Pengamat: Jokowi jangan Tiru SBY

18 Desember 2014, 09:02

Semarang, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menegaskan Presiden RI Joko Widodo diminta tidak mengulangi pengalaman sama seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat ketua umum partai politik, meskipun hasil lembaga survei Jokowi menggeser Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Walaupun itu hasil bursa calon Ketum PDIP menggeser Megawati Soekarnoputeri dan Puan Maharani, sebaiknya Jokowi menolak ide itu. Tapi itu sebetulnya bagus untuk menangkal politik dinasti di PDIP,” terang Budi Setiyono dihubungi Aktual.co, Kamis (18/12).
Menurut pihaknya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjabat Ketum Parpol justru akan disibukan dengan urusan internal partai, bukan malah mengurusi negara. Dia sebagai presiden lebih tepat menjadi pengayom seluruh rakyat.
“Pekerjaan dia sebagai presiden akan terganggu, padahal persoalan negara sudah sedemikian gawat,” tandasnya.
Pihaknya menyakini kalangan internal PDIP yang tidak setuju dengan ide itu, khususnya di level elite partai. Mereka lebih nyaman berada pada naungan keluarga Bung Karno. Disitu, ada perasaan romantisme masa lalu yang susah dihapus, dan sikap oligarki elite juga. “Jokowi bukan trah Bung Karno, dan dia juga bukan kader murni partai, sehingga besar kemungkinan dia ditolak (oleh elite partai),” ujarnya.
Meski begitu Jokowi di level akar rumput, lanjut dia, dimungkinkan hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebab, massa PDIP banyak anak muda yang tidak terikat dengan romantisme Soekarno.

Artikel ini ditulis oleh:

Direksi BUMN Harus Profesional dan Teruji Track Recordnya

18 Desember 2014, 08:54

Jakarta, Aktual.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno akan melakukan pembenahan 600 anak usaha BUMN guna meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo mengatakan, untuk mewujudkan itu, Kementerian BUMN harus memilih orang-orang profesional dan tidak terkait dengan kasus korupsi untuk mengisi kursi direksi maupun komisaris BUMN.

“Hendaknya posisi direksi itu diisi oleh orang-orang yang profesional, teruji track record-nya. Yang sudah pernah terkait korupsi ya janganlah. Banyak profesional lain yang bersih,” kata Agus di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurutnya, Kementerian BUMN sudah seharusnya menata ulang keberadaan perusahaan plat merah tersebut secara jelas.

“Artinya, mana BUMN yang memang profit oriented, dan mana yang public service. Lalu, mencari direksi yang sesuai dengan tujuan BUMN tersebut,” ujarnya.

Ia berpendapat, dengan penataan ulang dan penempatan direksi yang bersih maka BUMN akan bisa bersaing dengan perusahan swasta.

“Indonesia memiliki banyak tokoh yang profesional dan memiliki track record bersih. Kalau kementerian taruh orang kan biasa di komisaris itu mewakili pemerintah. Tapi kalau sampai di level direksi ada orang titipan, ya kapan bagusnya BUMN kita,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pembenahan 600 anak usaha BUMN tersebut dilakukan secara bertahap dan ditargetkan pembenahan ini selesai dalam tiga tahun.

“Tahun 2018 identifikasi anak usaha bahkan hingga cucu BUMN diharapkan rampung,” ujar Rini.

Rini menuturkan, konsep pembenahan anak usaha BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan fokus perusahaan. Misalnya, anak usaha yang bergerak pada usaha sama bisa dimerger atau digabungkan, sehingga terjadi efisiensi dan tidak membebani induk usaha.

Dengan pembenahan tersebut, sambung Rini, juga secara tidak langsung dapat menyelesaikan berbagai persoalan antar BUMN yang kerap terjadi. Contohnya, saat ini Kementerian BUMN mendapat laporan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkasus dengan PT Pertamina (Persero) di Palembang.

“Kan lucu, masa sesama BUMN saling berseteru. Persoalan seperti ini seharusnya tidak terjadi kalau ada pengawasan,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka