Jakarta, Aktual.co — Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta aparat kepolisian melakukan penindakan tegas terhadap pengendara baik sepeda motor maupun mobil yang menggunakan telepon seluler saat mengemudi.
Menurut mantan Kepala Polda Bali itu, jika memungkinkan, polisi diharapkan bisa merampas telepon seluler yang digunakan namun harus mencari aturan hukum atau perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
“Itu pikiran saya (merampas telepon seluler) supaya orang takut. Kalau tidak, itu berbahaya bagi dirinya sendiri (pengendara) dan orang lain, persoalannya bisa menabrak orang,” kata Pastika ditemui di Direktorat Lalu Lintas Polda Bali di Denpasar, Rabu (31/12).
Dia menjelaskan, apabila berbicara tertib dan peraturan lalu lintas, maka polisi harus mengambil tindakan tegas, mengingat selama ini sosialisasi dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sudah kerap dilakukan oleh polisi.
“Selama ini masih mengimbau, tahapan kampanye imbau untuk menjadi pelopor dan tahapan berikutnya penindakan.”
Pastika mengaku prihatin setiap tahun rata-rata hampir 500 orang di Bali meninggal sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas, salah satunya dikontribusikan oleh pengendara sepeda motor.
Dia pun menyayangkan beberapa ulah pengendara mobil ataupun sepeda motor yang mengemudikan kendaraan sembari mengoperasikan telepon seluler dan cenderung tidak memperhatikan rambu lalu lintas dan marka jalan.
“Saya sering melihat banyak anak-anak muda sambil mengendarai motor menggunakan ‘handphone’. Saya minta ditindak tegas. Buatkan aturan agar ‘hape’-nya bisa dirampas. Kalau seperti itu, bisa tidak polisi menyetop karena sangat membahayakan dirinya dan orang lain.”
Sementara itu Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas karena selama ini dalam penindakan pelanggaran pihaknya menerapkan denda yang malah tidak membuat jera.
“Kami harus buat masyarakat jera, harus tegas kalau sosialisasi tidak mempan, sanksi harus tegas.”
Terkait perampasan itu, pihaknya akan mencari aturan perundang-undangan yang memungkinkan polisi bisa melakukan hal tersebut seperti halnya penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia.
Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Polda Bali, selama tahun 2014, tercatat angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.659 kasus atau turun sekitar 36,53 persen jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 2.614 kasus.
Dari jumlah itu, selama 2014, 543 orang meninggal dunia dan korban luka berat (374) dan luka ringan (2.061).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah lintasan jalan guna mengantisipasi kemacetan selama perayaan tahun baru.
“Kita akan lihat situasi lapangan. Kalau memang rekayasa ini dibutuhkan, baru diterapkan,” kata Kapolresta Bekasi Kota Kombes Pol Rudi Setiawan di Bekasi, Rabu (31/12).
Menurut dia, agenda perayaan malam tahun baru diperkirakan akan terpusat di lima kawasan yang menjadi tujuan masyarakat. Pusat keramaian tersebut di antaranya kawasan Summarecon Bekasi, Perumahan Harapan Indah, Pasar Proyek Jalan Ir H Djuanda, Mega Bekasi Hypermall Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Raya Cibubur Kecamatan Jatisampurna.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota kelima di tempat tersebut akan diberlakukan pengalihan arus kendaraan bila terjadi kemacetan parah.
Di kawasan Summarecon Mal Bekasi, petugas akan memberlakukan sistem katup di depan kantor Samsat Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Summarecon Mal Bekasi. Kendaraan di lokasi itu akan dialihkan lewat lampu lalu lintas bawah Jembatan Layang Summarecon mulai pukul 22.30 WIB.
Petugas juga akan menutup bundaran depan Pos Pol Summarecon Mal Bekasi mulai pukul 22.30 WIB bila arus kendaraan sudah sangat padat. Bila terjadi kemacetan di kawasan bundaran Summarecon, arus lalin juga akan dialihkan ke perempatan Hotel Harris, kemudian melalui pintu masuk mal depan Emerald.
Pengalihan lalu lintas di Perumahan Harapan Indah berlaku mulai dari Jalan Sultan Agung ke arah Harapan Indah. Arus lalu lintas di lokasi itu akan diluruskan ke Jalan Raya Bekasi arah ke Cakung, Jakarta Timur.
Untuk mencegah terjadi crossing di bundaran, akan dilakukan penutupan jalur putaran mulai pukul 17.00 WIB. Rekayasa lalu lintas di Bekasi Junction akan diterapkan satu arah mulai dari Jalan M Oking ke Jalan Agus Salim akan dibelokan ke arah bulan-bulan dan ke jalan underpass.
Sementara lalu lintas di Jalan H Djuanda yang mengarah ke pasar lama atau proyek di pertigaan Futsal Champion akan dibelokkan ke Jalan RA Kartini mengarah ke Jalan M Hasibuan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan tahun 2015 merupakan momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan dengan membuat kebijakan yang terus maju.
“Tahun 2015 adalah momentum awal pemerintah baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan,” kata Jazuli melalui pesan Blackberry di Jakarta, Rabu (31/12).
Jazuli mengatakan pemerintah jangan memat kebijakan yang regresif atau mundur, sehingga arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita.
Dia menjelaskan reformasi birokrasi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur serta jangan sporadis apalagi sloganistik.
“Jangan pula terkesan melakukan demotivasi bagi aparatur dengan kebijakan instan dan menyalahkan PNS sama rata sarat nuansa pencitraan. Janji revolusi mental harus dimulai dari atasan,” ujarnya.
Jazuli mengatakan terkait sistem checks and balances, pemerintah harus menjaga hubungan konstruktif dengan parlemen. Menurut dia, konsultasi dan mekanisme akuntabilitas kepada parlemen harus dijaga dan diperkuat kedepan.
“Jangan pemerintah mengambil kebijakan strategis tanpa pelibatan dan pengawasan parlemen,” katanya.
Menurut dia, jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung oleh DPR, namun apabila negatif akan dikoreksi. Menurut dia, pemerintah jangan phobia dan takut dengan DPR karena sistem bernegara sudah berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
“Bangsa ini cukup besar dengan masalah yang juga besar maka dalam penyelesainnya, pemerintah juga harus melibatkan seluruh ‘stakeholder’ bangsa ini. Disini pentingnya membangun komunikasi yang baik antar lembaga negara,” katanya.
Selain itu dia menilai pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya harus imparsial pada kepentingan politik atau partisan. Kebijakan pemerintah menurut dia harus merepresentasikan negara bukan kepentingan politik tertentu.

Artikel ini ditulis oleh: