1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40340

Fahri Hamzah: Interpelasi Kenaikkan BBM Jalan Terus

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika dewan akan tetap mempertanyakan kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara sepihak. Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan tanpa koordinasi dengan parlemen.
“Kalau sudah kejadian, enggak bisa dianulir, tapi kita akan tetap pertanyakan dan tentu harus dijawab (pemerintah),” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (19/12).
Politisi PKS itu menyinggung penggunaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus digelorakan beberapa fraksi di parlemen. 
“Interpelasi jalan terus, nanti pada masa sidang Januari setelah mulai rapat-rapat jalan lagi,” ucap dia.
Ditekankan pula bahwa penggunaan hak interpelasi merupakan hak dewan. Bukan lagi menyangkut dua blok besar di DPR, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), melainkan DPR secara kelembagaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Menko Maritim: Tiga Fokus Infrastruktur Bagi Nelayan Lokal

Jakarta, Aktual.co — Terkait pembangunan infrastruktur, Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengatakan bahwa ada tiga fokus yang akan dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur bagi nelayan lokal.

“Fokus pertama pada pembangunan pelabuhan, kemudian pembangunan infrastruktur, dan selanjutnya pembangunan dengan mesin dan alat jaring tangkapnya,” ujar Indroyono di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (19/12).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan akan difokuskan pada meningkatkan kandungan lokal secara maksimal. Selain itu, dirinya bakal memerlukan bantuan dari para akademisi, seperti insinyur.

“Kesempatan untuk mengembangkan diri dan kemauan profesionalitasnya juga harus ditingkatkan. Saya akan bertemu dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk membahas ini lebih lanjut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menko Maritim: Tiga Fokus Infrastruktur Bagi Nelayan Lokal

Jakarta, Aktual.co — Terkait pembangunan infrastruktur, Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengatakan bahwa ada tiga fokus yang akan dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur bagi nelayan lokal.

“Fokus pertama pada pembangunan pelabuhan, kemudian pembangunan infrastruktur, dan selanjutnya pembangunan dengan mesin dan alat jaring tangkapnya,” ujar Indroyono di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (19/12).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan akan difokuskan pada meningkatkan kandungan lokal secara maksimal. Selain itu, dirinya bakal memerlukan bantuan dari para akademisi, seperti insinyur.

“Kesempatan untuk mengembangkan diri dan kemauan profesionalitasnya juga harus ditingkatkan. Saya akan bertemu dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk membahas ini lebih lanjut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kejagung Masih Selidiki Laporan PPATK Soal Rekening Gendut Kepala Daerah

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung masih menyelidiki laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut milik beberapa kepala daerah maupun mantan kepala daerah.
Jaksa Agung HM Presetyo mengaku, sampai saat ini pihaknya masih tahapan mencermati dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup agar dapat memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Kami tak bisa gegabah. Setiap kasus ada spesifikasinya sendiri. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang panjang, ada yang singkat,” kata Prasetyo disela agenda peresmian Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
Dia menjelaskan selama ini proses penyelidikan kejaksaan sudah mengarah ke pencarian calon tersangka. “Kami masih mencari calon tersangkanya. Kalau penyelidikan kan mencari calon tersangka, belum dapat memutuskan.”
Dalam hal ini, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, terdapat beberapa kepala daerah maupun mantan kepala daerah yang memiliki rekening gendut. KPK mendapat laporan terusan dari PPATK.
Selain mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke), Samad menyebut nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai satu dari 10 nama kepala daerah dalam laporan hasil analisis (LHA) PPATK ke KPK tersebut. Saat ini, KPK sedang mengkaji nama-nama yang dilaporkan PPATK tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kejagung Masih Selidiki Laporan PPATK Soal Rekening Gendut Kepala Daerah

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung masih menyelidiki laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut milik beberapa kepala daerah maupun mantan kepala daerah.
Jaksa Agung HM Presetyo mengaku, sampai saat ini pihaknya masih tahapan mencermati dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup agar dapat memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Kami tak bisa gegabah. Setiap kasus ada spesifikasinya sendiri. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang panjang, ada yang singkat,” kata Prasetyo disela agenda peresmian Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
Dia menjelaskan selama ini proses penyelidikan kejaksaan sudah mengarah ke pencarian calon tersangka. “Kami masih mencari calon tersangkanya. Kalau penyelidikan kan mencari calon tersangka, belum dapat memutuskan.”
Dalam hal ini, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, terdapat beberapa kepala daerah maupun mantan kepala daerah yang memiliki rekening gendut. KPK mendapat laporan terusan dari PPATK.
Selain mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke), Samad menyebut nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai satu dari 10 nama kepala daerah dalam laporan hasil analisis (LHA) PPATK ke KPK tersebut. Saat ini, KPK sedang mengkaji nama-nama yang dilaporkan PPATK tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Menaker Pulangkan 383 TKI Ilegal Dari Malaysia

Jakarta, Aktual.co — Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri melepas pemulangan 383 tenaga kerja Indonesia ilegal yang ditahan di Depot Tahanan Imigrasi Pasir Gudang Johor Barhu, Malaysia menuju Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Riau.

“Pemerintah Indonesia meminta bantuan Pemerintah Malaysia untuk mempercepat proses pemulangan TKI ilegal yang ditahan di depot-depot tahanan imigrasi,” Kata Menaker ketika mengawasi proses pemulangan itu di Johor Bahru, Malaysia, Jumat (19/10).

Dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnakertrans di Jakarta, Jumat, pemulangan TKI melalui kapal laut itu terdiri atas dua kloter yaitu pada Kamis (18/12) sejumlah 219 orang terdiri atas 133 laki-laki, 73 perempuan 13 anak serta pada Jumat (19/12) sebanyak 164 orang yang terdiri atas 112 laki-laki 51 perempuan 1 anak anak.

Pemulangan 383 TKI ilegal atau yang dikenal dengan istilah Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) itu merupakan bagian dari 1.428 TKI ilegal yang direncanakan segera dipulangkan ke Indonesia secepatnya.

Sementara itu, hingga 18 desember 22.312 orang telah dipulangkan selama 2014.

Menaker mengatakan pemulangan itu merupakan operasionalisasi instruksi Presiden Joko Widodo yang menghendaki percepatan pemulangan TKI ilegal agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan TKI.

“Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, kita tawarkan kerjasama dengan membentuk ‘joint task force’ untuk menangani pemulangan TKI ilegal ini,” kata Hanif.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengusulkan agar para TKI ilegal mendapatkan pengampunan dan dibebaskan dari denda sehingga proses kepulangan bisa dipercepat.

Berdasarkan data imigrasi Malaysia, per tanggal 17 Desember 2014 terdapat 1.428 TKI ilegal yang masih ditahan dan menjalani proses pemulangan di 16 lokasi Depot tahanan imigrasi Malyasia.

Penyebab mereka ditahan pihak imigrasi antara lain karena tidak memiliki permit atau ijin kerja resmi, melebihi batas masa tinggal (overstayer), melanggar aturan dokumen, pemalsuan dokumen ijin kerja dan lain-lain.

Untuk mempercepat proses pemulangan TKI ilegal asal Malaysia ini sampai ke kampung halaman masing-masing, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Kemlu melalui KBRI/KJRI di Malaysia, BNP2TKI dan imigrasi Kemhukham.

Meski pemulangan dilakukan, Menaker mengatakan pemerintah juga memperbolehkan jika ada TKI yang ingin mengikuti proses legalisasi dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bekerja secara sah di Malaysia.

“Kita sambut baik upaya program- program legalisasi dan pemutihan yang merupakan kebijakan pemerintah Malaysia. Malahan tampaknya mereka akan memperpanjang proses pemutihan yang seharusnya dibatasi sampai 31 Desember 2014,” kata Hanif.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain