Jakarta, Aktual.co —Peraturan pelarangan sepeda motor lalui kawasan Thamrin dan Medan Merdeka Barat dianggap tak akan efektif membuat masyarakat beralih ke angkutan umum.
Disampaikan pengamat transportasi Edi Nursalam, penyebabnya adalah pendeknya jarak Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Tidak lebih dari tiga kilometer. Sehingga pengguna motor lebih memilih melewati jalan alternatif. Ketimbang menitipkan kendaraan di kantung parkir dan menaiki bus gratis.
“Mereka malah gak parkir karena yang dialihkan itu jaraknya hanya 2,7 kilometer. Jadi lebih memilih untuk melewati jalan alternatif,” ujar Edi, yang juga merupakan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, Kamis (18/12).
Mengenai minimnya pengguna motor yang memilih menggunakan bus Transjakarta pasca diberlakukannya pelarangan motor, Edi punya pendapat. Kata dia, hal itu juga disebabkan oleh masih ‘kagetnya’ masyarakat. Alhasil, hanya sedikit yang naik bus yang disediakan Pemprov DKI.
Alasan lainnya, melewati jalan alternatif dianggap lebih hemat biaya, dibanding harus membayar parkir ketika menitipkan motor di kantung parkir. “Biayanya akan lebih sedikit. Dan untuk jarak yang terhitung pendek itu mereka gak perlu parkir,” ujar dia.
Edi juga memperkirakan kebijakan itu bakal memunculkan pelanggaran baru. Seperti munculnya parkiran liar di trotoar. Padahal selain melanggar peraturan, itu juga menghilangkan hak pejalan kaki.
“Sebenarnya harus tetap ditindak. Tapi balik lagi ini masih dalam tahap awal. Semoga ke depannya bisa segera ditindak,” ujarnya.
Dia pun menyarankan perlu sosialisasi mengenai penambahan jalan alternatif. Untuk mencegah terjadinya kemacetan akibat banyak pengendara motor yang memilih menggunakan jalan alternatif, dibanding menitipkan kendaraannya.
“Jalan alternatif itu kan banyak sekali. Perlu ada sosialisasi untuk jalan alternatif selain jalan utama. Selama ini yang diberitahukan seperti KH Mas Mansyur itu kan jalan utama. Perlu dicari seperti jalan tikus atau jalan lain yang bisa dilalui lebih cepat. Kalau kami dari DTKJ sih menyarankannya itu,”  kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Keinginan Pemprov DKI agar tarif parkir bagi pengendara motor yang terdampak kebijakan pelarangan motor menjadi hanya Rp2.000 seharian, ditolak pengelola parkir Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.
Saat dihubungi, Kamis (18/12), Hifdi Ahmad selaku pengelola parkiran Sarinah, mengaku keberatan dengan permintaan Pemprov DKI.
“Gak bisa lah mbak. Kalau dibuat murah, karyawan mau makan apa? Kami menggaji pegawai pakai apa?” ujarnya. 
Lagipula, kata dia, permintaan agar tarif parkir hanya Rp2.000, dianggapnya hanya menguntungkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saja yang membuat kebijakan pelarangan motor. Tanpa memikirkan nasib swasta yang mengelola parkiran. 
“Ini keuntungan buat dia saja (Ahok), lalu buat kami apa? Harus ada timbal baliknya dong,” ucap dia.
Dia pun menyarankan Pemprov DKI mengkaji kembali rencana penetapan tarif parkir tadi. Karena dianggap akan merugikan mereka, sebagai pihak swasta pengelola parkir. 
Gubernur Ahok memang mengatakan akan mengevaluasi ujicoba pelarangan sepeda motor yang sudah digelar sejak Rabu (17/12) kemarin. Salah satunya soal tarif parkir. Harga tiket bagi para pengendara motor yang terdampak, akan dievaluasi. 
“Bayarnya misalkan Rp 2.000 untuk seharian,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/12).
Namun penerapan itu akan disinkronisasikan dengan penerapan e-money untuk bus tingkat gratis. Pasalnya banyak pengendara motor yang menitipkan motornya namun tidak menaiki bus gratis.
“Jadi nanti bayarnya segitu, tapi harus punya e-money. Bus tetep gratis, tapi harus tetap tapping pakai e-money,” ujarnya.
Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengendara motor untuk parkir memang sudah muncul. Salah satunya dilontarkan Simanjuntak (36). Pengendara motor ini mengaku pengeluarannya jadi bertambah akibat peraturan pelarangan motor melintas jalan protokol. Lantaran dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bayar parkir. 
Simanjuntak mengaku memarkirkan motor di parkiran Sarinah. “Parkir satu jam Rp2.000. Kalau delapan jam sudah Rp16.000. Duit lagi kan harus keluar. Belum buat bensin,” ujar dia kesal, saat ditemui Aktual.co, Kamis (17/12).
Keluhan juga dilontarkan oleh Uchok Sky Khadafi.  Sebagai pengguna motor, peneliti anggaran dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) itu menilai yang diuntungkan dari kebijakan itu adalah para pemilik lahan parkir swasta. 
“Bisnis parkir itu sangat empuk, enak buat pemilik lahan parkir. Jadi motor sebagai objek buat mereka dan itu keuntungannya ga masuk ke kantong DKI kan ya,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co beberapa waktu lalu.
Merasa dianaktirikan, dengan pelarangan itu Uchok mengaku ruang geraknya jadi terbatas. Belum lagi soal efesiensi waktu. “Karena kalau pakai bus atau mobil umum kan waktu perjalanan jadi tidak bisa ditebak. Kalau naik motor kita bisa menebak misal sampai tempat tujuan dalam berapa menit,” ucap dia.
Serupa dengan yang dilontarkan Simanjuntak, menurut Uchok, peraturan ini juga membuat membengkaknya  biaya transportasi masyarakat pengguna motor untuk sampai tujuan. 
“Kalau kita naik bus Transjakarta kan harus nambah ongkos. Lebih mahal ketimbang naik motor. Kelihatannya peraturan ini dipaksakan Ahok (Gubernur DKI) agar masyarakat kelas menengah menyingkir dari pusat kota. Sama seperti naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bisa jadi pelarangan motor ini model penjajahan baru,” tudingnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Keinginan Pemprov DKI agar tarif parkir bagi pengendara motor yang terdampak kebijakan pelarangan motor menjadi hanya Rp2.000 seharian, ditolak pengelola parkir Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.
Saat dihubungi, Kamis (18/12), Hifdi Ahmad selaku pengelola parkiran Sarinah, mengaku keberatan dengan permintaan Pemprov DKI.
“Gak bisa lah mbak. Kalau dibuat murah, karyawan mau makan apa? Kami menggaji pegawai pakai apa?” ujarnya. 
Lagipula, kata dia, permintaan agar tarif parkir hanya Rp2.000, dianggapnya hanya menguntungkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saja yang membuat kebijakan pelarangan motor. Tanpa memikirkan nasib swasta yang mengelola parkiran. 
“Ini keuntungan buat dia saja (Ahok), lalu buat kami apa? Harus ada timbal baliknya dong,” ucap dia.
Dia pun menyarankan Pemprov DKI mengkaji kembali rencana penetapan tarif parkir tadi. Karena dianggap akan merugikan mereka, sebagai pihak swasta pengelola parkir. 
Gubernur Ahok memang mengatakan akan mengevaluasi ujicoba pelarangan sepeda motor yang sudah digelar sejak Rabu (17/12) kemarin. Salah satunya soal tarif parkir. Harga tiket bagi para pengendara motor yang terdampak, akan dievaluasi. 
“Bayarnya misalkan Rp 2.000 untuk seharian,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/12).
Namun penerapan itu akan disinkronisasikan dengan penerapan e-money untuk bus tingkat gratis. Pasalnya banyak pengendara motor yang menitipkan motornya namun tidak menaiki bus gratis.
“Jadi nanti bayarnya segitu, tapi harus punya e-money. Bus tetep gratis, tapi harus tetap tapping pakai e-money,” ujarnya.
Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengendara motor untuk parkir memang sudah muncul. Salah satunya dilontarkan Simanjuntak (36). Pengendara motor ini mengaku pengeluarannya jadi bertambah akibat peraturan pelarangan motor melintas jalan protokol. Lantaran dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bayar parkir. 
Simanjuntak mengaku memarkirkan motor di parkiran Sarinah. “Parkir satu jam Rp2.000. Kalau delapan jam sudah Rp16.000. Duit lagi kan harus keluar. Belum buat bensin,” ujar dia kesal, saat ditemui Aktual.co, Kamis (17/12).
Keluhan juga dilontarkan oleh Uchok Sky Khadafi.  Sebagai pengguna motor, peneliti anggaran dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) itu menilai yang diuntungkan dari kebijakan itu adalah para pemilik lahan parkir swasta. 
“Bisnis parkir itu sangat empuk, enak buat pemilik lahan parkir. Jadi motor sebagai objek buat mereka dan itu keuntungannya ga masuk ke kantong DKI kan ya,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co beberapa waktu lalu.
Merasa dianaktirikan, dengan pelarangan itu Uchok mengaku ruang geraknya jadi terbatas. Belum lagi soal efesiensi waktu. “Karena kalau pakai bus atau mobil umum kan waktu perjalanan jadi tidak bisa ditebak. Kalau naik motor kita bisa menebak misal sampai tempat tujuan dalam berapa menit,” ucap dia.
Serupa dengan yang dilontarkan Simanjuntak, menurut Uchok, peraturan ini juga membuat membengkaknya  biaya transportasi masyarakat pengguna motor untuk sampai tujuan. 
“Kalau kita naik bus Transjakarta kan harus nambah ongkos. Lebih mahal ketimbang naik motor. Kelihatannya peraturan ini dipaksakan Ahok (Gubernur DKI) agar masyarakat kelas menengah menyingkir dari pusat kota. Sama seperti naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bisa jadi pelarangan motor ini model penjajahan baru,” tudingnya.

Artikel ini ditulis oleh: