Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel tahun anggaran 2010-2011, Rizal Abdulah, Rabu (17/12).
Rizal diperiksa oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk kasus tersebut, saat keluar dari Gedung KPK pukul 15.30 WIB, Rizal enggan mengumbar soal soal keterlibatan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin.
“Saya no komen dulu, biar pengacara saya yang bicara,” kata Rizal Abdulah di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/12).
Sementara Pengacara Rizal Abdulah, Arief Ramdhan mengaku pada pemeriksaan hari ini penyidik KPK tidak menanyakan soal keterlibatan Alex Noerdin. Namun demikian, kepada penyidik kliennya menunjukan surat keterangan penunjukan Rizal Abdullah dari Alex Noerdin. 
“Gak ada gak ada disini, beliau hanya memberikan SK penunjukan Riza sebagai ketua komite, kan RA sebagai kepala Dinas PU dibawah Gubernur,” Kata Arief.
Diketahui pada Oktober silam, Nazaruddin saat pemeriksaan di Gedung KPK sebagai saksi bagi Rizal Abdulah pernah mengatakan jika Alex Noerdin terlibat.
“Jadi kasus Wisma Atlet ini kemungkinan yang mau diapakan itu Gubernur Sumatera Selatan, terus berapa yang Pak Alex Noerdin mungkin terima. Itu yang mungkin ditanya KPK,” kata Nazaruddin di gedung KPK Jakarta, Rabu (8/10).
Terkait soal itu, Ramdhan mengelak itu hanyalah persepsi pribadi Nazaruddin,” ya boleh – boleh saja orang bilang begitu, tapi kan nanti dari fakta – fakta persidangan juga klien kami bisa tunjukan bukti – bukti, sejauh mana keterlibatan klien kami yang anda bilang tadi,” tambah Ramdhan.
Diketahui Rizal Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 29 September 2011. Dia adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Dia ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel tahun anggaran 2010-2011.
Rizal diduga menggelembungkan anggaran sehingga merugikan negara sebesar Rp25 miliar. Atas tindakannya dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi tepis kabar yang menyebut Kejaksaan Agung akan menarik jaksa yang saat ini bertugas di lembaga tersebut. 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai, jaksa yang ditarik oleh Kejaksaan Agung memang jaksa yang pernah mengemban tugas di KPK. Namun mereka saat ini bertugas di daerah. 
“Bukan dari KPK. Jaksa Agung bilang mau menarik mantan jaksa-jaksa KPK yang ada di daerah. Jadi bukan jaksa yang sekarang ada di KPK,” kata Bambang di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/12).
Kabar yang terlanjur beredar ke publik itu dianggap sebagai sebuah kesalahan persepsi dari pemberitaan. Karena itu jika ada informasi Kejagung akan menarik jaksa yang saat ini bertugas di KPK, itu adalah informasi keliru. 
Apa yang dikatakan Bambang ini senada dengan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo, Senin (15/12) lalu. Dia mengatakan, jaksa yang ditarik ke pusat oleh Kejaksaan Agung ialah jaksa yang bertugas di daerah dan tidak sedang bekerja di KPK. “Jadi jangan salah paham, bukan yang masih di KPK,” ujar Prasetyo. 
Meski demikian, klarifikasi dari dua pimpinan lembaga penegak hukum itu masih simpang siur. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana justru mengonfirmasi kepada awak media akan ada empat jaksa di KPK yang ditarik lantaran sudah habis masa kontrak.
“Saat ini, ada jaksa yang sudah habis masa kontraknya dan tidak bisa diperpanjang lagi, ada empat orang yang sudah bertugas selama 10 tahun, yaitu sejak KPK berdiri sampai sekarang bertugas di sana,” kata Tony.
Terlepas dari benar-tidaknya penarikan jaksa, KPK telah memasang kriteria tinggi sekiranya bakal terjadi rotasi jaksa. Kriteria itu menjadi standard KPK agar jaksa yang hendak merapat bukan jaksa yang asal-asalan.
“Di sini kan ada kriterianya kalau orang mau jadi jaksa. Nilai rata-ratanya harus tinggi di sini. Ada sistem yang kami buat untuk bisa membaca kualifikasi dan kapasitas berada di atas rata-rata,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Senin (15/12). 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi tepis kabar yang menyebut Kejaksaan Agung akan menarik jaksa yang saat ini bertugas di lembaga tersebut. 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai, jaksa yang ditarik oleh Kejaksaan Agung memang jaksa yang pernah mengemban tugas di KPK. Namun mereka saat ini bertugas di daerah. 
“Bukan dari KPK. Jaksa Agung bilang mau menarik mantan jaksa-jaksa KPK yang ada di daerah. Jadi bukan jaksa yang sekarang ada di KPK,” kata Bambang di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/12).
Kabar yang terlanjur beredar ke publik itu dianggap sebagai sebuah kesalahan persepsi dari pemberitaan. Karena itu jika ada informasi Kejagung akan menarik jaksa yang saat ini bertugas di KPK, itu adalah informasi keliru. 
Apa yang dikatakan Bambang ini senada dengan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo, Senin (15/12) lalu. Dia mengatakan, jaksa yang ditarik ke pusat oleh Kejaksaan Agung ialah jaksa yang bertugas di daerah dan tidak sedang bekerja di KPK. “Jadi jangan salah paham, bukan yang masih di KPK,” ujar Prasetyo. 
Meski demikian, klarifikasi dari dua pimpinan lembaga penegak hukum itu masih simpang siur. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana justru mengonfirmasi kepada awak media akan ada empat jaksa di KPK yang ditarik lantaran sudah habis masa kontrak.
“Saat ini, ada jaksa yang sudah habis masa kontraknya dan tidak bisa diperpanjang lagi, ada empat orang yang sudah bertugas selama 10 tahun, yaitu sejak KPK berdiri sampai sekarang bertugas di sana,” kata Tony.
Terlepas dari benar-tidaknya penarikan jaksa, KPK telah memasang kriteria tinggi sekiranya bakal terjadi rotasi jaksa. Kriteria itu menjadi standard KPK agar jaksa yang hendak merapat bukan jaksa yang asal-asalan.
“Di sini kan ada kriterianya kalau orang mau jadi jaksa. Nilai rata-ratanya harus tinggi di sini. Ada sistem yang kami buat untuk bisa membaca kualifikasi dan kapasitas berada di atas rata-rata,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Senin (15/12). 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kondisi nilai tukar rupiah terhadap USD yang semakin terpuruk hingga kisaran Rp13.000 per USD, menuai sorotan .
Mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur, DR Rizal Ramli mengatakan kondisi ini tidak perlu dialami oleh Indonesia, jika saja fundamental ekonominya kuat.
“Jika fundamental ekonomi Indonesia sehat, dalam arti Neraca Perdangan, Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Pembayaran sehat, pengaruh pengetatan Fed Reserve Amerika akan sangat minimal,” kata Rizal, di Jakarta, Rabu (17/12).
“Tetapi bila fundamental tidak sehat dan negara mengalami quatro deficits, sedikit saja terjadi pengetatan moneter di Amerika, rupiah akan anjlok tajam,” imbuhnya.
Rizal Ramli yang juga salah seorang anggota Panel Ahli PBB mengungkapkan bahwa siapapun yang jadi presiden jika tidak punya program untuk mengurangi quatro deficits, rupiah akan terus anjlok ke Rp14.000 per dolar AS.
Namun demikian, Rizal menyayangkan karena sampai saat ini para anak buah Jokowi di kabinet kerja hanya sibuk menyalahkan faktor internasional, tapi tidak menjelaskan secara rinci apa yang akan dilakukan untuk mengurangi  quatro deficits.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kondisi nilai tukar rupiah terhadap USD yang semakin terpuruk hingga kisaran Rp13.000 per USD, menuai sorotan .
Mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur, DR Rizal Ramli mengatakan kondisi ini tidak perlu dialami oleh Indonesia, jika saja fundamental ekonominya kuat.
“Jika fundamental ekonomi Indonesia sehat, dalam arti Neraca Perdangan, Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Pembayaran sehat, pengaruh pengetatan Fed Reserve Amerika akan sangat minimal,” kata Rizal, di Jakarta, Rabu (17/12).
“Tetapi bila fundamental tidak sehat dan negara mengalami quatro deficits, sedikit saja terjadi pengetatan moneter di Amerika, rupiah akan anjlok tajam,” imbuhnya.
Rizal Ramli yang juga salah seorang anggota Panel Ahli PBB mengungkapkan bahwa siapapun yang jadi presiden jika tidak punya program untuk mengurangi quatro deficits, rupiah akan terus anjlok ke Rp14.000 per dolar AS.
Namun demikian, Rizal menyayangkan karena sampai saat ini para anak buah Jokowi di kabinet kerja hanya sibuk menyalahkan faktor internasional, tapi tidak menjelaskan secara rinci apa yang akan dilakukan untuk mengurangi  quatro deficits.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang