Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan bila antara pemimpin dan masyarakatnya memiliki rasa saling percaya dan komunikasi yang baik.
“Menurut saya, problemnya adalah saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya. Kalau rakyat percaya pada pemimpinnya itu gampang menyelesaikannya (masalah-red),” kata Jokowi, di Papua, Sabtu siang.
Bila pemimpin dan rakyat sudah terbentuk rasa saling percaya maka komunikasi juga akan dengan mudah dilakukan. Komunikasi yang berjalan bukan hanya satu arah, namun juga dialog dua arah.
“Semua masalah akan selesai dibarengi dengan dialog. Dialog bisa panjang bisa pendek,” katanya.
Meski bisa saja dialog untuk menyelesaikan masalah bisa berlangsung lama, diyakini semua masalah dapat diselesaikan melalui dialog.
“Saya tidak ingin mengomentari masalah, saya ingin menyelesaikan masalah. Tetapi saya meyakini dengan sebuah dialog syukur bisa pendek, persoalan itu bisa selesai.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait kasus penembakan di paniai, Papua, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, peristiwa penembakan di Papua terlalu sering terjadi dan ingin mencari data konkret terkait kasus kekerasan yang terjadi di Papua.
“Kalau saya komen tetap ngga selesaikan masalah buat apa. Makanya saya mau data konkret dari seluruh penjuru,” kata Jokowi, di Papua, Sabtu (27/12).
Sebelumnya, terjadi bentrokan di Paniai, Papua, beberapa waktu lalu. Beberapa orang  warga tewas dalam kejadian tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama menyerukan seluruh jajarannya untuk tidak terprovokasi menyikapi video yang diduga dari anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Kami minta tidak terprovokasi tantangan murahan itu. Namun, kami selaku pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu siap,” kata Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser, Alfa Isnaeni di Semarang, Sabtu (27/12).
Bentuk negara NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah disepakati seluruh elemen rakyat Indonesia, dan keanekaragaman di negara ini menjadi hal yang harus diterima.
“Dengan tantangan itu, kami jawab dengan upaya yang baik. Pertama, karena menyangkut persoalan konsep bernegara kami siap berdialog. Namun, kalau itu tidak dilakukan baik, ya, apa pun kami siap,” kata dia.
Banser sebagai pengawal NKRI akan siap melakukan apapun untuk mempertahankan Indonesia dan seluruh langkah akan dikoordinasikan dengan para ulama selaku pemilik mandat Banser.
Menurut dia, Banser akan mengonsolidasikan kekuatan, mulai satkornas hingga satkor cabang, dan dari pusat sampai ke desa, apalagi Banser memiliki pasukan khusus bernama Densus 99 Asmaul Husna.
“Setiap persoalan yang terjadi di bawah selalu tercover sehingga dengan gerakan masif dari Densus, kami memperoleh informasi banyak. Para pimpinan bisa mengambil sikap sesuai kapasitasnya.”
Sebelumnya, beredar video di dunia maya berisi tantangan dari seseorang bernama Abu Jandal yang diduga anggota kelompok ISIS, kepada aparat di Indonesia, yakni TNI dan Polri, termasuk Banser.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidyatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai subtansi keberadaan MPR sebagai lembaga negara yaitu mencegah dan memastikan kembali undang-undang tidak ‘terjun bebas’ menjadi sangat neoliberal.
“Jangan sampai undang-undang kita dibuat oleh donatur dari LSM asing atau undang undang titipan tangan tangan asing,” kata Pangi, di Jakarta, Sabtu (27/12).
Cara agar undang-undang tidak masuk campur tangan asing adalah pembuatannya dibahas berlapis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyelamatkan konstitusi dari pengaruh asing dianggap baik, seperti (MK) membatalkan undang undang pendidikan sekolah internasional yang menggangu rasa keadilan hak pendidikan.
“Kedua, filter berhati hati terhadap NGO asing dalam memberikan bantuan, dan terakhir anggota DPR jangan sampai kecolongan, namun harus memastikan produk undang undang tidak bertentangan dengan payung hukum konstitusi UUD 1945,” ujarnya.
Dia menambahkan, MPR didalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD berusaha menjauhkan pembuatan undang undang yang mengarah pada neolib.
Ciri ciri neolib bisa dilihat dari 10 poin Konsensus Washington, di antaranya mengurangi subsidi atau anggaran pelayanan publik, kelonggaran membayar pajak kepada swasta dengan alasan meningkatkan pelayanan mereka, dan privatisasi perusahaan BUMN.
Ciri-ciri lainnya, mempermudah regulasi masuknya investor asing, mendukung hak paten, perdagangan bebas dan aktor nyata neolib adalah Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Bank Dunia.

Artikel ini ditulis oleh: