Jakarta, Aktual.co — Banjir yang terjadi sejak Selasa (23/12) malam, telah menggenangi 876 rumah warga di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menyusul jebolnya tanggul air di Lingkungan Gindi, Kelurahan Jatiwangi.
Angota Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Bima Candra mengatakan, data tersebut diperoleh berdasarkan keterangan dari setiap lurah yang desanya dilanda banjir.
“Jumlah keseluruhan rumah warga yang tergenang air sebanyak 876 rumah. Tim Tagana Dinas Sosial Kota Bima saat ini masih berada di lapangan untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga setempat,” kata dia saat dihubungi wartawan, Rabu (24/12). 
Dia mengatakan, saat ini distribusi logistik masih dilakukan Tim Tagana Dinsos Kota Bima di Kelurahan Nae dan Jatiwangi, sedangkan di Kelurahan Sarae dan Melayu, Tim tagana Dinsos kota Bima sudah menyalurkan logistik sejak Selasa (23/12) malam.
“Tim relawan belum bisa menghitung nilai kerugian akibat bencana banjir tersebut. Kami baru mendapatkan data permukiman warga yang dilanda banjir.”
Permukiman warga yang dilanda banjir di Kelurahan Melayu sebanyak 410 rumah, sedangkan di Sarae sebanyak 27 rumah, kemudian di Kelurahan Jatiwangi sebanyak 167 rumah dan di Nae tercatat 167 rumah warga. Di Kelurahan Jatibaru tidak ada rumah yang tergenang air.
Menurut dia, ketinggian air di permukiman warga yang terendam banjir sudah mulai surut. Sedangkan arus sungai yang mengalir di Kecamatan Asakota sudah kembali normal.
Dia mengatakan, aktivitas warga bersama tim relawan di lapangan hingga kini masih membersihkan lumpur dan sampah yang masuk ke rumah warga.
Candra bersama rekan Orari lokal Bima memantau perkembangan banjir itu sejak Selasa (23/12) petang. Dia menyebut, bencana itu memang diakibatkan jebolnya sebuah tanggul air di lingkungan Gindi, Kelurahan Jatiwangi.
Menurut dia, jebolnya tanggul tersebut akibat gundulnya kawasan hutan di wilayah pegunungan Kelurahan Jatiwangi. Padahal, kata dia, tanggul tersebut baru dua pekan lalu telah diperbaiki.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasdem, Kurtubi mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru untuk menjalankan rekomendasi tim reformasi tata kelola migas (RTKM) untuk menghilangkan RON 88 atau premium.
Pasalnya, saat ini fasilitas untuk memproduksi minyak RON 92 atau pertamax belum tersedia.
“Penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat, kita harus realistis bahwa kilang-kilang minyak pertamina masih memproduksi premium, tidak bisa ujug-ujug diubah pertamax, butuh waktu agar tidak terjebak lagi dalam mafia pertamax,” kata Kurtubi ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (24/12).
Ia berpandangan, bila pemerintah tetap memaksakan untuk langsung menghapus premium dengan langsung melakukan impor secara besar-besaran, berpotensi dapat dipermainkan oleh pengusaha di Singapura.
“Maka pertamina harus bisa merubah produksi premium ke pertamax. disamping kita dorong pemerintah bangun kilang minyak agar bisa swasembada BBM, penghapusan ron 88 harus dikaitkan dengan upaya swasembada BBM ke depan, agar pertamax harus dipenuhi dalam produksi dalam negeri,” pungkas anggota Komisi VII DPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) Faisal Basri mengatakan, pihaknya tidak akan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Faisal Basri mengatakan, masa kerja TRTKM yang singkat menjadi alasan tim yang dibentuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya. Penyerahan harta sendiri, agar tim terbebas dari titipan para mafia migas.
“Ini kan lima bulan, tidak ada ketentuannya,” kata Faisal Basri di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (24/12).
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) mengkritisi salah satu anggota TRTKM, Daniel Purba. 
“Menjadi pertanyaan juga mengapa orang yang direkrut ke dalam tim reformasi, yang mewakili Pertamina itu bukanlah orang-orang yang menjadi bagian dalam perbaikan di Pertamina termasuk Petral. Dan saya rasa Daniel Purba bukanlah bagian dari proses perbaikan,” kata Presiden KSPMI Faisal Yusra di Jakarta, Senin (8/12).
Menurutnya, orang-orang yang termasuk ke dalam bagian perbaikan di tubuh Petral adalah jajaran yang ada sejak tahun 2012 sampai sekarang, yang mampu memutus rantai pembelian minyak melalui trader. Sementara Daniel Purba merupakan pejabat di Petral sebelum tahun 2012 yang membuat anak usaha Pertamina itu terjerumus dalam sejumlah kasus.
“Saya meyakini orang-orang yang menjabat di Petral sejak 2012 sampai sekarang, tapi sebelum tahun itu saya meragukan orang-orangnya. Dan jika Faisal Basri kemarin menyebut soal Hin Leong, saya rasa Daniel Purba juga terlibat,” ujarnya.
Perlu diketahui juga, sumber Aktual menyebutkan, Hin leong adalah perusahaan Trader dan Storage di Singapura. Perusahaan paling besar untuk dagang solar. Perusahaan ini terkenal suka membeli solar selundupan dari Indonesia dan suka menaikan harga MOPS sehingga merugikan Indonesia. Korelasi Hin Leong dengan Petral yang saat itu di bawah pimpinan Ari Soemarno adalah melalui Daniel Purba yang merupakan kolega Hin Leong.
“Waktu Daniel jadi VP Petral dibawah Ari Soemarno sewaktu menjabat Director di Petral dan Dirut Pertamina, semua solar impor dibeli dari Hin Leong. Maka dari itu seharusnya KPK audit kekayaan Daniel Purba yang sekarang menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibawah Faisal Basri,” kata sumber Aktual yang enggan disebutkan namanya.
Tim sendiri, dibentuk pada 16 November 2014 lalu. Tim tersebut terdiri atas Faisal Basri selaku ketua; Naryanto Wagimin sebagai Wakil Ketua yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Darmawan Prasodjo; Susyanto selaku Sekretaris yang juga Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM; Chandra Hamzah, Darmawan Prasodjo, ekonom energi dan mantan Tim Pokja Transisi Pemerintahan; Fahmi Radi, pengamat energi Universitas Gadjah Mada Selanjutnya Rofikoh Rokhim, Kepala Management Research Center Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Agung Wicaksono, mantan penasihat Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); Daniel Purba, Vice President Engineering and Project Management Pertamina; Parulian Sihotang, Vice President Risk Management Treasury and Tax SKK Migas; Teten Masduki, aktivis anti korupsi; Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby