27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40510

Menag: Indonesia Harus Jadi Kiblat Pendidikan Islam Dunia

Jakarta, Aktual.co —Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerukan kepada para pelaku pendidikan Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai “kiblat pendidikan Islam dunia”, karena adanya kesiapan untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam anugerah Apresiasi Pendidikan Islam di Jakarta, Selasa malam.
Pada acara tersebut Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama turut hadir. Begitu juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Hamdan Zoelva.
Menurut menteri agama, selama ini ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.
Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia, katanya lagi.
Momentum itu sudah tiba. Dasarnya, kata dia, pertama karena Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kaotik, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.
Contoh, kata Lukman, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.
Dasar lainnya, kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara islam untuk menyelenggarakan kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jemaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.
Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.
“Haji sebagai arena ‘muktabar akbar Muslim se-dunia’ dapat dijadikan ajang promosi yang luar biasa tentang Islam Indonesia,” kata Lukman Hakim.
Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Islam telah menemukan momentum yang kuat. Regulasi pendidikan telah menempatkan pendidikan islam yang semula “di pinggir” kini berada di tengah pusaran pendidikan nasional.
Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yanag sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.
“Regulasi ini menempatkan pendidikan Islam memiliki ‘bergaining position’ yang semakin kuat,” ia menegaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menag: Indonesia Harus Jadi Kiblat Pendidikan Islam Dunia

Jakarta, Aktual.co —Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerukan kepada para pelaku pendidikan Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai “kiblat pendidikan Islam dunia”, karena adanya kesiapan untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam anugerah Apresiasi Pendidikan Islam di Jakarta, Selasa malam.
Pada acara tersebut Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama turut hadir. Begitu juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Hamdan Zoelva.
Menurut menteri agama, selama ini ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.
Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia, katanya lagi.
Momentum itu sudah tiba. Dasarnya, kata dia, pertama karena Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kaotik, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.
Contoh, kata Lukman, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.
Dasar lainnya, kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara islam untuk menyelenggarakan kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jemaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.
Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.
“Haji sebagai arena ‘muktabar akbar Muslim se-dunia’ dapat dijadikan ajang promosi yang luar biasa tentang Islam Indonesia,” kata Lukman Hakim.
Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Islam telah menemukan momentum yang kuat. Regulasi pendidikan telah menempatkan pendidikan islam yang semula “di pinggir” kini berada di tengah pusaran pendidikan nasional.
Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yanag sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.
“Regulasi ini menempatkan pendidikan Islam memiliki ‘bergaining position’ yang semakin kuat,” ia menegaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kedutaan Inggris di Kairo Dibuka Kembali untuk Umum

Jakarta, Aktual.co — Kedutaan Besar Inggris di Kairo, Mesir, telah melanjutkan kembali pelayanan kepada masyarakat, sembilan hari setelah mereka hentikan atas masalah keamanan tentang bangunan utama misi.

Kedutaan Kanada sebelah kedutaan Inggris, yang juga menangguhkan layanan, masih tetap menutup untuk umum.

“Kedubes Inggris di Kairo kembali memberikan pelayanan publik hari ini, Selasa 16 Desember, setelah masalah keamanan yang berkaitan dengan bangunan diselesaikan bekerjasama dengan pemerintah Mesir,” kata sebuah pernyataan misi tersebut, dikutip AFP, Rabu (17/12).

Pada 7 Desember, London menutup kedutaan besarnya untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan alasan keamanan, tetapi tanpa menentukan itu apa.

Kedutaan Kanada mengumumkan hari berikutnya bahwa pihaknya melakukan hal yang sama.

Pihak berwenang Mesir mengatakan, mereka telah menerima laporan ancaman khusus terhadap kedutaan, namun para diplomat mengatakan beberapa misi telah menyuarakan keprihatinan tentang keamanan yang disediakan oleh negara tuan rumah.

Penutupan kedutaan terjadi ketika serangan-serangan kelompok militan menyerang keras Mesir sejak penggulingan Presiden dari kubu Islam Mohamed Morsi pada Juli 2013.

Kelompok jihad mengatakan serangan tersebut sebagai balasan atas tindakan keras pemerintah yang menargetkan para pendukung Moursi.

Penindasan yang diawasi oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang tewas dan ribuan dipenjarakan.

Puluhan pendukung Moursi juga telah dijatuhi hukuman mati setelah pengadilan massal yang digambarkan PBB sebagai sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya” dalam sejarah.

Moursi, presiden pertama Mesir yang dipilih secara bebas, digulingkan oleh Panglima Mentara al-Sisi setelah jutaan demonstran memprotes penguasa dari kubu Islam yang baru berjalan setahun itu.

Sisi memilih dirinya sebagai presiden pada Mei.

Artikel ini ditulis oleh:

Kedutaan Inggris di Kairo Dibuka Kembali untuk Umum

Jakarta, Aktual.co — Kedutaan Besar Inggris di Kairo, Mesir, telah melanjutkan kembali pelayanan kepada masyarakat, sembilan hari setelah mereka hentikan atas masalah keamanan tentang bangunan utama misi.

Kedutaan Kanada sebelah kedutaan Inggris, yang juga menangguhkan layanan, masih tetap menutup untuk umum.

“Kedubes Inggris di Kairo kembali memberikan pelayanan publik hari ini, Selasa 16 Desember, setelah masalah keamanan yang berkaitan dengan bangunan diselesaikan bekerjasama dengan pemerintah Mesir,” kata sebuah pernyataan misi tersebut, dikutip AFP, Rabu (17/12).

Pada 7 Desember, London menutup kedutaan besarnya untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan alasan keamanan, tetapi tanpa menentukan itu apa.

Kedutaan Kanada mengumumkan hari berikutnya bahwa pihaknya melakukan hal yang sama.

Pihak berwenang Mesir mengatakan, mereka telah menerima laporan ancaman khusus terhadap kedutaan, namun para diplomat mengatakan beberapa misi telah menyuarakan keprihatinan tentang keamanan yang disediakan oleh negara tuan rumah.

Penutupan kedutaan terjadi ketika serangan-serangan kelompok militan menyerang keras Mesir sejak penggulingan Presiden dari kubu Islam Mohamed Morsi pada Juli 2013.

Kelompok jihad mengatakan serangan tersebut sebagai balasan atas tindakan keras pemerintah yang menargetkan para pendukung Moursi.

Penindasan yang diawasi oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang tewas dan ribuan dipenjarakan.

Puluhan pendukung Moursi juga telah dijatuhi hukuman mati setelah pengadilan massal yang digambarkan PBB sebagai sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya” dalam sejarah.

Moursi, presiden pertama Mesir yang dipilih secara bebas, digulingkan oleh Panglima Mentara al-Sisi setelah jutaan demonstran memprotes penguasa dari kubu Islam yang baru berjalan setahun itu.

Sisi memilih dirinya sebagai presiden pada Mei.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi X Harap Dana APBN Untuk PON Jabar Tak Terlambat

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan, berharap pemerintah dalam mengucurkan dana APBN untuk pelaksanaan PON XIX/2016 di Jawa Barat, jangan terlambat karena akan mengganggu persiapan pesta olah raga akbar itu.

“Jangan terlalu mepet keluar APBN-nya, ya akan repot kalau seperti itu,” kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI membahas kesiapan Jabar sebagai tuan rumah PON XIX/2016 bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/12).

Ia menegaskan, Komisi X akan memperjuangkan biaya dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan PON di Jabar.

“Akan memperjuangkan biaya PON, apalagi Ceu Popong orang Jawa Barat,” katanya.

Ia berharap, selain sukses persiapan dan pengalokasian anggaran PON, juga diharapkan tidak menyisakan persoalan pelanggaran hukum.

Popong juga berharap, selesainya PON Jabar tidak ada orang yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan sampai ada buntutnya, terus nantinya ke KPK,” kata politisi perempuan dari Partai Golkar itu.

Anggota Komisi X DPR lainnya Sultan Adil Hendra mengatakan pihaknya tentu akan berusaha membantu penganggaran PON dari pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan Gubernur Jabar, kata Sultan, anggaran yang dibutuhkan lagi dari pemerintah pusat untuk PON Jabar sebesar Rp800 miliar.

“Berkaitan dengan itu (bantuan dana PON) ini semua tentu membutuhkan koordinasi jajaran terkait,” katanya.

Ia menegaskan, dorongan DPR RI dalam membantu mengalokasikan anggaran karena mengharapkan PON di Jabar sukses.

“Karena sukses PON Jabar adalah sukses Indonesia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi X Harap Dana APBN Untuk PON Jabar Tak Terlambat

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan, berharap pemerintah dalam mengucurkan dana APBN untuk pelaksanaan PON XIX/2016 di Jawa Barat, jangan terlambat karena akan mengganggu persiapan pesta olah raga akbar itu.

“Jangan terlalu mepet keluar APBN-nya, ya akan repot kalau seperti itu,” kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI membahas kesiapan Jabar sebagai tuan rumah PON XIX/2016 bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/12).

Ia menegaskan, Komisi X akan memperjuangkan biaya dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan PON di Jabar.

“Akan memperjuangkan biaya PON, apalagi Ceu Popong orang Jawa Barat,” katanya.

Ia berharap, selain sukses persiapan dan pengalokasian anggaran PON, juga diharapkan tidak menyisakan persoalan pelanggaran hukum.

Popong juga berharap, selesainya PON Jabar tidak ada orang yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan sampai ada buntutnya, terus nantinya ke KPK,” kata politisi perempuan dari Partai Golkar itu.

Anggota Komisi X DPR lainnya Sultan Adil Hendra mengatakan pihaknya tentu akan berusaha membantu penganggaran PON dari pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan Gubernur Jabar, kata Sultan, anggaran yang dibutuhkan lagi dari pemerintah pusat untuk PON Jabar sebesar Rp800 miliar.

“Berkaitan dengan itu (bantuan dana PON) ini semua tentu membutuhkan koordinasi jajaran terkait,” katanya.

Ia menegaskan, dorongan DPR RI dalam membantu mengalokasikan anggaran karena mengharapkan PON di Jabar sukses.

“Karena sukses PON Jabar adalah sukses Indonesia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain