Jakarta, Aktual.co — Kondisi nilai tukar rupiah terhadap USD yang semakin terpuruk hingga kisaran Rp13.000 per USD, menuai sorotan .
Mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur, DR Rizal Ramli mengatakan kondisi ini tidak perlu dialami oleh Indonesia, jika saja fundamental ekonominya kuat.
“Jika fundamental ekonomi Indonesia sehat, dalam arti Neraca Perdangan, Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Pembayaran sehat, pengaruh pengetatan Fed Reserve Amerika akan sangat minimal,” kata Rizal, di Jakarta, Rabu (17/12).
“Tetapi bila fundamental tidak sehat dan negara mengalami quatro deficits, sedikit saja terjadi pengetatan moneter di Amerika, rupiah akan anjlok tajam,” imbuhnya.
Rizal Ramli yang juga salah seorang anggota Panel Ahli PBB mengungkapkan bahwa siapapun yang jadi presiden jika tidak punya program untuk mengurangi quatro deficits, rupiah akan terus anjlok ke Rp14.000 per dolar AS.
Namun demikian, Rizal menyayangkan karena sampai saat ini para anak buah Jokowi di kabinet kerja hanya sibuk menyalahkan faktor internasional, tapi tidak menjelaskan secara rinci apa yang akan dilakukan untuk mengurangi  quatro deficits.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap perselisihan partai Golkar akan mengganggu stabilitas partai politik dan kehidupan dalam ketatanegaraan.
Menurut dia, pemerintah salah dalam memandang perselisihan di sebuah struktur organisasi partai politik. Tidak bisa dilihat asal saja ada 10-20 orang pengurus DPP memiliki pikiran lain dan mengajak 2-3 orang unsur DPD se-Indonesia dengan membuat apa namanya mukernas, kongres atau muhtamar saat itu juga ada konflik, dengan begitu ada perselisihan.
“Padahal yang dimaksud dengan perselisihan tidak seperti itu menurut UU. Jadi dengan mudahnya pemerintah mengakui keberadaan pengurus lain atau dengan mudahnya pemerintah mengakui adanya perselisihan di dalam partai itu sama artinya dengan menggrogoti kestabilan parpol dan kestaabilan politik negeri ini,” kata Margarito ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Dikatakan Margarito, perselisihan berdasarkan hukum jika ada 2/3 pengurus atau peserta pada forum tertinggi pengambilan putusan yang menolak hasil keputusan tersebut, baru ada perselisihan di internal partai tersebut.
“Bila tidak ada 2/3 jumlah pengurus DPD yang menolak pengambilan keputusan itu maka tidak ada konflik. Begitu menurut UU No 2/2008 dan UU No 2 tahun 2011 tentang Parpol,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap perselisihan partai Golkar akan mengganggu stabilitas partai politik dan kehidupan dalam ketatanegaraan.
Menurut dia, pemerintah salah dalam memandang perselisihan di sebuah struktur organisasi partai politik. Tidak bisa dilihat asal saja ada 10-20 orang pengurus DPP memiliki pikiran lain dan mengajak 2-3 orang unsur DPD se-Indonesia dengan membuat apa namanya mukernas, kongres atau muhtamar saat itu juga ada konflik, dengan begitu ada perselisihan.
“Padahal yang dimaksud dengan perselisihan tidak seperti itu menurut UU. Jadi dengan mudahnya pemerintah mengakui keberadaan pengurus lain atau dengan mudahnya pemerintah mengakui adanya perselisihan di dalam partai itu sama artinya dengan menggrogoti kestabilan parpol dan kestaabilan politik negeri ini,” kata Margarito ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Dikatakan Margarito, perselisihan berdasarkan hukum jika ada 2/3 pengurus atau peserta pada forum tertinggi pengambilan putusan yang menolak hasil keputusan tersebut, baru ada perselisihan di internal partai tersebut.
“Bila tidak ada 2/3 jumlah pengurus DPD yang menolak pengambilan keputusan itu maka tidak ada konflik. Begitu menurut UU No 2/2008 dan UU No 2 tahun 2011 tentang Parpol,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang