Jakarta, Aktual.co — Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar yang sebelumnya menjabat Karopenmas Mabes Polri diangkat menjadi Kapolda Banten. Demikian Telegram Rahasia Nomor: ST/2500/XII/2014 yang diterima wartawan, Rabu (17/12) pagi.
Jabatan yang ditinggal oleh Boy selanjutnya dipegang oleh Kombes Pol Agus Rianto, yang sebelumnya menjabat Kabagpenum Mabes Polri. Sedangkan Kombes Pol Rikwanto, yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya mengisi jabatan Kabagpenum menggantikan Agus.
Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang ditinggal Rikwanto akan diisi oleh Kombes Pol Martinus Sitompul, yang sebelumnya menduduki jabatan serupa di Polda Jabar. 
Sementara itu, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Martinus, ditunjuk Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Papua.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar yang sebelumnya menjabat Karopenmas Mabes Polri diangkat menjadi Kapolda Banten. Demikian Telegram Rahasia Nomor: ST/2500/XII/2014 yang diterima wartawan, Rabu (17/12) pagi.
Jabatan yang ditinggal oleh Boy selanjutnya dipegang oleh Kombes Pol Agus Rianto, yang sebelumnya menjabat Kabagpenum Mabes Polri. Sedangkan Kombes Pol Rikwanto, yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya mengisi jabatan Kabagpenum menggantikan Agus.
Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang ditinggal Rikwanto akan diisi oleh Kombes Pol Martinus Sitompul, yang sebelumnya menduduki jabatan serupa di Polda Jabar. 
Sementara itu, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Martinus, ditunjuk Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Papua.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari, Papua Barat, akan mengembalikan berkas perkara dua tersangka dugaan korupsi dana APBN 2012 pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat kepada penyidik Polres Manokwari.
“Berkas perkara kedua tersangka korupsi itu dikirim oleh penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Manokwari pekan lalu guna proses hukum lebih lanjut,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Manokwari Jhon Ilef Malassam yang ditemui di Manokwari, Rabu (17/12).
Jhon Ilef mengatakan, setelah Kejaksaan mempelajari berkas perkara dua tersangka ternyata berkas perkaranya belum lengkap, masih ada kekurangan yang harus dilengkapi oleh penyidik kepolisian.
Oleh sebab itu, katanya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dua tersangka kepada penyidik kepolisian untuk melengkapi kekurangan tersebut.
Menurut dia, penyidik kejaksaan tidak hanya mengembalikan berkas perkara kedua tersangka tetapi juga memberikan petunjuk agar penyidik kepolisian dapat melengkapi kekurangan yang dimaksud.
“Petunjuk yang diberikan kepada kepolisian untuk dilengkapi terkait materi unsur-unsur tindak pidana korupsi serta penerapan pasal,” kata Jhon Ilef.
Lebih jauh dia mengatakan, apabila nantinya berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap Kejaksaan akan proses berkas tersebut ke pengadilan untuk disidangkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari, Papua Barat, akan mengembalikan berkas perkara dua tersangka dugaan korupsi dana APBN 2012 pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat kepada penyidik Polres Manokwari.
“Berkas perkara kedua tersangka korupsi itu dikirim oleh penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Manokwari pekan lalu guna proses hukum lebih lanjut,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Manokwari Jhon Ilef Malassam yang ditemui di Manokwari, Rabu (17/12).
Jhon Ilef mengatakan, setelah Kejaksaan mempelajari berkas perkara dua tersangka ternyata berkas perkaranya belum lengkap, masih ada kekurangan yang harus dilengkapi oleh penyidik kepolisian.
Oleh sebab itu, katanya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dua tersangka kepada penyidik kepolisian untuk melengkapi kekurangan tersebut.
Menurut dia, penyidik kejaksaan tidak hanya mengembalikan berkas perkara kedua tersangka tetapi juga memberikan petunjuk agar penyidik kepolisian dapat melengkapi kekurangan yang dimaksud.
“Petunjuk yang diberikan kepada kepolisian untuk dilengkapi terkait materi unsur-unsur tindak pidana korupsi serta penerapan pasal,” kata Jhon Ilef.
Lebih jauh dia mengatakan, apabila nantinya berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap Kejaksaan akan proses berkas tersebut ke pengadilan untuk disidangkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dr Rizal Ramli kembali menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini dalam akun twitternya, Rizal Ramli mengatakan kepemimpinan di Indonesia harus diukur lewat visi bukan sensasi.
“Sudah waktunya visi, karakter dan track record dijadikan indikator kepemimpinan, bukan hanya ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’,” Cuit mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini dalam akun twitter @RamliRizal, Rabu (17/12).
Selain itu, media-media besar di Indonesia adalah ‘king makers’ pada Pilpres 2014 dengan cara ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’. Sementara visi, character dan track record dipinggirkan.
“”Tradisi ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’ harus dikurangi jika Indonesia tidak ingin sekedar mengikuti tradisi politik Philipina,” papar ekonom senior ini.
Kata dia lagi, negara yang menseleksi kepemimpinan lewat sensasi tidak akan pernah maju.
“Tidak ada negara yang bisa hebat dan besar di dunia jika seleksi kepemimpinan hanya mengandalkan ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dr Rizal Ramli kembali menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini dalam akun twitternya, Rizal Ramli mengatakan kepemimpinan di Indonesia harus diukur lewat visi bukan sensasi.
“Sudah waktunya visi, karakter dan track record dijadikan indikator kepemimpinan, bukan hanya ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’,” Cuit mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini dalam akun twitter @RamliRizal, Rabu (17/12).
Selain itu, media-media besar di Indonesia adalah ‘king makers’ pada Pilpres 2014 dengan cara ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’. Sementara visi, character dan track record dipinggirkan.
“”Tradisi ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’ harus dikurangi jika Indonesia tidak ingin sekedar mengikuti tradisi politik Philipina,” papar ekonom senior ini.
Kata dia lagi, negara yang menseleksi kepemimpinan lewat sensasi tidak akan pernah maju.
“Tidak ada negara yang bisa hebat dan besar di dunia jika seleksi kepemimpinan hanya mengandalkan ‘sensasiisme’ atau ‘hebohisme’,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: