3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40306

Bank Sulut Himpun DPK Capai Rp9,76 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pemasaran PT Bank Sulut Novie Kaligis mengatakan sampai November 2014 pihaknya mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp9,76 triliun.

“Penghimpunan dana masyarakat tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,86 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp6,73 triliun,” kata Novie di Manado, Sabtu (20/12).

Novie mengatakan, pertumbuhan tertinggi dari DPK Bank Sulut pada jenis deposito tumbuh 72,26 persen dari Rp3,65 triliun pada November 2013 menjadi Rp6,29 triliun pada November 2014.

Kemudian jenis giro tumbuh sebesar 12,33 persen dari Rp2,10 triliun di November 2013 menjadi Rp2,36 triliun pada November 2014. Dan Tabungan dari Rp979 miliat tumbuh 12,59 persen menjadu Rp1,10 triliun.

“Pertumbuhan DPK yang cukup baik tersebut, menandakan bahwa kepercayaan masyarakat Sulut terhadap “Torang Pe Bank” cukup tinggi,” jelasnya.

Dia mengatakan Bank Sulut optimistis mampu menghimpun DPK yang telah ditargetkan, meski dihantui kesulitan di era ketatnya likuiditas saat ini.

Peningkatan DPK dari bulan-ke bulan, katanya, menandakan bahwa minat masyarakat sulut untuk menabung semakin tinggi.

“Cara pandang masyarakat untuk menabung ke bank sudah mulai baik ditandai dengan meningkatnya DPK di Bank Sulut,” katanya menjelaskan.

Pihaknya berkomitmen akan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di daerah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Blok Mahakam Harga Mati Bagi Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah telah memastikan Blok Mahakam yang sudah dikuasai hingga 50 tahun oleh Total E&P Indonesie, akan dikelola oleh Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Sutjipto di gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pasti mampu dari segi keuangan. Namun beberapa pihak seperti Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM meragukan kemampuan Pertamina untuk mengelola 100 persen blok mahakam.
 
“Mereka yang meragukan kemampuan dan kesiapan Pertamina mengelola sepenuhnya dan tunggal, serta 100 persen menjadi operator Blok Mahakam pasca 2017, sangat layak untuk dipertanyakan rasa nasionalismenya,” ujar Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangan yang diterima Aktual, Sabtu (20/12).

Menurutnya, pernyataan agar Total E&P diberi kesempatan mengelola Blok Mahakam selama dua atau tiga tahun bersama Pertamina yang disebut masa transisi, jelas melecehkan Pertamina, tidak mendukung upaya untuk tercapainya ketahanan energi nasional.
 
“Kalau Pertamina bilang sanggup, Pertamina bilang mampu, Pertamina bilang siap, untuk kelola sepenuhnya dan tunggal, serta menjadi operator 100 persen Blok Mahakam. Itu pasti bisa dijamin. Blok Mahakam itu harga mati bagi Pertamina,” ujar Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).
 
Seperti janji Presiden Jokowi saat kampanye yaitu ingin membesarkan Pertamina, inilah momen tepa. Jangan lagi mau mendengar pandangan menteri atau himbauan pejabat negara lainnya yang meragukan kemampuan malah melecehkan Pertamina.

“Diyakini bila Jokowi menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina, niscaya ketahanan energi nasional akan membaik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Blok Mahakam Harga Mati Bagi Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah telah memastikan Blok Mahakam yang sudah dikuasai hingga 50 tahun oleh Total E&P Indonesie, akan dikelola oleh Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Sutjipto di gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pasti mampu dari segi keuangan. Namun beberapa pihak seperti Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM meragukan kemampuan Pertamina untuk mengelola 100 persen blok mahakam.
 
“Mereka yang meragukan kemampuan dan kesiapan Pertamina mengelola sepenuhnya dan tunggal, serta 100 persen menjadi operator Blok Mahakam pasca 2017, sangat layak untuk dipertanyakan rasa nasionalismenya,” ujar Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangan yang diterima Aktual, Sabtu (20/12).

Menurutnya, pernyataan agar Total E&P diberi kesempatan mengelola Blok Mahakam selama dua atau tiga tahun bersama Pertamina yang disebut masa transisi, jelas melecehkan Pertamina, tidak mendukung upaya untuk tercapainya ketahanan energi nasional.
 
“Kalau Pertamina bilang sanggup, Pertamina bilang mampu, Pertamina bilang siap, untuk kelola sepenuhnya dan tunggal, serta menjadi operator 100 persen Blok Mahakam. Itu pasti bisa dijamin. Blok Mahakam itu harga mati bagi Pertamina,” ujar Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).
 
Seperti janji Presiden Jokowi saat kampanye yaitu ingin membesarkan Pertamina, inilah momen tepa. Jangan lagi mau mendengar pandangan menteri atau himbauan pejabat negara lainnya yang meragukan kemampuan malah melecehkan Pertamina.

“Diyakini bila Jokowi menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina, niscaya ketahanan energi nasional akan membaik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Soal Akbar Tanjung, Wasekjen Golkar: Pernyataan Welly dan Leo Salah Besar

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Riyono Asnan menyayangkan atas pernyataan yang disampaikan oleh Yorrys Raweyai dan Leo Nababan, bahwa konseptor Munas IX Golkar di Bali pada beberapa waktu lalu adalah Akbar Tanjung. Dirinya menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh keduanya merupakan salah besar.
“Saya berharap, mari kita selesaikan dengan baik-baik, Pernyataan Yorrys Raweyai dan Leo Nababan yang menuding Akbar Tandjung sebagai konseptor Musyawarah Nasional (Munas) 30 November di Bali adalah salah besar,” katanya, Sabtu (20/12).
Untuk itu Riyono meminta kepada seluruh elemen yang berada dalam Partai bergambar pohon beringin tersebnut untuk tidak terpengaruh oleh pernyataan tersebut. Ia juga berharap kepada semua pihak yang masih memiliki rasa serta menginginkan Partai Golkar kembali berjaya sebaiknya jangan memperkeruh suasana dengan menyerang pribadi atau personal sesorang.
“Apalagi, kalau yang diserang itu tokoh senior sekaliber Akbar Tandjung yang berhasil mengembalikan kejayaan partai saat krisis pasca-jatuhnya orde baru,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Soal Akbar Tanjung, Wasekjen Golkar: Pernyataan Welly dan Leo Salah Besar

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Riyono Asnan menyayangkan atas pernyataan yang disampaikan oleh Yorrys Raweyai dan Leo Nababan, bahwa konseptor Munas IX Golkar di Bali pada beberapa waktu lalu adalah Akbar Tanjung. Dirinya menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh keduanya merupakan salah besar.
“Saya berharap, mari kita selesaikan dengan baik-baik, Pernyataan Yorrys Raweyai dan Leo Nababan yang menuding Akbar Tandjung sebagai konseptor Musyawarah Nasional (Munas) 30 November di Bali adalah salah besar,” katanya, Sabtu (20/12).
Untuk itu Riyono meminta kepada seluruh elemen yang berada dalam Partai bergambar pohon beringin tersebnut untuk tidak terpengaruh oleh pernyataan tersebut. Ia juga berharap kepada semua pihak yang masih memiliki rasa serta menginginkan Partai Golkar kembali berjaya sebaiknya jangan memperkeruh suasana dengan menyerang pribadi atau personal sesorang.
“Apalagi, kalau yang diserang itu tokoh senior sekaliber Akbar Tandjung yang berhasil mengembalikan kejayaan partai saat krisis pasca-jatuhnya orde baru,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kemendag Siapkan Strategi Penghentian Impor Gula

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang penghentian impor gula untuk mendukung tumbuhnya investasi dan industri gula terintegrasi di dalam negeri.

“Seluruh arah kebijakan dan perangkat yang ada di Kemendag akan diarahkan untuk tidak hanya menjaga pasokan dan menstabilkan harga gula, namun juga mendorong investasi dan tumbuhnya industri gula di dalam negeri,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel di sela-sela kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand, Sabtu.

Ia mengaku saat ini belum memungkinkan Indonesia menghentikan sama sekali impor gula dari luar negeri, karena produksi dalam negeri masih dibawah kebutuhan gula secara nasional.

Berdasarkan data Kemendag, total kebutuhan gula secara nasional mencapai 5,9 juta ton, yang terdiri dari konsumsi untuk rumah tangga sebesar 2,7 juta ton, kebutuhan gula mentah untuk industri makanan dan minuman sebesar 2,87 juta ton, kebutuhan industri MSG (bahan baku) sebesar 282 ribu ton, dan kebutuhan gula rafinasi sebanyak 50 ribu ton.

Sedangkan produksi gula nasional pada 2014 hanya mencapai sekitar 2,5 juta ton yang diproduksi oleh 52 pabrik gula milik BUMN dan 10 pabrik gula swasta. Hal itu menyebabkan Indonesia kekurangan pasokan gula sebanyak 3,4 juta ton.

“Jadi saat ini kebijakan (pembatasan/pengaturan) impor pun kami arahkan untuk mempersiapkan tumbuhnya industri gula nasional untuk mendukung kedaulatan pangan,” kata Rachmat.

Ia mencontohkan salah satu kebijakan yang akan dibuat adalah pengaturan impor gula hanya kepada importir tertentu atau importir produsen yang tengah mempersiapkan pembangunan industri gula terintegrasi di Indonesia.

“Perusahaan tersebut bisa saja mendapat izin impor gula 1-2 tahun, sampai industri yang tengah dibangunnya siap,” kata Rachmat.

Mantan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan itu, terkesan pada pengembangan industri gula di Thailand yang 80 persen diarahkan untuk ekspor dan hanya 20 persen untuk kebutuhan domestik.

Bahkan sejumlah industri gula di Negeri Gajah Putih, termasuk milik KSL Group, membangun industri gula terintegrasi yang mampu menghasilkan produk turunan tebu sangat beragam, mulai dari gula, etanol, pupuk (bio-fertilizer), hingga pembangkit listrik.

“Ke depan menghentikan impor gula dan menjaga stabilitas pasokan serta harga di dalam negeri, Indonesia harus memiliki industri gula terintegrasi,” ujar Rachmat.

Untuk itu, ia akan bekerja sama dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pertanian A Amran Sulaiman untuk membuat peta jalan membangun industri gula terintegrasi guna mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya gula.

“Kebijakan Kemendag akan diarahkan untuk terwujudnya hal itu,” kata Rachmat.

Salah satu kendala kurangnya pasokan gula nasional, tidak hanya pada pabrik gula yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah, namun juga, kata dia, kurangnya lahan untuk penanaman tebu.

“Untuk mencapai kedaulatan pangan, khususnya, di gula, Indonesia paling sedikit membutuhkan 700 ribu hektare lahan tebu,” katanya.

Sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Kemendag, lahan tebu di dalam negeri sekitar 460 ribu hektare.

“Kini pun kebijakan impor gula, hanya boleh gula mentah (raw sugar), sehingga industri gula putih (konsumsi rumah tangga) dan rafinasi (industri makanan dan minuman) tumbuh di dalam negeri,” kata dia.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, lanjut Rachmat, kebijakan impor gula secara bertahap akan dikurangi agar bisa dihentikan sama sekali setelah industri gula terintegrasi di Indonesia banyak terbentuk untuk memenuhi kebutuhan nasional yang beragam, baik untuk gula konsumsi rumah tangga maupun industri lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain