Jakarta, Aktual.co — Susunan Fraksi Partai Golkar yang ada di komplek parlemen Senayan tidak bisa diganggu gugat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), lewat akun Facebook Aburizal Bakrie, Kamis (18/12).
” Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPP hasil Munas Riau masih sah dan mengikat. Termasuk soal pembentukan fraksi di DPR. Fraksi Partai Golkar di DPR saat ini adalah yang sah karena dibentuk sebelum ada Munas Bali atau Jakarta. Dan tidak bisa diubah oleh pihak Munas Jakarta,” ungkapnya.
“Sebagai ketua umum saya siap menjalankan keputusan Menkumham untuk menyelesaikan permasalah Partai Golkar melalui Mahkamah Partai. Jika melalui Mahkamah Partai masalah yang ada tidak bisa diselesikan, kami siap menempuh jalur hukum ke pengadilan, sesuai surat Menkumham,” sebutnya lagi.
Kata Ical lagi, dalam penjelasan resmi Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan pemerintah masih mengakui hasil Munas Partai Golkar sebelumnya, yakni di Pekanbaru, Riau pada tahun 2009 lalu. Dan belum memutuskan menerima atau menolak Munas Bali atau Munas Jakarta.
Seperti diketahui, kepengurusan hasil Munas Riau adalah; ARB sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Sementara Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum, dan Priyo Budi Santoso sebagai Ketua DPP.
Kemarin, kubu Agung Laksono menyerahkan susunan Fraksi Partai Golkar yang baru hasil Munas Jakarta, kepada pimpinan DPR. Kubu Agung menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, dan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.
“Kemenkumham mengembalikan masalah tersebut ke internal partai secara politik memang paling aman bagi pemerintah dibanding harus mengesahkan salah satu pihak,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Rabu (17/12).
Namun dari aspek politik, Karyono menilai langkah Kemenkumham mengembalikan masalah dualisme kepemimpina ke internal partai tidak semata-mata untuk menghindari kesan campur tangan pemerintah dalam urusan rumah tangga partai.
“Bukan pula sekadar pertimbangan hukum. Tapi ada juga pertimbangan risiko politiknya,” tuturnya.
Karyono mengatakan pemerintah berada pada posisi dilema bila mengesahkan salah satu pengurus hasil musyawarah nasional Partai Golkar.
Pasalnya, munas Partai Golkar di Bali yang memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum memiliki pendukung yang cukup solid dari dewan pengurus daerah (DPD) tingkat I maupun tingkat II dan beberapa tokoh partai berpengaruh, meski ada penilaian bahwa pemilihan secara aklamasi sarat rekayasa yang mencederai demokrasi.
Sementara itu, munas di Ancol yang diselenggarakan kelompok yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umum, tidak memiliki dukungan sekuat munas di Bali.
“Disitulah posisi dilematis pemerintah dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Golkar. Maka, langkah yang minim risiko adalah mengembalikan perselisihan tersebut ke dalam internal partai,” katanya.
Dengan keputusan itu, Karyono menilai di tubuh Partai Golkar tetap tersimpan bara api yang bisa membakar partai berlambang beringin itu apabila tidak segera dipadamkan.
“Karena itu, untuk menyelamatkan partai yang pernah berjaya di masa Orde Baru itu harus ada islah di antara kedua kubu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.
“Kemenkumham mengembalikan masalah tersebut ke internal partai secara politik memang paling aman bagi pemerintah dibanding harus mengesahkan salah satu pihak,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Rabu (17/12).
Namun dari aspek politik, Karyono menilai langkah Kemenkumham mengembalikan masalah dualisme kepemimpina ke internal partai tidak semata-mata untuk menghindari kesan campur tangan pemerintah dalam urusan rumah tangga partai.
“Bukan pula sekadar pertimbangan hukum. Tapi ada juga pertimbangan risiko politiknya,” tuturnya.
Karyono mengatakan pemerintah berada pada posisi dilema bila mengesahkan salah satu pengurus hasil musyawarah nasional Partai Golkar.
Pasalnya, munas Partai Golkar di Bali yang memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum memiliki pendukung yang cukup solid dari dewan pengurus daerah (DPD) tingkat I maupun tingkat II dan beberapa tokoh partai berpengaruh, meski ada penilaian bahwa pemilihan secara aklamasi sarat rekayasa yang mencederai demokrasi.
Sementara itu, munas di Ancol yang diselenggarakan kelompok yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umum, tidak memiliki dukungan sekuat munas di Bali.
“Disitulah posisi dilematis pemerintah dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Golkar. Maka, langkah yang minim risiko adalah mengembalikan perselisihan tersebut ke dalam internal partai,” katanya.
Dengan keputusan itu, Karyono menilai di tubuh Partai Golkar tetap tersimpan bara api yang bisa membakar partai berlambang beringin itu apabila tidak segera dipadamkan.
“Karena itu, untuk menyelamatkan partai yang pernah berjaya di masa Orde Baru itu harus ada islah di antara kedua kubu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: