Buku Nikah Masih Tertera Nama SDA, DPR : Tidak Masalah Tetap Sah

18 Desember 2014, 17:05

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan bahwa sejumlah buku nikah yang diterbitkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang masih menggunakan nama dan tandatangan era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) tetap sah dan diakui negara.
Hal itu menyusul adanya buku nikah ang diterbitkan Kemenag, nama Suryadharma Ali masih tercantum sebagai Mentri Agama. Tandatangan politisi PPP ini, sebagaimana tercantum dalam nasihat untuk kedua mempelai, yang diterbitkan kantor urusan agama Bandung kecamatan babakan ciparay.
“Tidak apa-apa karena itu negara dan tidak ada masalah itu,” jawab Fahri singkat kepada wartawan, di Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (18/12).
Seperti yang diberitakan, Suryadharma Ali telah cukup lama lengser sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Suryadharma yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi haji, mundur sejak 22-5-2014. Kini Kementrian Agama sendiri dipimpin Lukman Hakim Saifuddin.
Namun demikian, dalam buku nikah yang diterbitkan Kemenag, nama Suryadharma Ali masih tercantum sebagai Mentri Agama. Tandatangan politisi PPP ini, sebagaimana tercantum dalam nasihat untuk kedua mempelai.
Hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam buku nikah yang dimiliki pasangan yang tak mau namanya dipublikasikan. Kedua pasangan ini, menikah pada 15 desember 2014. Buku nikah mereka, diterbitkan kantor urusan agama Bandung kecamatan babakan ciparay.
Pasangan ini, mengaku khawatir apakah buku nikah yang masih bertandatangan SDA ini, berimbas pada sah tidaknya pernikahan mereka.
“Kalau begini status hukumnya bagaimana?,” ujar pasangan pria, ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis (18/12).
Aktual masih berusaha menkonfirmasi pihak kementrian agama terkait buku nikah ini.
Suryadharma ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.
Tujuh bulan menjadi tersangka, belum ada tanda-tanda KPK menahan Suryadharma.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Warga Bekasi Antri Pembagian Uang Kompensasi Kenaikan BBM

18 Desember 2014, 17:02

1 dari 4

Bintara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2014). Warga yang mayoritas sudah berusia lanjut harus berjuang keras untuk bisa masuk ke dalam ruangan tempat uang kompensasi kenaikan BBM dibagikan oleh petugas kantor pos. AKTUAL/Azzi Yuphikatama

Jokowi Belum Tahu Rini Berencana Jual Gedung Kementerian BUMN

18 Desember 2014, 16:56

Jakarta, Aktual.co — Presiden RI Joko Widodo mengaku belum mengetahui rencana Kementerian BUMN yang ingin menjual gedungnya yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat.

“Belum tahu, belum masuk ke saya,” kata Jokowi saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Kendati demikian, Jokowi meyakini apa yang direncanakan kementerian yang dipimpin oleh Rini Soemarno itu dalam rangka efisiensi.

“Ini kan dalam rangka efisiensi tetapi saya belum mendapatkan usulan itu jadi belum tahu,” ujarnya.

Akan tetapi, Jokowi enggan menegaskan setuju atau tidak terkait rencana tersebut. Ia berkilah bahwa dirinya memang meminta untuk BUMN-BUMN melakukan efisiensi.

“Efisiensi karena perintahnya semua BUMN harus efisien. Dengan cara apa, ya kita belum ngerti, kalau ada usulan ke saya, baru (tahu). Mesti kan ada kalkulasi, mesti ada itungannya,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama para jajaran eselon I kementeriannya berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Pasalnya, gedung 21 lantai itu dinilai tidak efisien dan terlalu
besar.

“Enggak fair dong kalau saya menekankan bagaimana setiap BUMN harus efisien menekankan cost efficiency, sementara Kementerian enggak melakukan efisiensi. Kan sama saja bohong,” kata Rini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka