Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, diminta lebih bijak dalam menyikapi permasalahan sepak bola Indonesia, supaya tidak berdampak negatif dikemudian hari.

“Kami berharap Menpora bijak dalam menyikapi kondisi ini. Kami tidak ingin Persipura terjegal lagi seperti 2012 lalu,” kata Ketua Paguyuban Masyarakat Papua, Albert Prawar di Jakarta, Kamis (18/12).

Sesuai dengan rencana, Kemenpora akan membentuk Tim Sembilan yang salah satu tugasnya akan mengawasi kinerja PSSI. Kondisi ini dinilai sebagai sebuah intervensi yang bisa berdampak pada sanksi dari FIFA. Namun, PSSI diminta tidak takut.

Jika sanksi benar-benar dijatuhkan, kata dia, tim kebanggaannya yaitu Persipura akan menjadi salah satu pihak terdampak. Apalagi, tim Mutiara Hitam itu musim depan akan menjadi wakil Indonesia untuk turun di Piala AFC. “Persipura adalah harkat martabat Papua. Makanya kami berharap kepada Menpora untuk bijak dalam menyikapi hal ini,” katanya.

Saat kemelut PSSI terjadi pada 2012 lalu, Persipura merupakan salah satu pihak yang mendapatkan dampaknya. Satu tempat di Piala AFC melayang setelah terjadi dualisme kompetisi di Indonesia. Padahal, pada musim sebelumnya mampu menjadi yang terbaik dikompetisi di Indonesia.

Selain berharap Menpora lebih bijak dalam menyikapi sepak bola Indonesia, Paguyuban Masyarakat Papua juga menyoroti pernyataan yang disampaikan mantan pemain timnas Rocky Putiray disalah satu televisi nasional yang menyatakan juara liga Indonesia sudah ditentukan sebelum kompetisi digelar.

Selama ini, tim kebanggaan Papua itu telah menjadi juara empat kali. Menurut dia, untuk menjadi juara membutuhkan perjuangan. Dengan pihaknya mengaku tidak sependapat dengan pernyataan salah satu bintang yang dimiliki Indonesia itu.

“Terus terang kami sangat tersinggung dengan pernyataan itu. Berarti dia (Rocky Putiray) tidak menghargai perjuangan kami untuk menjuarai liga Indonesia,” kata Albert Prawar menegaskan.

Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi menegaskan mengatakan jika PSSI tidak perlu khawatir dengan langkah yang akan dilakukan termasuk pembentukan Tim Sembilan. Jika tidak ada masalah semuanya akan berjalan dengan baik.

Tim Sembilan yang akan dibentuk Kemenpora berasal dari kalangan pengamat olahraga, wartawan maupun tokoh olahraga nasional. Hanya saja, nama-nama personelnya hingga saat ini masih dirahasiakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Demi memberantas kasus suap dalam sepakbola Nasional, Mantan Wakil Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI periode 2010, Catur Agus Saptono, menantang PSSI untuk bekerjasama dengan Kepolisian.

Menurut Catur, hal itu dilakukan agar pelaku “matchfixing” (pengaturan skor) merasakan efek jera. Kata dia, selama ini sanksi disiplin yang diberikan oleh Komdis tidak berdampak positif.

“Pengaturan skor itu termasuk pidana suap dan itu diatur dalam UU No 11 tahun 1980. Dalam UUD itu meyebutkan bahwa, lembaga yang mempunyai kode etik kepada komunitasnya, berhak ditelusuri apakah didalam lembaga tersebut terdapat praktek suap atau tidak,” papar Catur di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/12).

Dia melihat, kompetisi profesional d tanah air memang sarat akan “matchfixing”. Catur mencontohkan salah satu klub Divisi Utama (DU), Pusamania Bornoe FC (PBFC). Menurutnya, setiap pertandingan PBFC rentan dengan pengaturan skor.

“Dari 13 pertandingan, PBFC 11 kali mendapatkan hadiah penalti. Dan bukan satu atau dua pertandingan PBFC yang dimenangkan akbiat hadiah penalti tersebut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Demi memberantas kasus suap dalam sepakbola Nasional, Mantan Wakil Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI periode 2010, Catur Agus Saptono, menantang PSSI untuk bekerjasama dengan Kepolisian.

Menurut Catur, hal itu dilakukan agar pelaku “matchfixing” (pengaturan skor) merasakan efek jera. Kata dia, selama ini sanksi disiplin yang diberikan oleh Komdis tidak berdampak positif.

“Pengaturan skor itu termasuk pidana suap dan itu diatur dalam UU No 11 tahun 1980. Dalam UUD itu meyebutkan bahwa, lembaga yang mempunyai kode etik kepada komunitasnya, berhak ditelusuri apakah didalam lembaga tersebut terdapat praktek suap atau tidak,” papar Catur di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/12).

Dia melihat, kompetisi profesional d tanah air memang sarat akan “matchfixing”. Catur mencontohkan salah satu klub Divisi Utama (DU), Pusamania Bornoe FC (PBFC). Menurutnya, setiap pertandingan PBFC rentan dengan pengaturan skor.

“Dari 13 pertandingan, PBFC 11 kali mendapatkan hadiah penalti. Dan bukan satu atau dua pertandingan PBFC yang dimenangkan akbiat hadiah penalti tersebut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: