Jakarta, Aktual.co — Dalam dunia politik Indonesia modern muncul fenomena baru, yaitu naiknya era politik sensasional. Politik sensasional ini adalah varian dari politik pencitraan, hanya lebih ekstrim. Presiden sebelum yang sekarang (SBY) adalah maestronya politik pencitraan, namun presiden yang sekarang (Jokowi) masuk ke zona pencitraan yang ekstrim.
Demikian disampaikan Gede Sandra peneliti LSP dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/17).  
“Bagaimana tidak ekstrim? Memanjat menara pengawas perbatasan yang reyot di tengah angin laut yang kencang tidak kurang berbahaya, namun dengan pasti sang presiden melakukannya- akhirnya menjadi sensasi,” kata Gede. 
Kata Gede, Contoh lainnya yakni penenggelaman kapal – kapal penvuri ikan yang tergolong kecil itu tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya terjadi di laut. Namun persoalan sesungguhnya adalah dikangkanginya kedaulatan kita di perairan Aceh, Papua, dan Bali oleh kapal perang AS dan Australia. 
“Kapal-kapal ini (perang) tentu jauh lebih mengancam kedulatan dibandingkan perahu kayu kecil yang ditenggelamkan (secara sensaional) oleh pembantu presiden.  Ini hanya salah satu contoh,” tegas Gede.
Sementara, di tengah aksi-aksi ekstrim yang sensasionil dari sang presiden dan para pembantunya (menteri), kebijakan-kebijakan neoliberal yang memiskinkan rakyat dan merenggut kedaulatan nasional terus berlangsung. Selain kebijakan menaikkan harga BBM (istilah pemerintah: mengalihkan subsidi), ternyata ada juga rencana pemerintah menelurkan kebijakan pengalihan subsidi listrik, gas 3 kg (yang penggunanya kebanyakan rakyat banyak dan industri kecil), dan harga tiket kereta ekonomi. 
“Bahkan kabarnya raskin juga akan dihapus, ini sungguh kabar buruk bagi rakyat miskin di Indonesia,” ungkapnya.
Kemudian, sambung Gede, melalui rencana penempatan orang asing untuk posisi ekskutif BUMN, diperbolehkannya asing memiliki tanah di Indonesia, penjualan gedung Kementerian BUMN, penempatan orang-orang McKinsey dalam pos-pos strategis kementerian dan BUMN, rencana privatisasi Pertamina, dsb menunjukkan bahwa kedaulatan nasional kita sedang dipertaruhkan oleh pemerintah. Dan ini semua berlangsung di tengah-tengah berbagai atraksi politik sensasional dari sang presiden dan pembantunya.
“Jelas harus diakui bahwa rakyat sempat tertipu, hingga begitu memuja politik.  sensasional dan kemudian (mayoritas) memilihnya sebagai presiden,” tegasnya.
Namun sepertinya kontroversi pemutaran tayangan kelahiran anak Anang Hermansyah, politisi PAN- artis senior, telah menyadarkan rakyat bahwa mereka sebenarnya telah jenuh terhadap segala sensasi. Untuk tayangan pernikahan Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebenarnya permakluman rakyat terhadap sensasi cukup tinggi (walau akhirnya beberapa hari lalu upaya pasangan ini ngunduh mantu di Bandung ditolak warga). Namun begitu politisi seperti Anang yang melakukan hal serupa, terjadilah kesadaran masyarakat untuk mulai kritis dan jenuh pada politisi yang melakukan sensasi.      “Semoga kejenuhan rakyat terhadap politik sensasional segera berakhir, karena faktanya yang “riil” mempengaruhi hajat hidup mereka adalah kebijakan ekonomi-politik. Seorang neoliberalis, yang dengan canggih berhasil menampilkan dirinya sebagai wajah rakyat yang sederhana (dengan tagline “..adalah kita”) -berpenampilan ndeso- tetap dapat membuat yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya,” jelasnya lagi. 
“Padahal kita tahu bahwa para founding father kita di masa lalu, meskipun sebenarnya miskin (jauh lebih miskin dari presiden sekarang) tetap berusaha untuk menggunakan pakaian-pakaian yang perlente sambil terus bepidato tentang perlawanan terhadap nekolim (yang masuk lewat pintu neoliberalisme). Jadi adalah lebih penting bagi rakyat untuk melihat pemimpin dari pemikirannya, rekam jejaknya, dan integritasnya, daripada hanya sekedar melihat pakaian dan sensasinya,” demikian Gede.

Artikel ini ditulis oleh: