Kupang , Aktual.co — Kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2014 meningkat hingga 225 persen dibanding tahun sebelumnya. Kepala Polda NTT Brigadir Jenderal Endang Sunjaya mengatakan pada 2014 pihaknya menangani sebanyak 91 kasus korupsi. Jumlah itu lebih besar dari kasus korupsi pada 2013 hanya 28 kasus.

Dari 91 kasus tersebut, 25 kasus di antaranya berhasil dituntaskan atau P21. “Sisanya 19 kasus dalam proses penyelidikan dan 47 kasus dalam proses penyidikan,” kata Endang kepada wartawan, Sabtu (3/1).

Jumlah tersangka kasus korupsi yang sudah diadili sebanyak 28 orang dengan total kerugian negara Rp 11,7 miliar. Sedangkan tersangka korupsi yang masih dalam penyidikan sebanyak 48 orang dengan total kerugian negara Rp14,3 miliar. Jumlah uang negara yang diselamatkan sebesar Rp 2,9 miliar.

Menurut Endang, target penyelesaian kasus korupsi Polda NTT selama 2014 sebanyak 18 kasus, namun sampai Desember 2014 kasus korupsi yang diselesaikan sebanyak 25 kasus. “Pencapaian volume serta target sebesar 139 persen sehingga penyelesaian kasus korupsi sudah melebihi target,” katanya. Salah satu kasus korupsi yang mendapat sorotan dan masih ditangani Polda NTT yakni kasus dugaan korupsi dana hibah Unit Layanan Pengadaan Alor tahun anggaran 2012/2013 senilai Rp 1,6 miliar.

Jakarta, Aktual.co — Mukernas I kubu Rhomahurmuzy pada pertengahan Februar akan kembali digelar. Mukernas akan difokuskan pada modernisasi di tubuh PPP. “Setelah mukernas kita akan lakukan kondolidasi dan regenerasi sampai ke tingkat daerah. Makanya nanti kita akan lakukan musyawarah wilayah untuk fokus ke sana. PPP harus lahirkan tokoh baru dan muda seperti Rhomahurmuziy,” kata ketua DPP bidang organisasi PPP kubu Rhomahurmuziy, Isa Muhsin.

Tampilnya Rhomahurmuziy sebagai tokoh muda di PPP harus diikuti sampai ke tingkat daerah. Pasalnya kata Isa, Joko Widodo adalah tokoh modernisasi yang harus diikuti seluruh partai politik. Jokowi kata Isa menjadi presiden termuda sepanjang reformasi. “Pimpinan pusat sampai wilayah PPP harus regenrasi.

Pengurus yang sudah bercokol di PPP sejak tahun 73 sampai 79 harus sudah diganti. Jadi dibatasi umurnya kalau jadi pengurus. Pemimpin harus muda,”kata Isa. Dengan adanya kepemimpinan muda diyakini Isa akan terciptanya manajerial partai partai yang lebih tertata. Transformasi partai yang tetap sesuai dengan konstitusi PPP harus cepat dilaksanakan.

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies ( IMES), Erwin Usman mengatakan, sudah semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi dan reshuffle terhadap kinerja para Menterinya.

Ia pun menilai, jelang seratus hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK, sejak pelantikan Kabinet Kerja pada Senin (27/10) lalu, hanya beberapa pembantu Menteri yang menujukkan kinerjanya. Selebihnya baru hanya sebatas menanggapi yang sifatnya kasusitik saja, seperti di bidang energi.

“Khusus di bidang energi, memang memasuki bulan ketiga jelang seratus hari, kita belum melihat suatu upaya-upaya fundamental untuk menuju gagasan Indonesia berdaulat di sektor energi, baik blue print maaupun master plain ke arah mana kita belum tahu, masih berupa serpihan-seprihan pernyataan yang sifaatntya kasusistik respon sana – respon sini, semuanya belum terintegrasi,” kata Erwin ketika dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Sabtu (3/1).

Seharusnya, menurut Erwin, jelang 20 hari ke depan menuju 100 hari itu, Kementerian ESDM dan Pertamina sebagai top leading sektor energi ini mestinya bisa lebih fokus pada apa yang tercantum dalam nawa cita Jokowi, baik soal kedaulatan energi, membuat energi terbarukan, kemudian menghabisi mafia migas, dan memperdayakan badan-badan BUMN yang terintergrits dengan Minerba.

“Empat ini dari roh nawacita Jokowi, dan belum ada upaya yang berarti,” katanya lagi.

Lebih jauh, ia menyakini, bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu berani melakukan reshuffle terhadap para pembantunya. Ia pun berpadangan setidaknya, ada empat pembantu yang patut diganti oleh presiden.

“Mestinya (berani, red), ESDM,  pangan, BUMN, dan Menteri Keuangan. Apalagi bila pertumbuhan ekonomi kita kurang dari 6 persen pada tahun ini, saya setuju dengan para pengamat ekonomi, Menkeu yang harus diperiksa,” ujarnya.

“Jadi bila tidak ada performa di bidang energi, pangan, BUMN, keuangan dan bidang hukum mestinya kita setuju evaluasi, kempat orang ini diberi warning, dan saya setuju,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang