Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menyiapkan lahan untuk merelokasi korban bencana tanah longsor asal Dusun Jemblung yang saat ini masih berada di tempat pengungsian.
“Dalam rapat tadi malam (Rabu), ada usulan untuk menggunakan bekas Terminal Karangkobar yang merupakan lahan milik Pemkab Banjarnegara ,” kata Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno di Kantor PGRI-KPRI Kecamatan Karangkobar, Kamis (18/12).
Akan tetapi, luas lahan bekas terminal itu hanya 1.000 meter persegi sehingga tidak mencukupi kebutuhan karena ada 82 keluarga yang harus direlokasi.
Dengan demikian, Pemkab Banjarnegara harus membeli lahan milik warga Desa Karanggondang, Kecamatan Karangkobar, untuk dijadikan tempat relokasi.
Menurut dia, pihaknya lebih dulu akan mengecek lahan tersebut dan selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jateng terkait dana relokasi.
“Dana relokasi berasal dari BNPB, BPBD Jateng, dan BPBD Banjarnegara namun belum dihitung. Akan dirapatkan dulu dengan tim gabungan karena kebutuhan per keluarga sekitar Rp125 juta,” katanya.
Terkait lokasi bekas longsor di Dusun Jemblung,  Pemkab Banjarnegara berencana menjadikannya sebagai lahan konservasi.
Sementara itu, upaya pencarian jenazah korban longsor pada hari Kamis (18/12) dihentikan lebih awal karena hujan lebat yang terjadi sejak pukul 13.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumut kepada 1.338 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan sebanyak 15 orang positif mengunakan Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba).
“Enam orang PNS penguna berat dengan jenis narkoba sabu-sabu dan ganja sisanya pengguna ringan,” kata Kepala BNP Sumatera Utara, Kombes Pol Rudy Trenggono di Medan, Kamis (18/12).
Kepada para PNS yang dinyatakan positif pengguna Narkoba akan diberikan rehabilitasi selama dua bulan.  “Kami akan melakukan rehabilitas kepada enam orang PNS dan sisanya sudah kami bina,” kata dia.
Sementara itu, Kepala BKD Pemerintah Provinsi Sumut, Pandapotan Siregar menuturkan, Pihaknya akan terus melakukan tes urine hingga 3 tahun kedepan.
Menurut dia, 15 PNS pengguna narkoba itu akan diberikan sanksi tegas yakni pencopotan jabatan. “Selain itu penurunan jabatan selama 3 tahun yang diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan maupun yang tidak memiliki jabatan,” kata Pandapotan.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumut kepada 1.338 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan sebanyak 15 orang positif mengunakan Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba).
“Enam orang PNS penguna berat dengan jenis narkoba sabu-sabu dan ganja sisanya pengguna ringan,” kata Kepala BNP Sumatera Utara, Kombes Pol Rudy Trenggono di Medan, Kamis (18/12).
Kepada para PNS yang dinyatakan positif pengguna Narkoba akan diberikan rehabilitasi selama dua bulan.  “Kami akan melakukan rehabilitas kepada enam orang PNS dan sisanya sudah kami bina,” kata dia.
Sementara itu, Kepala BKD Pemerintah Provinsi Sumut, Pandapotan Siregar menuturkan, Pihaknya akan terus melakukan tes urine hingga 3 tahun kedepan.
Menurut dia, 15 PNS pengguna narkoba itu akan diberikan sanksi tegas yakni pencopotan jabatan. “Selain itu penurunan jabatan selama 3 tahun yang diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan maupun yang tidak memiliki jabatan,” kata Pandapotan.

Artikel ini ditulis oleh: