Jakarta, Aktual.co — Suryadharma Ali telah cukup lama lengser sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.  Suryadharma yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi haji, mundur sejak 22-5-2014. Kini Kementrian Agama sendiri dipimpin  Lukman Hakim Saifuddin.
Namun demikian, dalam buku nikah yang diterbitkan Kemenag, nama Suryadharma Ali masih tercantum sebagai Mentri Agama. Tandtangan politisi PPP ini, sebagaimana tercantum dalam nasihat untuk kedua mempelai.
Hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam buku nikah yang dimiliki pasangan yang tak mau namanya dipublikasikan. Kedua pasangan ini, menikah pada 15 desember 2014. Buku nikah mereka, diterbitkan kantor urusan agama Bandung kecamatan babakan ciparay.
Pasangan ini, mengaku khawatir apakah buku nikah yang masih bertandatangan SDA ini, berimbas pada sah tidaknya pernikahan mereka.
“Kalau begini status hukumnya bagaimana?,” ujar pasangan pria, ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis (18/12).
Aktual masih berusaha menkonfirmasi pihak kementrian agama terkait buku nikah ini.
Suryadharma ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.
Tujuh bulan menjadi tersangka, belum ada tanda-tanda KPK menahan Suryadharma.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Suryadharma Ali telah cukup lama lengser sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.  Suryadharma yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi haji, mundur sejak 22-5-2014. Kini Kementrian Agama sendiri dipimpin  Lukman Hakim Saifuddin.
Namun demikian, dalam buku nikah yang diterbitkan Kemenag, nama Suryadharma Ali masih tercantum sebagai Mentri Agama. Tandtangan politisi PPP ini, sebagaimana tercantum dalam nasihat untuk kedua mempelai.
Hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam buku nikah yang dimiliki pasangan yang tak mau namanya dipublikasikan. Kedua pasangan ini, menikah pada 15 desember 2014. Buku nikah mereka, diterbitkan kantor urusan agama Bandung kecamatan babakan ciparay.
Pasangan ini, mengaku khawatir apakah buku nikah yang masih bertandatangan SDA ini, berimbas pada sah tidaknya pernikahan mereka.
“Kalau begini status hukumnya bagaimana?,” ujar pasangan pria, ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis (18/12).
Aktual masih berusaha menkonfirmasi pihak kementrian agama terkait buku nikah ini.
Suryadharma ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.
Tujuh bulan menjadi tersangka, belum ada tanda-tanda KPK menahan Suryadharma.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Susunan Fraksi Partai Golkar yang ada di komplek parlemen Senayan tidak bisa diganggu gugat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), lewat akun Facebook Aburizal Bakrie, Kamis (18/12).
” Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPP hasil Munas Riau masih sah dan mengikat. Termasuk soal pembentukan fraksi di DPR. Fraksi Partai Golkar di DPR saat ini adalah yang sah karena dibentuk sebelum ada Munas Bali atau Jakarta. Dan tidak bisa diubah oleh pihak Munas Jakarta,” ungkapnya.
“Sebagai ketua umum saya siap menjalankan keputusan Menkumham untuk menyelesaikan permasalah Partai Golkar melalui Mahkamah Partai. Jika melalui Mahkamah Partai masalah yang ada tidak bisa diselesikan, kami siap menempuh jalur hukum ke pengadilan, sesuai surat Menkumham,” sebutnya lagi.
Kata Ical lagi, dalam penjelasan resmi Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan pemerintah masih mengakui hasil Munas Partai Golkar sebelumnya, yakni di Pekanbaru, Riau pada tahun 2009 lalu. Dan belum memutuskan menerima atau menolak Munas Bali atau Munas Jakarta.
Seperti diketahui, kepengurusan hasil Munas Riau adalah; ARB sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Sementara Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum, dan Priyo Budi Santoso sebagai Ketua DPP.
Kemarin, kubu Agung Laksono menyerahkan susunan Fraksi Partai Golkar yang baru hasil Munas Jakarta, kepada pimpinan DPR. Kubu Agung menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, dan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR.

Artikel ini ditulis oleh: