Akhir Tahun, Perbankan Libur Empat Hari

18 Desember 2014, 16:46

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) telah menetapkan libur perbankan di Provinsi Sulawesi Utara mulai 25-28 Desember 2014.

“Tanggal 25 dan 26 Desember 2014 kegiatan layanan perbankan ditiadakan dan tanggal 27 dan 28 bertepatan dengan hari tidak kerja yakni sabtu dan minggu,” kata Asisten Direktur BI Perwakilan Sulut, Ignatius Adhi Nugroho, di Manado, Kamis (18/12).

Hari libur ini merupakan surat edaran dari BI pusat dan berlaku untuk seluruh perbankan di seluruh Indonesia. Sementara tanggal 29 hingga 31 Desember 2014 kegiatan layanan perbankan beroperasi secara normal.

Kemudian kembali libur pada 1 Januari 2015 dan 2 Januari 2015 beroperasi sesuai jadwal serta 5 Januari 2015 seluruh kegiatan layanan beroperasi secara normal, jelasnya.

Surat edaran ini, sudah disebarkan langsung ke bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Provinsi Sulut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Akhir Tahun, Perbankan Libur Empat Hari

18 Desember 2014, 16:46

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) telah menetapkan libur perbankan di Provinsi Sulawesi Utara mulai 25-28 Desember 2014.

“Tanggal 25 dan 26 Desember 2014 kegiatan layanan perbankan ditiadakan dan tanggal 27 dan 28 bertepatan dengan hari tidak kerja yakni sabtu dan minggu,” kata Asisten Direktur BI Perwakilan Sulut, Ignatius Adhi Nugroho, di Manado, Kamis (18/12).

Hari libur ini merupakan surat edaran dari BI pusat dan berlaku untuk seluruh perbankan di seluruh Indonesia. Sementara tanggal 29 hingga 31 Desember 2014 kegiatan layanan perbankan beroperasi secara normal.

Kemudian kembali libur pada 1 Januari 2015 dan 2 Januari 2015 beroperasi sesuai jadwal serta 5 Januari 2015 seluruh kegiatan layanan beroperasi secara normal, jelasnya.

Surat edaran ini, sudah disebarkan langsung ke bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Provinsi Sulut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Seskab Anggap Meski Dipimpin 4 Pimpinan, Fungsi KPK Tetap Berjalan

18 Desember 2014, 16:39

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun hanya dipimpin oleh empat komisioner, menyusul berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas pada 16 Desember 2014.

Hal tersebut, dikatakan oleh Andi ketika mengantar surat Keputusan Presiden terkait berakhirnya jabatan Busyro, ke KPK dan diterima langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad.

“Kami melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi KPK tetap bisa berjalan di bidang pemberantasan korupsi walaupun pimpinannya berkurang satu,” Kata Andi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Andi mengatakan, seperti telah dipaparkan oleh Abraham Samad dalam rapat bersama dengan Seskab dan Menkumham Lasonna Laoly, jika fungsi KPK tetap akan berjalan normal walaupun hanya dipimpin oleh empat orang.

“Karena pada dasarnya sistemnya sudah berjalan, mekanisme pengambilan keputusan mereka itu sifatnya kolegial berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi bukan mekanisme politik voting. Jadi pimpinan KPK yang empat ini, tetap akan berjalan dengan baik,” ujar Andi.

Dalam kesempatan tersebut, kata Andi, Abraham Samad juga menyampaikan aspirasinya agar penetapan pimpinan KPK yang baru, menggantikan Busyro, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pimpinan KPK yang lainnya dimana masa jabatan mereka akan berakhir pada 17 Desember 2015.

Menanggapi hal tersebut, Andi menuturkan, akan terlebih dahulu disampaikan ke Presiden Jokowi. “Kami kan baru bertemu dengan pimpinan KPK dan akan segera menyampaikan ke presiden dulu,” tandas Andi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Seskab Anggap Meski Dipimpin 4 Pimpinan, Fungsi KPK Tetap Berjalan

18 Desember 2014, 16:39

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun hanya dipimpin oleh empat komisioner, menyusul berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas pada 16 Desember 2014.

Hal tersebut, dikatakan oleh Andi ketika mengantar surat Keputusan Presiden terkait berakhirnya jabatan Busyro, ke KPK dan diterima langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad.

“Kami melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi KPK tetap bisa berjalan di bidang pemberantasan korupsi walaupun pimpinannya berkurang satu,” Kata Andi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Andi mengatakan, seperti telah dipaparkan oleh Abraham Samad dalam rapat bersama dengan Seskab dan Menkumham Lasonna Laoly, jika fungsi KPK tetap akan berjalan normal walaupun hanya dipimpin oleh empat orang.

“Karena pada dasarnya sistemnya sudah berjalan, mekanisme pengambilan keputusan mereka itu sifatnya kolegial berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi bukan mekanisme politik voting. Jadi pimpinan KPK yang empat ini, tetap akan berjalan dengan baik,” ujar Andi.

Dalam kesempatan tersebut, kata Andi, Abraham Samad juga menyampaikan aspirasinya agar penetapan pimpinan KPK yang baru, menggantikan Busyro, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pimpinan KPK yang lainnya dimana masa jabatan mereka akan berakhir pada 17 Desember 2015.

Menanggapi hal tersebut, Andi menuturkan, akan terlebih dahulu disampaikan ke Presiden Jokowi. “Kami kan baru bertemu dengan pimpinan KPK dan akan segera menyampaikan ke presiden dulu,” tandas Andi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ESDM Bakal Sewa Pembangkit Listrik Untuk Daerah Krisis Listrik

18 Desember 2014, 16:37

Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan pihaknya memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi kurangnya pasokan di daerah krisis listrik, yaitu dengan menyewa pembangkit bertenaga gas.

“Dalam hal ini untuk program jangka pendek, kita akan mendorong supaya dilakukan sewa-sewa pembangkit listrik,” kata Jarman di Jakarta, Kamis (18/12).

Jarman menuturkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, ada sembilan dari 22 sistem besar berdasarkan lokasi yang mengalami krisis listrik.

Sembilan sistem tersebut adalah: 1. Bangka pasokan listrik 130 MW namun masih defisit -10,8 persen; 2. Sumatera-Aceh pasokan listrik 1.788 MW, defisit -9 persen; 3. Kalimantan Barat pasokan listrik 406 MW,defisit -8,4 persen; 4. NTB pasokan listrik 260 MW namun defisit -7,7 persen; 5. Sulawesi Utara, Tenggara dan Gorontalo pasokan listrik 520 MW, defisit -6,8 persen; 6. Maluku pasokan listrik 140 MW, defisit -3,8 persen; 7. Sumatera Bagian Selatan pasokan listrik 1.493 MW, defisit -4,1 persen; 8. Sumatera Barat-Riau pasokan listrik 1.194 MW, defisit -2,7 persen; 9. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pasokan listrik 543 MW dan defisit listrik mencapai -0,2 persen.

“Ini yang harus segera kita percepat penanggulangannya. Kita siapkan dua program jangka panjang dan jangka pendek itu,” katanya.

Dengan menyewa pembangkit listrik tenaga gas, ia mengklaim volume penggunaan bahan bakar minyak bisa menurun secara berkala sekaligus mengatasi krisis listrik.

“Makanya kalau ada gas, diusahakan sewa pakai gas. Kalau pun pakai BBM, penggunaan BBMnya harus turun. Porsi BBMnya turun setiap tahun sesuai dengan target,” katanya.

Ia mencontohkan skema itu sama seperti yang terjadi di Belawan, Sumatera Utara. Di sana, pembangkit listriknya yang telah mendapatkan pasokan gas sebanyak 140 juta kaki kubik bisa menghemat penggunaan BBM hingga 2 juta kiloliter setiap tahunnya. Kemudian, dari penghematan 2 juta kiloliter itu, dikurangi lagi jadi hanya setengahnya yang bisa digunakan.

“Jadi meski pun mereka pakai BBM dengan menyewa, volume BBMnya bisa menurun dari tahun ke tahun,” katanya.