Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogayakarta Mudzakir mengatakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menyalahi aturan dengan mengundur eksekusi terpidana mati yang tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Dia menjelaskan, melakukan PK adalah hak yuridis terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum. Terlebih Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali selama terdapat novum (bukti) baru.
“Hak terpidana harus diihargai, tidak boleh dinafikan. Hak terpidana mengajukan PK sah saja jika merasa ada bukti baru. Kalau mau dieksekusi ternyata terpidana mengajukan PK, maka harus dihargai hingga prosesnya berakhir,” kata Mudzakir, di Jakarta, Sabtu (27/12).
PK sekaligus berfungsi sebagai kontrol atau evaluasi dari kemungkinan terjadinya human error dalam putusan-putusan sebelumnya. Mahkaman Agung (MA) sebagai pihak yang memiliki otoritas wewenang harus segera memproses sehingga kepastian hukum dapat diberikan.
“Tugas MA harus segera memproses apakah novum diajukan diterima. Kalau MA mempertimbangkan tidak membuat perkara bebas, maka eksekusi hukuman mati bisa lakukan. MA jangan menjual waktu. MA harus cepat memproses PK itu,” ujarnya.
Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menyebutkan, meski bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), hukuman mati masih menjadi hukum positif dalam artian masih berlaku di Indonesia.
Fickar menilai MA harus melihat secara seksama apakah materi PK yang diajukan terpidana memiliki perubahan atau tidak. “Harus dilihat sudah berapa kali PK. Kalau Isinya diiajukaan itu-itu saja, maka tidak ada alasan untuk menunda eksekusi. Tapi secara formal orang mengajukan upaya hukum maka harus dihormati. Walau MA menegaskan tidak menunda eksekusi tapi harus diperhatikan juga,” kata Fickar.
Dia menambahkan, untuk mencegah agar PK tidak dijadikan alat oleh terpidana untuk mengulur pelaksanaan eksekusi, maka MA harus memiliki terobosan dengan mengeluarkan surat edaran MA (SEMA).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengamankan enam orang WNI yang diduga anggota milisi, di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, yang akan berangkat ke Suriah, Sabtu (27/12) pagi.
Dari informasi yang diperoleh Aktual.co, keenam orang tersebut yakni  Abdul Jabbar Rauf Sutarman lahir pada 9 September 1976, dengan nomor Paspor A 90196442, Ahmad Abdullah Halido Bunaha kelahiran 2 November 1977, nomor paspor A 68108323, Muhammad Ashar Bahtiar kelahiran 1 Oktober 1966 nomor paspor A 90135835.
Kemudian Ashar Jamil Lahee, lahir pada 13 Agustus 1965, nomor paspor A 93047126, dan Nabil Ayip Jabbar lahir pada 22 Mar 2004 dengan nomor paspor A 9019689.
Dari data itu juga terdapat satu nama perempuan yakni Ratna Pratiwi Sulaiman kelahiran 20 Maret 1980 dengan nomor paspor A 90196884.
Enam orang tersebut diciduk karena diduga terlibat milisi dan digelandang ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok untuk dimintai keterangan lebih lanjut.  
Dalam operasi penangkapan tersebut dilibatkan sejumlah anggota polisi antiteror dalam operasi penangkapan itu. Keenamnya diangkut terpisah menggunakan mobil Subdit Jatanras.
Pemeriksaan juga dimaksudkan untuk mengetahui sumber pendanaan, termasuk untuk perjalanan yang akan menggunakan Qatar Airlines 959, dan untuk pembuatan dokumen yang diduga palsu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Salah seorang terduga teroris, DS,  ditangkap Satgas Anti Teror Polri di Solo, Jawa Tengah.
Kepala Bidang Penindakan Densus 88 Kombes Pol Ibnu Suhendra mengatakan bahwa penangkapan DS dilakukan di Kampung Gambiran rt 02/14, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penangkapan oleh Satgas Anti Teror pada Selasa (23/12) sekitar pukul 15.00 Wib.
DS adalah terduga teroris kelompok Badri Hartono, yang berafiliasi dengan MIT di Poso, pimpinan Santoso dan Sabar Subagto alias Daengkoro.
Sebelumnya, Densus 88 juga menangkap terduga jaringan teroris di Lamongan dan Banyumanik.

Artikel ini ditulis oleh: