Jakarta, Aktual.co —Tak terima bangunan miliknya di Karet Tengsin Jakarta Pusat dibongkar,  M. Ali Ahmad ancam gugat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bukan hanya Ahok, dia juga akan menggugat Plt Walikota Jakarta Pusat, Rustam Effendi dan Camat Tanah Abang, Hidayatullah.
Masalahnya, Ali merasa pihak pemprov seperti tak menghargai proses pengadilan yang sedang dijalankannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) terkait sengketa tanah miliknya.
Alih-alih menunggu proses hukum selesai, bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah miliknya keburu diratakan dengan tanah dan dikosongkan paksa oleh petugas Satpol PP dari Pemkot Jakarta Pusat dalam pembongkaran, Rabu (30/12) kemarin.
“Ini kan negara hukum, tapi mereka tidak mengindahkan gugatan yang telah kami daftarkan di PN Pusat,” ujarnya, usai pembongkaran, di Jakarta, Rabu (30/12).
Ali mengaku heran. Awalnya dia bersengketa di kepemilikan tanah. Tapi saat pembongkaran bangunan, pihak pemprov beralasan ini soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Sementara objek tanah berupa tanah dan bangunan yang luasnya lebih dari 3.200 meter persegi itu diakui Ali, secara hukum sah merupakan miliknya. Yakni berdasar surat pelepasan hak tertanggal 3 Desember 1996. 
Namun Ali tak sendirian mengaku sebagai pemilik tanah. Pemprov DKI juga punya pengakuan yang sama. Tanah bekas SDN 03 dan SDN 04 Karet Tengsin  seluas 1.675 meter persegi yang berada di atas tanah tersebut diakui sebagai aset Pemda DKI dengan sertifikat Hak Pakai (HP) No.806.
Sama-sama saling mengklaim kepemilikan, Ali pun mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat, 24 Desember 2014 dengan nomor perkara 611/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
Ali menduga, setelah kepemilikan objek tanah tersebut diketahui Pemda DKI adalah miliknya, pembongkaran dan pengosongan tanah kemudian dialihkan ke alasan lain. Yakni dianggap tak mengantongi IMB.
Padahal, ujar Ali, kalau alasan dilakukan pembongkaran adalah soal IMB, itu bisa dibicarakan lebih dulu dan tidak asal bongkar. “Lagipula kendalanya selama ini kami tidak bisa mengurus IMB. Karena Pemda DKI mengaku tanah tersebut aset mereka,” kata dia.
Kepala Suku Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) Elisabet Ratu mengakui di kawasan itu memang ada dua persoalan. Pertama masalah kepemilikan tanah yang wewenangnya ada di Kecamatan. Masalah kedua, bangunan seluas 500 meter persegi itu tidak mengantongi IMB.
Ratu mengaku pihaknya sudah memberi surat pemberitahuan, dan surat peringatan. Namun tak diindahkan si pemilik bangunan. 
“Jadi bangunan ini tanpa izin dan kita sudah berikan surat peringatan, segel dan bongkar sejak bulan November dan sekarang sudah jatuh tempo,” kata dia.
Ratu membantah pernyataan Ali bahwa sudah mencoba mengurus IMB dan dipersulit sehingga surat IMB tidak terbit.
“Itu tidak benar, mereka (Ali) tidak pernah mengurus surat IMB. Dan syarat utama mengurus surat IMB adalah sertifikat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI pertanyakan efektifitas dari rencana Pemprov DKI untuk merombak ribuan pegawai di awal Januari 2015.
Lantaran hingga kini pelayanan birokrasi di jajaran Pemprov DKI dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan melayani masyarakat, dianggap belum efektif.
“Kalau dari segi anggaran ya mungkin iya efisien. Namun belum tentu meningkatkan kinerja unit-unit terkait,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad,  saat dihubungi Aktual.co, Selasa (30/12).
Dia mencontohkan rencana penghapusan jabatan wakil lurah. Politisi PPP ini berpendapat Pemprov harus memperhatikan jumlah penduduk di tiap wilayah. 
Karena menurutnya yang saat ini kelurahan dipimpin dua orang saja pelayanannya belum memadai. Apalagi kalau salah satu pimpinan dihilangkan. “Perlu diperhatikan,” ujar dia. 
Meski mengaku setuju saja dengan rencana Pemprov, namun dia tetap akan menanyakan hasil dari perombakan setelah berjalan enam bulan atau satu tahun ke depan. 
“Ada rapat kordinasi komisi, mungkin kita bisa pertanyakan nanti, apa perlu dievaluasi, kita lihat hasilnya. Paling tidak setelah enam bulan lah.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari delapan Badan Usaha Milik Daerah DKI untuk dimasukkan ke APBD 2015, menuai tudingan miring. Besarnya pengajuan anggaran perusahaan pelat merah DKI dianggap hanya ‘akal-akalan’ Pemprov DKI saja untuk genjot penyerapan APBD DKI yang seret. 
Pendapat itu dilontarkan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi, di diskusi  membahas pelanggaran hukum dan potensi korupsi dalam kebijakan PMP DKI, bersama Jaring Monitoring Network (JMN), siang tadi, Selasa (30/12).
“Jadi uang yang masuk ke BUMD bukan untuk pengembangan bisnis. Tapi ‘kamuflase’ saja. Jadi alasan Ahok (Gubernur DKI) aja supaya penyerapan APBD tinggi tiap tahun. Biar November penyerapan anggaran bisa 36 persen, tapi Desember bisa sampai 50 persen,” bebernya. 
Ucok punya alasan atas tudingannya. Besarnya PMP di 2014, kata dia, lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya. Di 2014, total kucuran PMP sebesar Rp7,1 triliun. Sedangkan dari tahun 2003, total PMP yang dikucurkan hanya mencapai Rp10,6 triliun.
Sedangkan penyerapan APBD DKI di 2014 diketahui paling jeblok dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang menjadi alasan Ucok menuding kucuran PMP hanya akal-akalan untuk bantu penyerapan APBD DKI.
Selain itu, Ucok mempersoalkan minimnya keuntungan dari DKI dengan mengucurkan PMP dengan jumlah besar ke BUMD. Di mana berdasarkan hasil audit Badan Pengelola Keuangan (BPK), total aset 22 BUMD DKI sebesar Rp56,5 triliun. Masing-masing sebesar Rp12,2 triliun. 
Namun keuntungan yang diperoleh ternyata tak sebanding dengan besaran kucuran PMP.
Ucok mencontohkan Bank DKI. Antara tahun 2012-2013, bank pelat merah DKI itu dapat kucuran PMP sekitar tiga triliun. Namun jika ditengok keuntungan yang diraup bank itu sungguh minim, hanya Rp215 miliar.
Di tahun 2012, bank itu hanya meraih keuntungan Rp337 miliar. Dan di 2013 keuntungannya naik jadi Rp592 miliar. 
“Dalam bisnis ini rugi sekali. Mending uangnya (PMP) dimasukan ke bank, lebih untung,” kata Ucok.
DPRD, ujar Ucok, punya peran untuk menyaring tiap BUMD sebelum kucurkan PMP. Yakni dengan mengevaluasi kinerja BUMD-BUMD penyedot anggaran itu dalam jangka waktu tiga tahun perihal apa yang dikembangkan. “Dan apa kontribusinya bagi Pemda.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Di ajang Jakarta Night Festival (JNF) 2015, Dinas Kebersihan Pemprov DKI akan perkenalkan ke publik mobil penyapu jalan atau street sweeper terkini yang mereka miliki.
Sebanyak 21 mobil sapu otomatis buatan Italia merek Dulevo yang dibeli lewat mekanisme e-katalog LKPP itu, bakal bertugas menjaga kebersihan jalan di lokasi keramaian JNF.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas mengatakan street sweeper yang diturunkan terdiri dari enam tipe besar. Dengan kapasitas tampung 5.000 liter dan 15 tipe kecil dengan kapasitas 2.500 liter. 
“Jenis ini sudah dipakai di Dubai, Paris dan Singapura. Kita menuju modernisasi armada pengelolaan kebersihan seperti kota-kota besar dunia,” klaim dia, di Balai Kota, Selasa (30/12). Pujian Saptastri tak berhenti di situ. Kata dia, street sweeper ini dalam satu jam mampu menyapu sampah di 15 kilometer panjang jalan. Selain itu, mobil sapu itu juga dilengkapi vakum penghisap sumbatan sampah di saluran air. Dan pompa tekanan tinggi untuk membilas jalan dan trotoar.
“Selain menyapu sampah, alat ini juga dapat membersihan ranjau paku yang biasanya ditebar orang-orang yang tidak bertanggungjawab di sepanjang jalan,” ujarnya. Kendati sudah ada sang penjaga kebersihan dari negeri spaghetti, Tyas tetap meminta masyarakat menjaga kebersihan di JNF 2015 nanti. 
”Di setiap 50 meter lokasi JNF kami sediakan tempat sampah pilah atau gerobak motor. Masyarakat dapat membuang sampah di tempat tersebut,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh: