27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 404

Rangkuman Berita yang Jadi Sorotan Menarik dari Politik Hingga Trending Medsos

Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)
Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)

Jakarta, aktual.com – Berbagai berita yang menjadi sorotan, di antaranya di bidang politik, langkah TNI menangani kasus Ferry Irwandi dan perombakan kabinet Prabowo memunculkan sorotan publik, sementara masuknya Thaksin Shinawatra sebagai penasihat BPI Danantara justru berujung skandal.

Dari sisi ekonomi, meski pemerintah mengklaim pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, Indeks Keyakinan Konsumen melemah, rasio pajak turun, dan beban utang meningkat. Di ranah hukum, kasus gratifikasi eks Wamenaker Noel semakin menggerus kepercayaan terhadap pejabat publik.

Sementara itu, isu internasional seperti banjir bandang di Bali, serangan Israel ke Doha, dan kericuhan di Nepal ikut memperkuat sentimen ketidakpastian. Semua ini menandakan stabilitas politik, ekonomi, dan hukum Indonesia sedang diuji di tengah krisis kepercayaan publik.

Berikut rangkuman aktualcom untuk berita yang menarik kembali dibaca:

POLITIK

1. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI menjelaskan dugaan tindak pidana Ferry Irwandi yang disebut telah mengancam pertahanan siber TNI. Hasanuddin yang purnawirawan mayor jenderal TNI AD itu berkomentar atas niat TNI menyeret Ferry ke ranah pidana, dengan tudingan pencemaran nama baik. Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh (JO) Sembiring menyatakan, berdasarkan penelusuran lembaganya Ferry terindikasi melakukan pelanggaran pidana.

Menurut Hasanuddin, berdasarkan Pedoman Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan tahun 2014, fungsi pertahanan siber TNI hanya berlaku internal di lingkungan Kemenhan dan TNI. Karena itu, ia mengingatkan TNI agar tidak melakukan langkah yang menimbulkan multitafsir atau mengaburkan batas kewenangan antara kebebasan berekspresi, hak individu, dan kewenangan institusi.

Baca di sini

2. Salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Danantara yakni eks Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, harus masuk bui selama 1 tahun. Putusan itu diketok Mahkamah Agung (MA) Thailand, kemarin. Thaksin divonis hukuman penjara 8 tahun atas tuduhan korupsi, tapi dia melarikan diri ke luar negeri.

Ia kembali ke Thailand pada Agustus 2023, setelah mendapat pengurangan hukuman dari Raja Thailand menjadi 1 tahun. Namun, ia menjalani hukuman itu di ruang VIP rumah sakit kepolisian dengan alasan perawatan jantung. MA Thailand menilai perawatan itu tidak bisa dianggap sebagai hukuman penjara, sehingga dia harus menjalani hukuman 1 tahun di dalam bui betulan. MD Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Thailand.

Baca di sini

EKONOMI

1. Bank Indonesia (BI) melaporkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2025 sebesar 117,2, menandakan konsumen percaya diri memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan ke depan. Namun, IKK melambat dibanding bulan Juli yang berada di 118,1. Bahkan IKK di 117,2 ini merupakan yang terendah sejak September 2022. Berdasarkan pembentuknya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) berada di 105,1. Lebih rendah ketimbang Juli sebesar 106,6. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat 129,2. Sedikit lebih rendah dibandingkan Juli yakni 129,6.

Survei BI juga menunjukkan masyarakat masih pesimistis terhadap ketersediaan lapangan kerja. Itu tercermin dari Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang berada di level 93,2. IKLK sebagai salah satu pembentuk IKE sudah berada di level pesimistis sejak Mei, yakni 95,7. Juni turun menjadi 94,1, naik pada Juli di 95,3, namun Agustus turun lagi.

Berdasarkan usia, seluruh responden pesimistis terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini. Sementara, berdasarkan pendidikan, kelompok sarjana dan pascasarjana berada di zona optimistis, masing-masing 103,7 dan 111,7. Sedangkan kelompok SMA dan diploma di zona pesimistis, masing-masing 86,2 dan 97,5.

Baca di sini

2. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan, tantangan terbesar Indonesia masih berada di aspek fiskal, terutama dengan rasio pajak yang turun hingga 9,6%, di bawah ambang ideal. Sementara pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 19-20% dari pengeluaran APBN, jauh di atas batas aman 10%.

Selain itu, debt service ratio mencapai 42%, dimana batas sehat berada di level 25%. Kemudian, debt to GDP ratio yang selama ini disebut 40%, menurut Wijayanto sebenarnya bisa mencapai 63% jika menambahkan liabilitas utang subsidi dan terkait dana pensiun. Karena itu, ia mengusulkan kepada menkeu baru untuk melakukan refinancing utang tahun ini atau tahun depan.

Baca di sini

3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim, selama 10 bulan pemerintahan Prabowo kesejahteraan masyarakat Indonesia kian meningkat. Itu terlihat dari terciptanya 3,59 juta lapangan kerja baru sepanjang tahun berjalan 2025, membuat tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76% dari 4,82% di 2024, tingkat kemiskinan ke 8,47% dari sebelumnya 9,03%.

Lalu, pertumbuhan ekonomi 5,12% (yoy) pada kuartal II-2025, dari kuartal I-2025 yang hanya 4,87% (yoy). Inflasi terjaga rendah di kisaran target 2,5 ± 1%, rasio utang di kisaran 39,8%, neraca perdagangan surplus 63 bulan berturut-turut, serta defisit APBN terkendali di kisaran 2,78% terhadap PDB hingga akhir 2025.

Baca di sini

HUKUM

Berdasarkan penyidikan KPK, Immanuel Ebenezer alias Noel mengakui mendapatkan setoran lain selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Penerimaan lain itu di luar dari hasil pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Sejak menjabat sebagai Wamenaker pada Oktober 2024, Noel diduga mendapat setoran dari pemerasan pengurusan sertifikasi K3 sebesar Rp 3 miliar dan sebuah motor Ducati Scrambler. KPK masih mendalami setoran dari sumber lain yang diterima Noel. KPK juga masih mencari 3 mobil Noel yang dibawa kabur oleh orangnya Noel, yaitu Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, dan BAIC.

Baca di sini

TRENDING MEDSOS

1. Kota “Bali” trending di X, setelah banjir bandang melanda sejumlah daerah di Provinsi Bali, pada Rabu (10/09/2025) dan disebut sebagai yang terparah dalam satu dekade terakhir. Akibat banjir tersebut, dua orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang dievakuasi.

Baca di sini

2. Negara “Qatar” trending di X karena sorotan warganet terhadap serangan udara Israel ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa, 9 September 2025, yang diklaim menargetkan pertemuan pimpinan politik kelompok Hamas yang sedang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata AS terbaru untuk Gaza. Serangan Israel tersebut menewaskan seorang pejabat keamanan Qatar dan lima anggota Hamas.

Baca di sini

3. Selain itu, negara “Nepal” juga turut trending di X, setelah aksi demonstrasi besar yang menuntut pencabutan larangan menggunakan media sosial di Nepal berujung ricuh. Akibat demonstrasi tersebut, gedung Dewan Perwakilan Rakyat di ibu kota Kathmandu, markas besar Partai Kongres Nepal, dan rumah mantan perdana menteri Nepal Sher Bahadur Deuba dibakar oleh ribuan demonstran. Aksi unjuk rasa di Nepal ini mendapat perhatian warganet Indonesia karena berhasil digerakkan melalui media sosial dan dipimpin oleh anak-anak muda Nepal yang menyebut diri sebagai Gen Z.

Baca di sini

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Dalami Dugaan Suap Haji Robert Dirut PT NHM terkait Izin Usaha Pertambangan di Malut

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri kemungkinan keterlibatan Direktur Utama PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), Romo Nitiyudo Wachjo atau yang dikenal sebagai Haji Robert, dalam kasus suap pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah mendalami peran sejumlah pihak.

“Terkait dengan AGK (Abdul Gani Kasuba), khususnya Haji Robert. Ini nanti pihak JPU, karena di sini juga banyak pihak yang terkait,” kata Asep di Jakarta, Rabu (10/9).

Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini, meninggal dunia pada Maret 2025 ketika kasusnya masih bergulir di tingkat kasasi.

Nama Haji Robert sebelumnya pernah muncul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK pada Agustus 2024. Menurut Asep, tim penuntut kini menyiapkan strategi lanjutan, termasuk upaya pemulihan aset.

“Jadi, pihak JPU akan mendalami ini, sedang mendalami ini. Itu nanti akan dibuat perkembangan penuntutan. Jadi hasil perkembangan penuntutan seperti ini,” jelasnya.

Meski status tersangka Abdul Gani Kasuba otomatis gugur karena telah meninggal dunia, KPK memastikan fokus beralih pada pemulihan aset.

“Tersangkanya meninggal dunia, demi hukum harus dihentikan. Saat ini kami fokus pada asset recoverynya,” tegas Asep.

Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam pengurusan WIUP di Maluku Utara, di mana Abdul Gani Kasuba juga sempat dijerat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang sebelum meninggal dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Rahayu Saraswati Mundur dari DPR Usai Ucapannya di Podcast Tuai Kontroversi

Anggota DPR RI Rahayu Saraswati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Anggota DPR RI Rahayu Saraswati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR.

Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025). Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjelaskan bahwa keputusan mundur diambil karena merasa bersalah atas ucapannya dalam sebuah podcast.

“Kira-kira dua minggu sebelum 17 Agustus lalu, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau enam bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat,” ujar Saraswati.

Ia menyebut podcast itu berjudul “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif” berdurasi lebih dari 42 menit. Namun, potongan pernyataannya yang disebarkan pihak tertentu menimbulkan kontroversi. “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” jelasnya.

Rahayu menegaskan tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat, khususnya anak muda yang berusaha menghadapi berbagai tantangan. “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” sambung dia.

Sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, ia menyadari bahwa dirinya memiliki privilege besar, termasuk dukungan keluarga. Namun, ia mengakui ucapannya telah menyinggung banyak pihak. “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” kata Saraswati.

Ia pun menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” ujarnya. Meski begitu, ia berharap bisa menuntaskan satu agenda terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan.

Rahayu juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di dapilnya, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Ia berjanji tetap melanjutkan pengabdian di luar parlemen. Menurutnya, sisa dana di rekening khusus dapil akan terus dipakai untuk program bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, hingga pemberdayaan pemuda.

“Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mulai September, Kelas 1–3 BPJS Dihapus! Cek Aturan Baru KRIS

Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. ANTARA/HO-BPJS Kesehatan

Jakarta, Aktual.com – Skema kepesertaan BPJS Kesehatan resmi berubah. Mulai tahun ini, layanan rawat inap tidak lagi dibagi kelas 1, 2, dan 3, melainkan diseragamkan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut implementasi KRIS dilakukan bertahap selama dua tahun. “BPJS KRIS harusnya mulai tahun ini, tapi bertahap,” kata Budi, dikutip Rabu (10/9).

Meski begitu, tarif iuran baru belum ditetapkan. Selama masa transisi, aturan iuran masih mengacu pada Perpres Nomor 63 Tahun 2022, dengan skema:

  • Peserta PBI ditanggung pemerintah.
  • Pekerja penerima upah (PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS) membayar 5% gaji per bulan (4% pemberi kerja, 1% pekerja).
  • Pekerja swasta/BUMN/BUMD juga 5% gaji (4% pemberi kerja, 1% pekerja).
  • Peserta mandiri: Rp42.000 (kelas III), Rp100.000 (kelas II), Rp150.000 (kelas I).
  • Veteran dan perintis kemerdekaan: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a masa kerja 14 tahun, ditanggung pemerintah.

Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Denda hanya berlaku bila peserta menunggak dan langsung menggunakan layanan rawat inap setelah reaktivasi.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui ada wacana kenaikan iuran dalam 8 skenario yang sedang dibahas dengan pemerintah. “BPJS sadar betul hitungan biayanya, tapi keputusan ada di pemerintah,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mundurnya Saraswati Jadi Damage Control, Gerindra Selamatkan Citra Prabowo

Ketua Tim Kunker Panja Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) saat mengunjungi Pantai Pasir Pangkalpinang, Senin (8/9/2025) (ANTARA/Aprionis)
Ketua Tim Kunker Panja Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) saat mengunjungi Pantai Pasir Pangkalpinang, Senin (8/9/2025) (ANTARA/Aprionis)

Jakarta, Aktual.com – Keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari kursi DPR RI dipandang sebagai langkah cepat meredam polemik. Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memilih mundur setelah pernyataannya soal anak muda dan wirausaha menuai kecaman publik.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Saraswati menegaskan pengunduran diri ini adalah bentuk tanggung jawab.

“Saya sadar ada potongan pernyataan saya yang menimbulkan salah tafsir dan menyakiti hati masyarakat. Untuk itu, saya memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI,” tulisnya.

Ia menambahkan, niat awal hanya ingin mendorong semangat kewirausahaan. “Namun saya sadar tidak semua orang punya privilege yang sama. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada anak muda yang merasa tersakiti,” lanjutnya.

Rahayu Saraswati Mundur (ist)

Menurut pengamatan politik, mundurnya Saraswati dipandang sebagai langkah damage control untuk menghentikan polemik agar tidak melebar ke Istana maupun ke Partai Gerindra.

Keputusan itu membuat publik melihat bahwa Saraswati bertanggung jawab dan tidak berlindung di balik posisi keluarganya.

Bagi Gerindra, keputusan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa partai tidak menoleransi pernyataan yang menyakiti rakyat. Meski kehilangan satu kader muda potensial di Senayan, partai dinilai tetap diuntungkan karena sorotan negatif berhenti di Saraswati.

Ke depan, mundurnya Saraswati diperkirakan tidak berdampak besar pada posisi politik Prabowo maupun Gerindra. Justru langkah cepat ini dinilai efektif untuk meredam krisis citra sejak dini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Keponakan Prabowo Tersandung Ucapan Kontroversial, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati. (Dok. Ist)

Jakarta, Aktual.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan keputusan tersebut pada Selasa (10/9).

Rahayu yang kini duduk di Komisi VII DPR mengaku pengunduran dirinya dipicu polemik atas pernyataannya dalam sebuah podcast beberapa waktu lalu. Ucapannya mengenai generasi muda yang diminta tidak terlalu bergantung pada pemerintah menuai kritik keras publik.

“Saya menyadari ada potongan pernyataan saya yang menimbulkan salah tafsir dan menyakiti hati masyarakat. Untuk itu, saya memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI,” ungkap Saras dalam pernyataan tertulis yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak ada niat untuk meremehkan perjuangan rakyat. Ia menambahkan, niat awalnya hanya mendorong semangat kewirausahaan generasi muda. “Namun saya sadar tidak semua orang punya privilege yang sama. Saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ujarnya.

Sebelum resmi melepas jabatan, Saraswati berharap dapat menyelesaikan satu tugas legislasi di Komisi VII, yakni pembahasan RUU Kepariwisataan.

Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan sudah menerima surat pengunduran diri Saraswati dan menyerahkan proses selanjutnya kepada mekanisme di DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain