Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Lampung pada 2015 akan terus berupaya mencegah tindak korupsi dengan berbagai cara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.
“Beberapa hal yang terus dilakukan Pemerintah Lampung dalam upaya pencegahan korupsi antara lain, secara bertahap membangun dan mengefektifkan sistem dan mekanisme layanan dalam rangka pencegahan korupsi dalam mendukung terciptanya kondisi ideal yang seharusnya,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di Bandar Lampung, Rabu (31/12).
Selain itu, lanjut dia, pemprov juga bakal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan efisiensi jalur birokrasi, melakukan penekanan peluang-peluang terjadinya praktik penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dia menyebutkan, pihaknya juga secara bertahap melakukan peningkatan kualitas pelayanan sesuai variabel integritas mencakup, kualitas layanan sesuai variabel yang ditetapkan. Menciptakan mekanisme dan standar operasional prosedur, sistem, aturan maupun fasilitas.
“Kami juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap. Mekanisme ‘check and balances’ dalam memonitor kinerja petugas layanan jugta diterapkan.”
Selanjutnya, penciptaan sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, murah berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Menanamkan dan mempraktikkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat dan menghindari petugas yang berprilaku koruptif.
Dia mengaku, akan secara bertahap melakukan upaya serius untuk meningkatkan upaya nyata pencegahan korupsi di masing-masing unit layanan dalam bentuk praktik good governance termasuk di dalamnya kampanye anti korupsi, dengan mengoptimalkan penerapan standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM) dan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
Pada bagian lain, lebih jauh dia mengatakan reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung telah dilakukan diantaranya perbaikan pelayanan perizinan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak pada bagaimana para birokrat mengelola penyelenggaraan pemerintahan pada praktik manajemen yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemerintahan. Dengan menerapkan dan mengutamakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.”
Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Lampung telah memberikan predikat kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan zona hijau.
“Kepada SKPD yang sudah memperoleh predikat dengan zona hijau atau kepatuhan tinggi saya ucapkan selamat, dengan harapan ke depan dapat mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya  

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang tidak akan memberikan subsidi bahan bakar minyak jenis premium mulai 1 Januari 2015 akan mengundang DPR melakukan impeachment terhadap Joko Widodo sebagai Presiden.
“Kalau ini mengikuti pasar maka akan menjadi ruet, apalagi kalau DPR menggunakan impeachment tehadap Presiden Jokowi,” kata Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (31/12).
Karena dia menganggap, pemerintahan Presiden Jokowi ini telah melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 itu menyatakan bahwa dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
“Kalau dia (Jokowi) melanggar konstitusi, kalau tetap mengikuti harga pasar maka itu jelas.”
Dia pun mengimbau, agar Presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. “Kalau itu tejadi DPR bisa mengambil langkah impeachment, dalam hal ini Jokowi harus berhati-hati,” kata dia.
Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi  telah menguji Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan hasil Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2004, yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan, salah satunya, bahwa menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar bertentanga dengan konstitusi. (Baca juga: Pengamat Nilai Keputusan Menteri Sudirman Said Langgar Keputusan MK)
Demikian putusan MK uang menyebut hal tersebut : “Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu