Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, menanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menegaskan bahwa Menteri Keuangan yang baru memiliki tanggung jawab besar untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang belakangan muncul melalui aksi demonstrasi.

Menurut Misbakhun, prioritas utama yang harus dijalankan oleh pimpinan baru Kemenkeu adalah menyusun kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat luas. Ia menilai, tuntutan publik merupakan refleksi nyata kondisi ekonomi, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

“Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Terkait usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10% yang pernah ia sampaikan, Misbakhun menilai kebijakan itu bisa memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, namun belum cukup. Ia lalu menawarkan lima rekomendasi alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran.

Pertama, memperkuat subsidi pangan dan energi agar tepat sasaran. “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Kedua, memperluas program padat karya dan memberikan insentif kepada UMKM. “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

Ketiga, fokus pada stabilisasi harga pangan melalui cadangan nasional dan distribusi logistik. Ia mencontohkan lonjakan harga beras yang harus segera dikendalikan dengan operasi pasar serta subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit.

Keempat, memperkuat jaring pengaman sosial melalui BLT fleksibel. “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

Kelima, reformasi fiskal progresif agar APBN tetap sehat tanpa menekan rakyat kecil. “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan mendukung serta mengawal kebijakan strategis pemerintah agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

“Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain