Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD Gianyar, Bali, Ngakan Putu Tirta Pramono yang terserat kasus korupsi dana hibah akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan Negeri Gianyar, Senin (29/12).
Tersangka kasus dana hibah itu datang sekitar pukul 11.30 wita, didamping tiga pengacaranya terdiri atas Ngakan Kompyang Dirga, Ngakan Putu Putra serta Ngakan Gde Padma.
“Pemeriksaan kali ini merupakan tahap kedua,” kata Pengacara Pramono, Ngakan Kompyang Dirga.
Dia belum mengetahui apakah Pramono ditahan atau tidak. “Kita tunggu pemeriksaan dari kejaksaan.”
Sementara itu untuk penjagaan kedatangan Pramono ini diamankan satu pleton pasukan Dalmas Polres Gianyar. Penjagaan ini dilakukan lantaran Pramono diisukan akan membawa massa.
Ngakan Putu Tirta Pramono menerapkan modus operandinya saat pihak Bendahara dari Pemkab Gianyar menyerahkan uang ke dua rekening penerima bantuan sosial pada tahun 2013.
Setelah sampai ke rekening penerima yakni I Nyoman Punduh selaku Ketua Pura Dadia Pulasari Desa Keliki dan I Wayan Suardiana Ketua Pura Dadia Cameng, Desa Keliki tersangka memotongnya sebesar Rp 90 juta, dan sisanya diberikan masing-masing Rp 5 juta kepada penerima.
Total kerugian negara sebesar Rp 100 juta. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata sampai saat ini tidak ada realisasi fisik.
Tersangka diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun sesuai dengan pasal 2,3, 9 12E UU 31 Tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 tentang tidak pidana korupsi. Hingga kini, pihak kejaksaan negeri setempat sudah memeriksa 20 saksi sehingga kemungkinan tersangka akan berkembang lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan mempercepat pengusutan dua kasus besar, yaitu kasus Century dan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. 
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan, pengusutan dua kasus itu bakal menjadi kado KPK di ulang tahunnya yang ke 11. 
“Mudah-mudahan yang gede selesai. Century, BLBI, bisa selesai,” kata Adnan kepada awak media, Senin (29/12).
Adnan mengaku, saat ini masih banyak kasus mangkrak yang bisa dikembangkan namun belum juga dikembangkan. “Pengembangan kasus menjadi masukan bagus. Kami akan lihat karena kami terbantu oleh jumlah jaksa yang cukup banyak.”
Adnan mengatakan pengusutan kasus korupsi bisa dilakukan hingga ke tingkat orang paling tinggi. “Kami menunggu paparan dari penyidik. Kalau ada, kami tak pernah ragu.” 
Sedangkan untuk kasus Century, Adnan menyebut, tidak perlu mempertanyakan lagi keterlibatan mantan Wakil Presiden Boediono. “Tinggal tunggu saja itu. Putusan terdakwa Century sekarang kan belum sampai tingkat Mahkamah Agung. Kita kan sama-sama tahu proses hukum.”
Sedangkan terkait kasus BLBI, Adnan mengatakan lembaganya akan mengusut pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan harga aset para obligor. Saat ditanya apakah pihak itu adalah BPPN, Adnan menjawab yakin. “Iya dong.”
Para obligor BLBI, menurut Adnan, tidak bakal lolos dari jeratan KPK. “KPK fokusnya kepada penyelenggara negara. Kalau kemudian berhubungan dengan obligor, maka yang obligornya bisa. Logika ini tak bisa dibalik.”
Adnan menyebut, dalam peranannya memberantas korupsi, KPK memang butuh dikawal agar cepat menyelesaikan banyaknya kasus korupsi. “Kalau menurut saya, memang KPK perlu di-‘pressure’.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/12) genap menginjak usia ke 11 tahun. Meski begitu lembaga tersebut mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang sampai sekarang belum tuntas.
Ketua KPK Abraham Samad mengakui bahwa masih banyak PR dalam usianya yang kesebelas tahun tersebut. Dia pun berharap ke depan kasus yang banyak makrak dapat diselesaikan.
“Masih banyak PR KPK ke depan yang harus segera diselesaikan, dan KPK harus tetap menjadi lembaga yang dicintai publik, PR itu berupa harapan dan tantangan yang harus dihadapi ke depan,” kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin (29/12).
KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun baru beroperasi secara resmi pada 29 Desember 2003 dengan dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki, bersama Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Amien Sunaryadi (sekarang ketua SKK Migas) dan Sjahruddin Rasul.
Semantara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyebut, pekerjaan rumah tersebut antara lain terkait dengan celah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini DPR. 
“PR KPK yang terbesar adalah mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh oknum parlemen, meningkatkan kinerja penanganan tindak pidana korupsi oleh polisi dan jaksa dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai korupsi adalah musuh bersama,” kata Adnan.
Untuk menyelesaikan PR tersebut, menurut Adnan, KPK perlu bekerja sama dengan pihak lain. “Untuk yang pertama, sangat tergantung kepada dukungan kemitraan dari partai politik, yang kedua sangat tergantung dari kemitraan pimpinan lembaga penegakan hukum, yang ketiga sangat tergantung dari tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal, dari ketiga hal tersebut yang terberat adalah yang ketiga.”
Sedangkan Komisioner KPK lain, Bambang Widjojanto juga mengakui bahwa upaya yang dilakukan KPK bertujuan agar rakyat tidak terus berkubang dalam kemiskinan.
“Korupsi busa dikendalikan dan ditaklukan agar rakyat tak terus berkubang dalam kemiskinan karena sebagian pejabat publik tidak menggunakan kewenangan publiknya untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat,” kata Bambang.
Tugas KPK yang masih harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bagi pejabat publik untuk mengabdi kepada kemaslahatan rakyat.
“Sistem dan budaya kolusif serta koruptif masih menjadi watak dan karakter kekuasaan dan rakyat kebanyakan, diperlukan suatu metoda dan strategi dari seluruh elemen negara karena pemberantasan korupsi kerja kolektif banyak orng dan kalangan bukan hanya KPK dan para penegak hukum lain.”
Dia juga berharap agar KPK dapat memperluas jangkauan untuk menyeimbangkan dengan kondisi demograsi Indonesia. “Demografi Indonesia tidak bisa hanya ditangani oleh KPK yang berpusat di Jakarta saja, harus ada keberanian untuk mempercepat dn memperluas jangkaun KPK,” kata Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu