Jakarta, Aktual.co — Mahakam Agung telah meresmikan pengoperasian tiga Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Meurauke, Kamis (11/12) lalu.
Peresmian itu dihadiri juga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku bersama dengan unsur pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dari unsur Mahkamah Agung hadir Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, beberapa hakim agung dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.
“Pengadilan Perikanan pada ketiga pengadilan negeri tersebut dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014,” kata Ketua MA Hatta Ali, seperti yang dikutip laman MA, Rabu (24/12).
Dengan terbitnya Kepres tersebut, sambung Hatta dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lahirnya UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia memiliki 10 (sepuluh) pengadilan perikanan. Pertama kali, berdasarkan  Pasal 71 ayat (3) UU 31/2004, dibentuk Pengadilan Perikanan di PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung,  dan Tual.  
“Enam tahun kemudian, tahun 2010, berdasarkan Kepres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan perikanan, yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri  Tanjung Pinang dan Ranai.”
Hatta mengatakan, dalam sambutannya,  mengemukakan bahwa pembentukan pengadilan perikanan merupakan upaya untuk mendekatkan  pengadilan kepada locus delicti terjadinya tindak pidana perikanan. Sehingga biaya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing bisa lebih efisien. Hal ini sesuai dengan azas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Terkait dengan peresmian beroperasinya tiga pengadilan perikanan ini, Hatta melihat sisi signifikansinya dikaitkan dengan kondisi geografis ketiga wilayah ini. Dikatakan Hatta, wilayah perairan Ambon, Merauke, dan Sorong berbatasan dengan wilayah perairan negara lain. Kondisi ini berpotensi untuk terjadinya penetrasi nelayan asing ke dalam tiga wilayah perairan tersebut untuk melakukan illegal fishing.
Hatta berharap dengan diresmikannya ketiga pengadian perikanan tersebut dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana perikanan. Hal ini, menurut dia, merupakan peranserta lembaga peradilan untuk mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat atas lautnya sendiri.
Berkaitan dengan keadaan perkara di pengadilan perikanan dalam tiga tahun terakhir, Ketua MA mengungkapkan data bahwa ada beberapa pengadilan perikanan yang sama sekali tidak menerima perkara. Namun, nihilnya perkara perikanan yang diterima di suatu pengadilan perikanan ini, bukan berarti di wilayah perairan dalam yurisdiksi pengadilan tersebut tidak terjadi tidak pidana perikanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengingatkan ancaman bahaya liberalisasi yang dinilai mengakibatkan situasi yang mengkhawatirkan seperti potensi pelemahan nilai-nilai agama.
“Kondisi ini bisa dilihat dengan adanya kenyataan bahwa masyarakat Islam semakin jauh dengan agama yang dipeluknya,” kata Din Syamsuddin dalam rilis MPR yang diterima di Jakarta, Rabu (23/12).
Ketua MUI mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam acara Halaqah Kebangsaan (Refleksi Akhir Tahun dan Pra-Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI).
Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD, pada Selasa (23/12). Halaqah Kebangsaan itu terlaksana atas kerjasama F PPP MPR RI dan MUI.
Sedangkan tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah “Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Untuk Indonesia Yang Berkeadilan dan Berperadaban”.
Ketua MUI berpendapat bahwa sebagian masyarakat muslim telah digandrungi dengan sifat mencintai dunia serta melupakan kecintaan terhadap akherat.
Menurut Din, runtuhnya nilai-nilai agama di tengah masyarakat bisa dilihat antara lain dari maraknya kejahatan sosial, korupsi hingga penyalahgunaan obat terlarang. “Di tingkat politik, rubuhnya nilai-nilai keagamaan bisa dilihat dari kekalahan partai-partai berdasar Islam, atau berbasis masyarakat muslim,” katanya.
Karena itu, ujar dia, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia ke VI pada Februari 2015 dinilai sangat penting untuk memberi warna dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menjelang perayaan hari raya Natal dan Tahun baru 2015, Polri melakukan antisipasi ancaman terhadap pergerakan terorisme. Untuk itu Satuan Gegana Polda se-Indonesia akan disiapkan untuk melakukan sterilisasi di gereja-gereja yang menjadi tempat ibadat perayaan Natal.
“Polri untuk sterilisasi rumah ibadah ada yang sudah dilakukan ada yang belum. Tapi biasanya sebelum tanggal 24 Desember sudah sterilisasi,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (24/12).
Menurut Ronny, sterilisasi dilakukan guna mencegah adanya benda-benda mencurigakan dan membahayakan seperti bom yang mengganggu masyarakat dalam perayaan Natal.
Pihak kepolisian pun menurunkan Tim Gegana dari 31 Polda yang ada di Indonesia akan berkoordinasi dengan panitia-panitia perayaan Natal.
“Di masing-masing Polda kan ada Brimob dan ada Gegana. Mereka akan koordinasi dengan panitia untuk sterilisasi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby