Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 40284

Bangun PLTA Jati Gede, PLN Pakai Perusahaan Tiongkok

Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) menandatangani kontrak pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Jati Gede, Jabar, berkapasitas 2×55 MW.

“Proyek dijadwalkan selesai pada 2019. Kalau bisa lebih cepat,” ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam keterangan yang diterima, Sabtu (20/12).

Proyek akan dibangun konsorsium Sinohydro Corporation Limited-PT Pembangunan Perumahan Tbk. Kontrak pembangunan atau rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) ditandatangani pada Jumat. Sesuai jadwal, Konsorsium Sinohydro-PP akan membangun PLTA selama 48 bulan setelah proses pembiayaan selesai (financial close).

“Jika proyek ini dimulai awal 2015, maka diperkirakan awal 2019 PLTA Jati Gede sudah menyuplai listrik ke sistem Jawa-Bali,” katanya.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menambahkan, PLTA Jatigede berlokasi di Desa Cijeunjing, Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.

PLTA akan memanfaatkan air Bendungan Jati Gede yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Listrik yang dihasilkan PLTA Jatigede akan masuk ke dalam sistem transmisi 150 kV Jawa-Bali,” kata Bambang.

Selain PLTA, bendungan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas 90 hektar dan pengendalian banjir di daerah pantura Jawa, terutama antara Kota Cirebon dan Indramayu.

Pembangunan PLTA Jatigede antara lain berupa gedung pembangkit (power house) berikut saluran pembawa air (water ways), tangki pendatar air (surge tank), pipa pesat (penstock), saluran buang (tailrace), bangunan transmisi (transformer yard dan switchyard), dan jaringan transmisi (transmission line).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bangun PLTA Jati Gede, PLN Pakai Perusahaan Tiongkok

Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) menandatangani kontrak pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Jati Gede, Jabar, berkapasitas 2×55 MW.

“Proyek dijadwalkan selesai pada 2019. Kalau bisa lebih cepat,” ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam keterangan yang diterima, Sabtu (20/12).

Proyek akan dibangun konsorsium Sinohydro Corporation Limited-PT Pembangunan Perumahan Tbk. Kontrak pembangunan atau rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) ditandatangani pada Jumat. Sesuai jadwal, Konsorsium Sinohydro-PP akan membangun PLTA selama 48 bulan setelah proses pembiayaan selesai (financial close).

“Jika proyek ini dimulai awal 2015, maka diperkirakan awal 2019 PLTA Jati Gede sudah menyuplai listrik ke sistem Jawa-Bali,” katanya.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menambahkan, PLTA Jatigede berlokasi di Desa Cijeunjing, Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.

PLTA akan memanfaatkan air Bendungan Jati Gede yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Listrik yang dihasilkan PLTA Jatigede akan masuk ke dalam sistem transmisi 150 kV Jawa-Bali,” kata Bambang.

Selain PLTA, bendungan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas 90 hektar dan pengendalian banjir di daerah pantura Jawa, terutama antara Kota Cirebon dan Indramayu.

Pembangunan PLTA Jatigede antara lain berupa gedung pembangkit (power house) berikut saluran pembawa air (water ways), tangki pendatar air (surge tank), pipa pesat (penstock), saluran buang (tailrace), bangunan transmisi (transformer yard dan switchyard), dan jaringan transmisi (transmission line).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menko Sofyan: Dana Talangan Lapindo Percepat Pemulihan Korban

Jakarta, Aktual.co — Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan dana talangan sebesar Rp781 miliar untuk menutupi sisa ganti rugi kewajiban PT Minarak Lapindo terhadap korban semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, hanya untuk mempercepat masa pemulihan korban.

“Sekarang Minarak tidak punya uang, dipailitkan pun tidak ada uangnya. Pemerintah ingin membantu masyarakat supaya jangan terlalu lama menderita, maka dari itu pemerintah menalanginya,” kata Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (19/12).

Total ganti rugi kewajiban Lapindo, menurut Sofyan, karena lahan yang terdampak lumpur sebesar Rp3,8 triliun. Sementara pihak Minarak Lapindo, kata Sofyan, telah menuntaskan pembayaran ganti rugi sekitar Rp3,03 triliun.

Dia mengatakan dana talangan itu dijamin Lapindo dengan sertifikat seluruh lahan terendam lumpur. Maka dari itu, Sofyan yakin Lapindo akan mengganti dana talangan itu, karena sertifikat jaminannya bernilai lebih dari RP3 triliun.

Pemerintah memberikan waktu empat tahun bagi Minarak Lapindo untuk mengganti dana talangan tersebut.

“Jadi kayak pinjamin uang tapi jaminannya seluruh aset mereka,” ujarnya.

Dana talangan itu, kata Sofyan, akan diambil dari APBN Perubahan 2015, yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2015. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan selesainya permasalahan ganti rugi itu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat segera bekerja untuk mencegah meluasnya dampak di luar peta terdampak

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menko Sofyan: Dana Talangan Lapindo Percepat Pemulihan Korban

Jakarta, Aktual.co — Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan dana talangan sebesar Rp781 miliar untuk menutupi sisa ganti rugi kewajiban PT Minarak Lapindo terhadap korban semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, hanya untuk mempercepat masa pemulihan korban.

“Sekarang Minarak tidak punya uang, dipailitkan pun tidak ada uangnya. Pemerintah ingin membantu masyarakat supaya jangan terlalu lama menderita, maka dari itu pemerintah menalanginya,” kata Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (19/12).

Total ganti rugi kewajiban Lapindo, menurut Sofyan, karena lahan yang terdampak lumpur sebesar Rp3,8 triliun. Sementara pihak Minarak Lapindo, kata Sofyan, telah menuntaskan pembayaran ganti rugi sekitar Rp3,03 triliun.

Dia mengatakan dana talangan itu dijamin Lapindo dengan sertifikat seluruh lahan terendam lumpur. Maka dari itu, Sofyan yakin Lapindo akan mengganti dana talangan itu, karena sertifikat jaminannya bernilai lebih dari RP3 triliun.

Pemerintah memberikan waktu empat tahun bagi Minarak Lapindo untuk mengganti dana talangan tersebut.

“Jadi kayak pinjamin uang tapi jaminannya seluruh aset mereka,” ujarnya.

Dana talangan itu, kata Sofyan, akan diambil dari APBN Perubahan 2015, yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2015. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan selesainya permasalahan ganti rugi itu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat segera bekerja untuk mencegah meluasnya dampak di luar peta terdampak

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tahun Depan, 18 Televisi Digital Swasta Ujicoba Siaran

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 18 lembaga penyiaran swasta (LPS) akan melakukan siaran televisi digital pada tahun 2015.
Ke-18 LPS itu adalah TV Betawi, Republika TV, KTI, News TV, Gramedia TV, Warna TV, BBS TV, Tempo TV, SportOne, BNTV, Detik TV, Magna TV, City TV, JPTV Jakarta, Smile TV, RIM TV, Nusantara TV, dan TVMU.
“Ini siaran uji coba,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta, Ubaidilah, di Jakarta, Jumat (19/12).
Disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta itu, ke-18 LPS itu telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip yang berlaku satu tahun.
“KPID Jakarta berharap penyiaran digital membawa angin segar bagi masyarakat agar mendapatkan manfaat dan informasi yang sehat dari penyiaran,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa saat ini masih banyak yang harus dibenahi dari dunia pertelevisian. Contoh yang menonjol pada 2014 adalah ramainya kampanye dan perang opini di televisi pada masa pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. 
Kampanye di media televisi ini kemudian mengerucut pada polarisasi keberpihakan media sehingga terjadi `pertarungan di udara.
“Polarisasi ini tidak hanya memanaskan situasi di media, tetapi juga berimplikasi pada polarisasi pada masyarakat yang potensial memicu konflik,” katanya.
Terkait hal itu, kata dia, KPID Jakarta telah mengingatkan stasiun televisi untuk mengutamakan netralitas dan independensi.
Selain itu, KPID Jakarta juga menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat terhadap penyiaran dan kondisi penyiaran yang akan memasuki era digital.

Artikel ini ditulis oleh:

Tahun Depan, 18 Televisi Digital Swasta Ujicoba Siaran

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 18 lembaga penyiaran swasta (LPS) akan melakukan siaran televisi digital pada tahun 2015.
Ke-18 LPS itu adalah TV Betawi, Republika TV, KTI, News TV, Gramedia TV, Warna TV, BBS TV, Tempo TV, SportOne, BNTV, Detik TV, Magna TV, City TV, JPTV Jakarta, Smile TV, RIM TV, Nusantara TV, dan TVMU.
“Ini siaran uji coba,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta, Ubaidilah, di Jakarta, Jumat (19/12).
Disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta itu, ke-18 LPS itu telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip yang berlaku satu tahun.
“KPID Jakarta berharap penyiaran digital membawa angin segar bagi masyarakat agar mendapatkan manfaat dan informasi yang sehat dari penyiaran,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa saat ini masih banyak yang harus dibenahi dari dunia pertelevisian. Contoh yang menonjol pada 2014 adalah ramainya kampanye dan perang opini di televisi pada masa pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. 
Kampanye di media televisi ini kemudian mengerucut pada polarisasi keberpihakan media sehingga terjadi `pertarungan di udara.
“Polarisasi ini tidak hanya memanaskan situasi di media, tetapi juga berimplikasi pada polarisasi pada masyarakat yang potensial memicu konflik,” katanya.
Terkait hal itu, kata dia, KPID Jakarta telah mengingatkan stasiun televisi untuk mengutamakan netralitas dan independensi.
Selain itu, KPID Jakarta juga menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat terhadap penyiaran dan kondisi penyiaran yang akan memasuki era digital.

Artikel ini ditulis oleh:

1...40,28340,28440,285...43,112Halaman 40,284 dari 43,112

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya