Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap perselisihan partai Golkar akan mengganggu stabilitas partai politik dan kehidupan dalam ketatanegaraan.
Menurut dia, pemerintah salah dalam memandang perselisihan di sebuah struktur organisasi partai politik. Tidak bisa dilihat asal saja ada 10-20 orang pengurus DPP memiliki pikiran lain dan mengajak 2-3 orang unsur DPD se-Indonesia dengan membuat apa namanya mukernas, kongres atau muhtamar saat itu juga ada konflik, dengan begitu ada perselisihan.
“Padahal yang dimaksud dengan perselisihan tidak seperti itu menurut UU. Jadi dengan mudahnya pemerintah mengakui keberadaan pengurus lain atau dengan mudahnya pemerintah mengakui adanya perselisihan di dalam partai itu sama artinya dengan menggrogoti kestabilan parpol dan kestaabilan politik negeri ini,” kata Margarito ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Dikatakan Margarito, perselisihan berdasarkan hukum jika ada 2/3 pengurus atau peserta pada forum tertinggi pengambilan putusan yang menolak hasil keputusan tersebut, baru ada perselisihan di internal partai tersebut.
“Bila tidak ada 2/3 jumlah pengurus DPD yang menolak pengambilan keputusan itu maka tidak ada konflik. Begitu menurut UU No 2/2008 dan UU No 2 tahun 2011 tentang Parpol,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap perselisihan partai Golkar akan mengganggu stabilitas partai politik dan kehidupan dalam ketatanegaraan.
Menurut dia, pemerintah salah dalam memandang perselisihan di sebuah struktur organisasi partai politik. Tidak bisa dilihat asal saja ada 10-20 orang pengurus DPP memiliki pikiran lain dan mengajak 2-3 orang unsur DPD se-Indonesia dengan membuat apa namanya mukernas, kongres atau muhtamar saat itu juga ada konflik, dengan begitu ada perselisihan.
“Padahal yang dimaksud dengan perselisihan tidak seperti itu menurut UU. Jadi dengan mudahnya pemerintah mengakui keberadaan pengurus lain atau dengan mudahnya pemerintah mengakui adanya perselisihan di dalam partai itu sama artinya dengan menggrogoti kestabilan parpol dan kestaabilan politik negeri ini,” kata Margarito ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Dikatakan Margarito, perselisihan berdasarkan hukum jika ada 2/3 pengurus atau peserta pada forum tertinggi pengambilan putusan yang menolak hasil keputusan tersebut, baru ada perselisihan di internal partai tersebut.
“Bila tidak ada 2/3 jumlah pengurus DPD yang menolak pengambilan keputusan itu maka tidak ada konflik. Begitu menurut UU No 2/2008 dan UU No 2 tahun 2011 tentang Parpol,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pada hari ini, Rabu (17/12) sudah diberlakukan pelarangan pengendara motor yang tidak boleh melewati kawasan Thamrin-Merdeka Barat yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI,  menuai banyak protes dan komentar kritikan pedas dari berbagai masyarakat. Bahkan, hingga beberapa komunitas motor yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Namun, pendapat berbeda dikatakan oleh penyanyi yang sudah malang melintang selama 14 tahun, Andien.

“Pendapat aku sih ya diadakannya peraturan tersebut pasti tujuannya untuk lebih mengorganisir antara mobil sama motor biar balance (seimbang, red), ” bebernya kepada Aktual, di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Andien menuturkan, dirinya percaya kepada para pemimpin yang mengatur sistem pelarangan tersebut untuk kebaikan warga Jakarta itu sendiri.

“Aku sih nggak bisa bilang itu efektif atau tidak, karena aku kan nggak merasakan langsung, dan nggak tahu perubahannya sejauh apa. Dan nggak bisa menilai sebelum kita lihat setelah sebulan ini,” katanya lagi.

Untuk diketahui, wanita berusia 29 tahun ini kesehariannya lebih sering menggunakan mobil pribadi. Tapi, menurutnya, ojek merupakan alat transportasi untuk menghindari kemacetan saat manggung dan pulang ke rumah.

“Aku orang yang lebih sering langganan ojek, bukan hanya ke satu tempat tapi untuk pulang ke rumah pun aku memilih ojek supaya cepat sampai,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pada hari ini, Rabu (17/12) sudah diberlakukan pelarangan pengendara motor yang tidak boleh melewati kawasan Thamrin-Merdeka Barat yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI,  menuai banyak protes dan komentar kritikan pedas dari berbagai masyarakat. Bahkan, hingga beberapa komunitas motor yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Namun, pendapat berbeda dikatakan oleh penyanyi yang sudah malang melintang selama 14 tahun, Andien.

“Pendapat aku sih ya diadakannya peraturan tersebut pasti tujuannya untuk lebih mengorganisir antara mobil sama motor biar balance (seimbang, red), ” bebernya kepada Aktual, di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Andien menuturkan, dirinya percaya kepada para pemimpin yang mengatur sistem pelarangan tersebut untuk kebaikan warga Jakarta itu sendiri.

“Aku sih nggak bisa bilang itu efektif atau tidak, karena aku kan nggak merasakan langsung, dan nggak tahu perubahannya sejauh apa. Dan nggak bisa menilai sebelum kita lihat setelah sebulan ini,” katanya lagi.

Untuk diketahui, wanita berusia 29 tahun ini kesehariannya lebih sering menggunakan mobil pribadi. Tapi, menurutnya, ojek merupakan alat transportasi untuk menghindari kemacetan saat manggung dan pulang ke rumah.

“Aku orang yang lebih sering langganan ojek, bukan hanya ke satu tempat tapi untuk pulang ke rumah pun aku memilih ojek supaya cepat sampai,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: