1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40335

Produksi dan Ekspor Jamu Capai Rp14 triliun

Jakarta, Aktual.co — Industri jamu merupakan bagian dari pengembangan ekonomi rakyat. Bahkan, jamu Indonesia kini cukup dikenal di pasar luar negeri.

“Untuk produsen saingan penghasil Jamu tidak ada, Indonesia saja. Malaysia ada sebenarnya, tapi masih lebih besar kita,” ujar Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Bayu Krisnamurthi di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (19/12).

Lebih lanjut dikatakan Bayu, industri jamu sangat membantu petani dan masyarakat pedesaan. Ia juga mengatakan produksi maupun ekspor jamu memiliki angka yang cukup tinggi.

“Baik produksi maupun ekspor, angkanya sekarang berada di Rp14 triliun,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Potensi Korupsi Pergantian Kurikulum, KPK Belum Rencana Buat Kajian

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana untuk membuat kajian terkait pergantian Kurikulum yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Belum ada rencana kajian soal itu,” kata Juru Bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK Johan Budi melalui pesan singkat kepada Aktual.co, Jumat (19/12).
Johan mengatakan, belum dilakukannya kajian terhadap pergantian kurikulum lantaran pihak KPK belum menemukan adanya peluang korupsi.
“Belum ada informasi terkait indikasi korupsi,” kata Johan.
Sebelumnya Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menuding bahwa pergantian kurikulum dapat dijadikan proyek korupsi oleh mafia pendidikan.
“Motif utamanya adalah anggaran. Itulah mengapa di Indonesia kurikulum sering diubah-ubah dalam waktu singkat, karena ada ladang untuk korupsi,” kata Febri.
Febri mengatakan modus itu berpotensi dilakukan pada pengadaan buku 2014 yang sudah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dengan mekanisme e-katalog dan harga yang sudah dipatok berdasarkan spesifikasi tertentu.
“Modusnya, kebutuhan buku digelembungkan, sementara buku yang dicetak sesuai jumlah siswa di sekolah. Jadi, buku yang dicetak kurang dari yang diajukan. Kalau seperti itu, siapa yang akan mengecek? Tidak akan ada yang menghitung apakah buku yang dicetak sesuai pengajuan atau tidak.”
Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Potensi Korupsi Pergantian Kurikulum, KPK Belum Rencana Buat Kajian

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana untuk membuat kajian terkait pergantian Kurikulum yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Belum ada rencana kajian soal itu,” kata Juru Bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK Johan Budi melalui pesan singkat kepada Aktual.co, Jumat (19/12).
Johan mengatakan, belum dilakukannya kajian terhadap pergantian kurikulum lantaran pihak KPK belum menemukan adanya peluang korupsi.
“Belum ada informasi terkait indikasi korupsi,” kata Johan.
Sebelumnya Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menuding bahwa pergantian kurikulum dapat dijadikan proyek korupsi oleh mafia pendidikan.
“Motif utamanya adalah anggaran. Itulah mengapa di Indonesia kurikulum sering diubah-ubah dalam waktu singkat, karena ada ladang untuk korupsi,” kata Febri.
Febri mengatakan modus itu berpotensi dilakukan pada pengadaan buku 2014 yang sudah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dengan mekanisme e-katalog dan harga yang sudah dipatok berdasarkan spesifikasi tertentu.
“Modusnya, kebutuhan buku digelembungkan, sementara buku yang dicetak sesuai jumlah siswa di sekolah. Jadi, buku yang dicetak kurang dari yang diajukan. Kalau seperti itu, siapa yang akan mengecek? Tidak akan ada yang menghitung apakah buku yang dicetak sesuai pengajuan atau tidak.”
Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Anak Korban Tsunami Aceh Jadi PRT di Malaysia

Banda Aceh, Aktual.co — Fanisa Rizkia (15), anak korban tsunami Aceh, yang menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia, dijemput  oleh Dinas Sosial Aceh di KBRI Malaysia.
Warga Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe itu, untuk sementara ditampung di Panti Aneuk Nanggroe milik Dinas Sosial Aceh di Banda Aceh.
“Kami masih mencari keluarga dekat Cut Lisa. Anak ini dulunya bernama Cut Lisa. Ketika menjadi TKI diubah namanya oleh agensi menjadi Fanisa dan ditambah usianya,” sebut Bukhari kepada Aktual.co, Jumat (19/12).
Pihaknya telah menyampaikan informasi ke Dinas Sosial Kota Lhokseumawe untuk menelusuri keberadaan keluarga Cut Lisa. Namun, sampai saat ini belum diketahui siapa keluarga dekat anak korban tsunami itu. Ketika menjadi TKI,Cut Lisa tidak betah dan meminta bantuan tetangganya di Malaysia untuk melarikan diri.
“Tetangganya di Malaysia lalu lapor ke polisi Diraja Malaysia. Polisi memeriksa Cut Lisa dan diketahui usianya baru 15 tahun. Atas dasar itu, polisi mengantarkan Cut Lisa ke KBRI karena UU menyatakan tidak boleh bekerja anak dibawah umur,” kata dia.
Sementara itu, Cut Lisa menyebutkan ketika tsunami terjadi 26 Desember 2006 silam, dia bersama kedua orangtuanya sedang di rumah mereka di Banda Aceh. Saat tsunami, dia terpisah dari orang tuanya dan diselamatkan tetangganya Sabariah. 
“Ibu Sabariah menetap di Medan. Saya diadopsi menjadi anak dan disekolahkan di Medan. Ibu Sabariah telah meninggal dunia,” ujarnya sambil menangis.
Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, Cut Lisa sempat hidup dijalanan sebelum tujuh bulan lalu berangkat ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negeri jiran itu.
“Usia saya ditambah tiga tahun. Gaji saya dan paspor dipegang oleh agen penyalur di Malaysia. Saya bekerja mengasuh bayi,” ujarnya. 
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemko Lhokseumawe, Muslem mengaku belum mengetahui soal penjemputan anak korban tsunami asal kota itu ke Malaysia. “Saya belum tahu informasi itu,” ujarnya singkat.

Artikel ini ditulis oleh:

Anak Korban Tsunami Aceh Jadi PRT di Malaysia

Banda Aceh, Aktual.co — Fanisa Rizkia (15), anak korban tsunami Aceh, yang menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia, dijemput  oleh Dinas Sosial Aceh di KBRI Malaysia.
Warga Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe itu, untuk sementara ditampung di Panti Aneuk Nanggroe milik Dinas Sosial Aceh di Banda Aceh.
“Kami masih mencari keluarga dekat Cut Lisa. Anak ini dulunya bernama Cut Lisa. Ketika menjadi TKI diubah namanya oleh agensi menjadi Fanisa dan ditambah usianya,” sebut Bukhari kepada Aktual.co, Jumat (19/12).
Pihaknya telah menyampaikan informasi ke Dinas Sosial Kota Lhokseumawe untuk menelusuri keberadaan keluarga Cut Lisa. Namun, sampai saat ini belum diketahui siapa keluarga dekat anak korban tsunami itu. Ketika menjadi TKI,Cut Lisa tidak betah dan meminta bantuan tetangganya di Malaysia untuk melarikan diri.
“Tetangganya di Malaysia lalu lapor ke polisi Diraja Malaysia. Polisi memeriksa Cut Lisa dan diketahui usianya baru 15 tahun. Atas dasar itu, polisi mengantarkan Cut Lisa ke KBRI karena UU menyatakan tidak boleh bekerja anak dibawah umur,” kata dia.
Sementara itu, Cut Lisa menyebutkan ketika tsunami terjadi 26 Desember 2006 silam, dia bersama kedua orangtuanya sedang di rumah mereka di Banda Aceh. Saat tsunami, dia terpisah dari orang tuanya dan diselamatkan tetangganya Sabariah. 
“Ibu Sabariah menetap di Medan. Saya diadopsi menjadi anak dan disekolahkan di Medan. Ibu Sabariah telah meninggal dunia,” ujarnya sambil menangis.
Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, Cut Lisa sempat hidup dijalanan sebelum tujuh bulan lalu berangkat ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negeri jiran itu.
“Usia saya ditambah tiga tahun. Gaji saya dan paspor dipegang oleh agen penyalur di Malaysia. Saya bekerja mengasuh bayi,” ujarnya. 
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemko Lhokseumawe, Muslem mengaku belum mengetahui soal penjemputan anak korban tsunami asal kota itu ke Malaysia. “Saya belum tahu informasi itu,” ujarnya singkat.

Artikel ini ditulis oleh:

LSI: Kebijakan Rini Soemarno Antiklimaks!

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai publik membuat kebijakan yang kontraproduktif dan antiklimaks.
Hal itu disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa usai merilis survei “Golkar Pasca Putusan Menkumham” di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat (19/12).
Menurut Ardian, kebijakan Rini semakin memperburuk keadaan. “Sekarang masyarakat belum terpuaskan dengan janji-janji Jokowi yang sampai hari ini belum ada yang dirasakan,” ungkapnya.
Nah masalahnya,sekarang masyarakat lagi dirundung masalah, BBM naik, rupiah melemah, harga bahan pokok naik. Dan kebijakan Rini jelas kontraproduktif dan antiklimaks. 
“Pemerintah seharusnya keluarkan kebijakan yang produktif,” sergahnya. “Sebaiknya menteri-menteri Jokowi, termasuk Rini berfikir keras membuat kebijakan produktif. Jangan memperburuk keadaan,” pungkas Ardian.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain