan perubahan serta ancamannya, serta peluang penelitian dan pengembangan teknologi dalam bentuk kerjasama internasional yang setara, merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan nasional yang memiliki perspektif masa depan yang mempertimbangkan tantangan dan ancaman perubahan iklim.
Konferensi Perubahan Iklim Lima, COP20/CMP10 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), berakhir pada Minggu (14/12), dan menghasilkan keputusan yang dinamakan Lima Call for Climate Action yang diadopsi secara aklamasi oleh seluruh Negara Pihak UNFCCC.
Dalam Lima Call for Climate Action, Negara Pihak menyepakati bahwa upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim masa depan akan dilaksanakan di bawah Konvensi Perubahan Iklim dengan menggunakan keluaran legal yang akan disepakati pada tahun 2015. Keluaran legal yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh Negara Pihak ini dapat berbentuk Protokol (sebagai pengganti dari Protokol Kyoto), instrumen legal lain, maupun kesepakatan dengan kekuatan implementasi legal.
Dalam keputusan yang sama, seluruh Negara Pihak juga menyepakati bahwa INDCs yang merupakan bentuk partisipasi aktif masing-masing Negara Pihak, harus disampaikan oleh seluruh Negara Pihak sebelum berlangsungnya COP21 di Paris pada akhir 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid