30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40480

Kurangi Maraknya ‘Wisata Medis’, RS Indonesia Tambah Fasilitas Modern

Jakarta, Aktual.co — Maraknya wisata medis atau “hospital tourism” dalam beberapa tahun terakhir di banyak negara menyebabkan persaingan antar rumah sakit pun semakin meruncing.

“Kami menambahkan banyak fasilitas seperti kafe yang nyaman, selain juga meningkatkan pelayanan, untuk mencegah pasien berobat keluar negeri,” ujar Dirut Rumah Sakit Pusat Mata Nasional Cicendo Bandung Hikmat Wangsaatmadja di Bandung, Rabu (17/12).

Terlebih lagi karena beberapa layanan kesehatan mata seringkali dianggap sebagai kebutuhan pelayanan tersier sehingga Hikmat mengakui banyak yang memilih untuk melakukan operasi seperti LASIK keluar negeri sekaligus berwisata.

“Apalagi sekarang bandara Bandung juga telah melayani penerbangan ke beberapa negara Asia, banyak warga kita yang memilih berobat mata ke negara seperti Malaysia atau Singapura,” ujarnya.

Ketika menerima rombongan Press Tour Kementerian Kesehatan di Bandung, Rabu, Hikmat menunjukkan beberapa penambahan di RS Cicendo seperti kafe, pertunjukan musik hidup maupun pameran lukisan.

Meski sedang direnovasi, memasuki RS pusat rujukan nasional itu tidak seperti memasuki RS pada umumnya yang terkesan kaku dan tidak memperbolehkan kebisingan.

RS Mata Cicendo bahkan mengundang pelukis yang memamerkan karyanya dan bahkan pengunjung juga dapat menyaksikan sang pelukis ketika menciptakan sebuah lukisan.

Penambahan fasilitas-fasilitas itu diakui Hikmat diharapkan dapat menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya mahal berobat keluar negeri.

Sementara itu, dalam segi pelayanan, Hikmat mengatakan pihaknya telah meningkatkan kapasitas staf medis dan termasuk memperbarui peralatan dengan membeli mesin paling modern untuk menjamin kualitas layanan.

Medical tourism diakui memiliki potensi besar dan penambahan penghasilan yang lumayan bagi negara yang telah menggabungkan pelayanan kesehatannya dengan paket wisata.

Sebagai gambaran, Kasikorn Research Center memperkirakan pada tahun 2005 ada 1,28 juta orang mengunjungi Thailand untuk wisata berobat.

Sedangkan di Malaysia pada tahun 2006 ada sekitar 300 ribu orang asing yang datang berobat dengan biaya diperkirakan mencapai 59 juta dolar AS.

Singapura diperkirakan merawat 410.000 orang asing pada tahun 2006 atau meningkat 28 persen dari kunjungan tahun 2004.

Secara keseluruhan wisata medis Asia itu diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 20 persen pertahunnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Anjlok, DPR: Bukti Pemerintah Gagal Yakinkan Pasar

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah kian anjlok ke level terendah sejak 1998, bahkan pekan ini Rupiah hampir menyentuh level Rp13.000. Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan, ambruknya Rupiah merupakan cerminan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sanggup meyakinkan pasar.

“Pelemahan rupiah itu berarti tim ekonomi Jokowi enggak bekerja. Kalau saya melihat, ketidakpercayaan pasar ada di tim ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang belum bisa meyakinkan pasar, sehingga pasar bereaksi seperti itu,” kata Misbakhun saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (16/12).

Ia menilai, upaya Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi defisit transaksi berjalan belum cukup meyakinkan pasar

“Kenaikan harga BBM saja ternyata tidak cukup untuk meyakinkan pasar. Kalau menurut saya seharusnya Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar untuk melakukan stabilisasi. Misalnya, melakukan pembelian dolar (USD),” ujarnya.

Lanjutnya, kabinet Kerja harus berkoordinasi dengan BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD). Sebab, yang memiliki kewenangan untuk mengintervensi adalah BI.

“Ini kan masalah moneter. Kordinasi ini harusnya dilakukan tim ekonomi. Presiden bisa saja berkoordinasi dengan Gubernur BI. Tapi, minimal tim ekonominya bisa Menko Perekonomian atau Menkeu harus melakukan koordinasi,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rupiah Anjlok, DPR: Bukti Pemerintah Gagal Yakinkan Pasar

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah kian anjlok ke level terendah sejak 1998, bahkan pekan ini Rupiah hampir menyentuh level Rp13.000. Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan, ambruknya Rupiah merupakan cerminan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sanggup meyakinkan pasar.

“Pelemahan rupiah itu berarti tim ekonomi Jokowi enggak bekerja. Kalau saya melihat, ketidakpercayaan pasar ada di tim ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang belum bisa meyakinkan pasar, sehingga pasar bereaksi seperti itu,” kata Misbakhun saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (16/12).

Ia menilai, upaya Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi defisit transaksi berjalan belum cukup meyakinkan pasar

“Kenaikan harga BBM saja ternyata tidak cukup untuk meyakinkan pasar. Kalau menurut saya seharusnya Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar untuk melakukan stabilisasi. Misalnya, melakukan pembelian dolar (USD),” ujarnya.

Lanjutnya, kabinet Kerja harus berkoordinasi dengan BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD). Sebab, yang memiliki kewenangan untuk mengintervensi adalah BI.

“Ini kan masalah moneter. Kordinasi ini harusnya dilakukan tim ekonomi. Presiden bisa saja berkoordinasi dengan Gubernur BI. Tapi, minimal tim ekonominya bisa Menko Perekonomian atau Menkeu harus melakukan koordinasi,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Putusan BANI Clear, PT Berkah Segera Tagih Utang Tutut

Jakarta, Aktual.co —‎Andi F Simangunsong, Kuasa Hukum PT Berkah Karya Bersama, menantang Tutut Hardiyanti Rukmana melakukan kajian atau eksaminasi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait sengketa PT TPI.
Eksaminasi dilakukan secara terbuka dan diperdebatkan secara sehat menggunakan logika hukum. Pihaknya dalam hal ini siap menjelaskan duduk perkara atas putusan BANI.
Menurutnya, kedua belah pihak berperkara sejak awal sebenarnya sudah sepakat untuk mendaftarkan di BANI jika ada sengketa. Karenanya ketika perkara sudah diputus, semestinya pihak Tutut juga menghormati BANI.
“Putusan BANI sudah clear. Langkah kita (selanjutnya) menagih utang ke Tutut sebesar Rp510 miliar,” kata Andi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/12).
Mahkamah Agung (MA), lanjut dia, tidak mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa TPI karena penanganan berada BANI sebagai  satu-satunya pengadilan yang berwenang. Ini sesuai dengan investment agreement PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut).
“(MA) tidak ada dampaknya bagi kita. Saya mendengar mereka mengajukan pembatalan ke pengadilan. Tapi saya pastikan diperjanjian awal jelas bahwa mereka sudah mengesampingkan dan membuang hak mereka untuk mengajukan pembatalan di pengadilan,” jelasnya.
Ditambahkan, PT Berkah maupun Tutut sejak awal menganggap putusan BANI adalah final dan tidak ada yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri.
“Kalaupun akhirnya mereka mengajukan ke pengadilan, maka mereka telah melanggar perjanjian awal dan pasti pengadilan akan menolaknya,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Putusan BANI Clear, PT Berkah Segera Tagih Utang Tutut

Jakarta, Aktual.co —‎Andi F Simangunsong, Kuasa Hukum PT Berkah Karya Bersama, menantang Tutut Hardiyanti Rukmana melakukan kajian atau eksaminasi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait sengketa PT TPI.
Eksaminasi dilakukan secara terbuka dan diperdebatkan secara sehat menggunakan logika hukum. Pihaknya dalam hal ini siap menjelaskan duduk perkara atas putusan BANI.
Menurutnya, kedua belah pihak berperkara sejak awal sebenarnya sudah sepakat untuk mendaftarkan di BANI jika ada sengketa. Karenanya ketika perkara sudah diputus, semestinya pihak Tutut juga menghormati BANI.
“Putusan BANI sudah clear. Langkah kita (selanjutnya) menagih utang ke Tutut sebesar Rp510 miliar,” kata Andi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/12).
Mahkamah Agung (MA), lanjut dia, tidak mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa TPI karena penanganan berada BANI sebagai  satu-satunya pengadilan yang berwenang. Ini sesuai dengan investment agreement PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut).
“(MA) tidak ada dampaknya bagi kita. Saya mendengar mereka mengajukan pembatalan ke pengadilan. Tapi saya pastikan diperjanjian awal jelas bahwa mereka sudah mengesampingkan dan membuang hak mereka untuk mengajukan pembatalan di pengadilan,” jelasnya.
Ditambahkan, PT Berkah maupun Tutut sejak awal menganggap putusan BANI adalah final dan tidak ada yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri.
“Kalaupun akhirnya mereka mengajukan ke pengadilan, maka mereka telah melanggar perjanjian awal dan pasti pengadilan akan menolaknya,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Diperiksa KPK, Rizal Abdullah Tunjukan SK Alex Noerdin

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel tahun anggaran 2010-2011, Rizal Abdulah, Rabu (17/12).
Rizal diperiksa oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk kasus tersebut, saat keluar dari Gedung KPK pukul 15.30 WIB, Rizal enggan mengumbar soal soal keterlibatan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin.
“Saya no komen dulu, biar pengacara saya yang bicara,” kata Rizal Abdulah di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/12).
Sementara Pengacara Rizal Abdulah, Arief Ramdhan mengaku pada pemeriksaan hari ini penyidik KPK tidak menanyakan soal keterlibatan Alex Noerdin. Namun demikian, kepada penyidik kliennya menunjukan surat keterangan penunjukan Rizal Abdullah dari Alex Noerdin. 
“Gak ada gak ada disini, beliau hanya memberikan SK penunjukan Riza sebagai ketua komite, kan RA sebagai kepala Dinas PU dibawah Gubernur,” Kata Arief.
Diketahui pada Oktober silam, Nazaruddin saat pemeriksaan di Gedung KPK sebagai saksi bagi Rizal Abdulah pernah mengatakan jika Alex Noerdin terlibat.
“Jadi kasus Wisma Atlet ini kemungkinan yang mau diapakan itu Gubernur Sumatera Selatan, terus berapa yang Pak Alex Noerdin mungkin terima. Itu yang mungkin ditanya KPK,” kata Nazaruddin di gedung KPK Jakarta, Rabu (8/10).
Terkait soal itu, Ramdhan mengelak itu hanyalah persepsi pribadi Nazaruddin,” ya boleh – boleh saja orang bilang begitu, tapi kan nanti dari fakta – fakta persidangan juga klien kami bisa tunjukan bukti – bukti, sejauh mana keterlibatan klien kami yang anda bilang tadi,” tambah Ramdhan.
Diketahui Rizal Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 29 September 2011. Dia adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Dia ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel tahun anggaran 2010-2011.
Rizal diduga menggelembungkan anggaran sehingga merugikan negara sebesar Rp25 miliar. Atas tindakannya dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain