31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40442

Jokowi: Banyak Kebijakan Publik Tidak Tepat Sasaran

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo menilai bahwa saat ini banyak kebijakan publik yang tidak tepat dalam mendorong pembangunan nasional. Majunya suatu negara itu dimulai dari kebijakan publik yang tepat.

“Negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam (SDA) yang ada. Inilah yang sering kita agung-agungkan, bahwa kita punya minyak, batubara dan gas yang banyak, tapi kalau pengelolaanya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menjadi malapetaka buat kita,” kata Jokowi dalam acara Musrenbangnas 2015-2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Ia mengatakan, Singapura dan Jepang merupakan negara yang tidak punya SDA tapi mereka bisa ‘meloncat’.

“Kuncinya satu, kalau ada kebijakan publik yang tepat, maka akan majulah sebuah daerah, kabupaten, provinsi dan negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) Periode 2015-2019. Acara ini merupakan puncak setelah roadshow Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional di lima kota yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jokowi: Banyak Kebijakan Publik Tidak Tepat Sasaran

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo menilai bahwa saat ini banyak kebijakan publik yang tidak tepat dalam mendorong pembangunan nasional. Majunya suatu negara itu dimulai dari kebijakan publik yang tepat.

“Negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam (SDA) yang ada. Inilah yang sering kita agung-agungkan, bahwa kita punya minyak, batubara dan gas yang banyak, tapi kalau pengelolaanya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menjadi malapetaka buat kita,” kata Jokowi dalam acara Musrenbangnas 2015-2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Ia mengatakan, Singapura dan Jepang merupakan negara yang tidak punya SDA tapi mereka bisa ‘meloncat’.

“Kuncinya satu, kalau ada kebijakan publik yang tepat, maka akan majulah sebuah daerah, kabupaten, provinsi dan negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) Periode 2015-2019. Acara ini merupakan puncak setelah roadshow Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional di lima kota yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pemutaran Film ‘Senyap’ Dibubarkan Paksa di Yogyakarta

Jakarta, Aktual.co — Mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam (SMSR) memutar film Senyap (The Look of Silence), Rabu (17/12). Namun, dalam pemutaran film yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer terpaksa bubar.
Mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dibuat kocar-kacir oleh puluhan massa tak dikenal yang menyerbu kampus. 
Pemutaran film Senyap di ruang pertunjukan Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta pada awalnya berjalan lancar. Namun dipertengahan jalan, secara tiba-tiba datang puluhan orang yang langsung merangsek ke dalam ruangan dan memaksa mahasiswa keluar ruangan.
“Bubar..bubar…… Matikan (filmnya)!”, teriak seorang pria berbaju gamis dengan sorban menggantung di lehernya.
Menedegar suara tersebut, ratusan mahasiswa yang sebagian duduk lesehan hanya bisa tercengang. Namun sesaat kemudian mereka akhirnya berlarian keluar setelah massa yang masuk ke ruangan semakin banyak.
“Pas lagi nonton tiba-tiba mereka pada masuk. Teriak-teriak memaksa film dimatikan dan kita disuruh bubar,” kata Muhammad Riza salah satu panitia.
Riza mengatakan, pemutaran film ini semata karena Senyap adalah sebuah karya dokumenter. Sebagai mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam, film ini ditonton untuk mencermati tehnis dan alur film
“Mereka mengatakan ini berbau paham organisasi terlarang. Padahal kita memutar ini hanya sebagai bagian dari kajian keilmuan tentang film dokumenter. Tidak ada kaitannya dengan paham apapun.”
Serupa yang dikatakan mahasiswanya, Sutanto, dosen FSMR juga menegaskan pemutaran film adalah kepentingan akademis yang tidak ada muatan politisnya.
“Pemutaran film ini semata-mata keperluan akademis. Nanti akan dikaji bagaimana sebuah film dokumenter dibuat termasuk bagaimana membangun alur ceritanya,” kata dia.
Film yang berlatarbelakang pembantaian massal di Sumatera Utara di tahun 1965 itu berujung tak mengenakan. Pasalnya film tersebut terpaksa dibubarkan. Panitia kegiatan akhirnya menggulung layar dan menuruti kemauan massa yang memaksa pemutaran film dihentikan.
Massa yang kebanyakan mengenakan gamis dan sebagian lainnya berpakaian hitam-hitam akhirnya keluar kampus setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Film besutan Joshua Oppenheimer itu merupakan kelanjutan dari film sebelumnya yang juga bercerita mengenai pembantaian yang terjadi di Sungai Ular.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pemutaran Film ‘Senyap’ Dibubarkan Paksa di Yogyakarta

Jakarta, Aktual.co — Mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam (SMSR) memutar film Senyap (The Look of Silence), Rabu (17/12). Namun, dalam pemutaran film yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer terpaksa bubar.
Mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dibuat kocar-kacir oleh puluhan massa tak dikenal yang menyerbu kampus. 
Pemutaran film Senyap di ruang pertunjukan Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta pada awalnya berjalan lancar. Namun dipertengahan jalan, secara tiba-tiba datang puluhan orang yang langsung merangsek ke dalam ruangan dan memaksa mahasiswa keluar ruangan.
“Bubar..bubar…… Matikan (filmnya)!”, teriak seorang pria berbaju gamis dengan sorban menggantung di lehernya.
Menedegar suara tersebut, ratusan mahasiswa yang sebagian duduk lesehan hanya bisa tercengang. Namun sesaat kemudian mereka akhirnya berlarian keluar setelah massa yang masuk ke ruangan semakin banyak.
“Pas lagi nonton tiba-tiba mereka pada masuk. Teriak-teriak memaksa film dimatikan dan kita disuruh bubar,” kata Muhammad Riza salah satu panitia.
Riza mengatakan, pemutaran film ini semata karena Senyap adalah sebuah karya dokumenter. Sebagai mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam, film ini ditonton untuk mencermati tehnis dan alur film
“Mereka mengatakan ini berbau paham organisasi terlarang. Padahal kita memutar ini hanya sebagai bagian dari kajian keilmuan tentang film dokumenter. Tidak ada kaitannya dengan paham apapun.”
Serupa yang dikatakan mahasiswanya, Sutanto, dosen FSMR juga menegaskan pemutaran film adalah kepentingan akademis yang tidak ada muatan politisnya.
“Pemutaran film ini semata-mata keperluan akademis. Nanti akan dikaji bagaimana sebuah film dokumenter dibuat termasuk bagaimana membangun alur ceritanya,” kata dia.
Film yang berlatarbelakang pembantaian massal di Sumatera Utara di tahun 1965 itu berujung tak mengenakan. Pasalnya film tersebut terpaksa dibubarkan. Panitia kegiatan akhirnya menggulung layar dan menuruti kemauan massa yang memaksa pemutaran film dihentikan.
Massa yang kebanyakan mengenakan gamis dan sebagian lainnya berpakaian hitam-hitam akhirnya keluar kampus setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Film besutan Joshua Oppenheimer itu merupakan kelanjutan dari film sebelumnya yang juga bercerita mengenai pembantaian yang terjadi di Sungai Ular.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kecewa pada Atasan, Satpol PP di Papua Merusak Gedung Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengamuk dengan merusak sejumlah kaca gedung bekas kantor bupati setempat yang akan dijadikan markas sementara Polda Papua Barat.
“Aksi ini bentuk kekecewaan kami kepada Kepala Satpol PP atasan kami yang belum membayar honor anggota selama enam bulan terakhir,” kata koordinator aksi Setro Maseu di Manokwari, Kamis (18/12).
Dia mengatakan, ada sekitar 250 orang anggota Satpol PP Pemkab Manokwari yang belum menerima pembayaran honorarium selama enam bulan terhir, terhitung untuk bulan Juli hingga Desember 2014.
“Kami sudah berulang kali mempertanyakan hal ini kepada Kepala Satpol PP, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Kami melakukan aksi ini agar ada perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.
Setelah diterima dan mengabdi selama enam bulan, honorarium yang dijanjikan dibayar dari Pemkab Manokwari sebesar Rp800.000 per bulan, sampai saat ini belum ada yang menerima.
“Kami menilai hal ini merupakan penipuan dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mempertemukan seluruh tenaga honorer dengan Kepala Satpol PP untuk menyelesaikan permasalahan ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Kecewa pada Atasan, Satpol PP di Papua Merusak Gedung Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengamuk dengan merusak sejumlah kaca gedung bekas kantor bupati setempat yang akan dijadikan markas sementara Polda Papua Barat.
“Aksi ini bentuk kekecewaan kami kepada Kepala Satpol PP atasan kami yang belum membayar honor anggota selama enam bulan terakhir,” kata koordinator aksi Setro Maseu di Manokwari, Kamis (18/12).
Dia mengatakan, ada sekitar 250 orang anggota Satpol PP Pemkab Manokwari yang belum menerima pembayaran honorarium selama enam bulan terhir, terhitung untuk bulan Juli hingga Desember 2014.
“Kami sudah berulang kali mempertanyakan hal ini kepada Kepala Satpol PP, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Kami melakukan aksi ini agar ada perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.
Setelah diterima dan mengabdi selama enam bulan, honorarium yang dijanjikan dibayar dari Pemkab Manokwari sebesar Rp800.000 per bulan, sampai saat ini belum ada yang menerima.
“Kami menilai hal ini merupakan penipuan dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mempertemukan seluruh tenaga honorer dengan Kepala Satpol PP untuk menyelesaikan permasalahan ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain