Jakarta, Aktual.co — Brigadir Debi Fransiska tewas tersengat listrik ketika sedang memasang antena televisi untuk pos pengamanan operasi natal yang berlokasi di eks arena MTQ Taman Rimba, Kota Jambi.
“Ia, memang ada anggota polisi yang kesetrum tetapi untuk lebih jelasnya hubungi Kapolresta saja,” kata Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah saat dihubungi, Rabu (24/12).
Sementara itu Kapolresta Jambi Kombes Pol Kristono juga membenarkan adanya anggota yang tewas kesetrum. “Namanya Brigadir Debi Fransiska anggota Polsek Jambi Selatan,” katanya.
Berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), anggota tersebut tewas kesetrum saat memasang antena TV di pos pelayanan Operasi Lilin 2014.
Diduga, korban menyentuh kabel listrik yang berada di atas pos pelayanan tersebut saat hendak memasang antena televisi yang akan dipakai di pos Pam tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung diminta tak tebang pilih dalam menangani kasus rekening gendut yang diduga dimiliki oleh sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah.
“Meski mantan kepala daerah yang dicurigai memiliki rekening gendut itu pernah menjabat dilingkungan Kejaksaan,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Pariz ketika dihubungi, Rabu (24/12).
Yang pasti, tegas Donal, sejauh ini pihaknya memang mempertanyakan keseriusan Kejagung dalam mengusut kasus beberapa kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut. 
Karena selama ini, lanjutnya, belum ada satu kasus pun di Kejaksaan Agung tentang rekening gendut yang diproses hingga tahap pengadilan. Terlebih dalam kasus terbaru yang ditangani Kejaksaan Agung, yakni delapan kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut, salah satunya pernah menjadi pejabat di Korps Adhyaksa. Yaitu Achmad Amur, yang pernah menjadi Kajari dan jaksa karir di Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Selatan.
“Pihak Kejagung jangan sampai melakukan tebang-pilih. Kejagung harus menjelaskan sejauhmana proses yang telah ditempuh terhadap rekening gendut milik Achmad Amur,” kata Donal. 
Dalam hal ini, Kejagung tengah menelusuri laporan transaksi Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Penelusuran laporan transaksi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan adanya sejumlah rekening gendut milik yang dimiliki sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Tindak Pidana Khusus Kejagung Suyadi menjelaskan, Kejagung tengah menelusuri laporan transaksi milik Nur Alam yang diduga juga mendapatkan dana dari sebuah perusahaan di Hong Kong.
“Sementara Richcorp itu sudah enggak beroperasi lagi. Di situ kan dibilang bahwa ada pengiriman sejumlah dana masuk kepada NA dalam rekening dan kemudian dalam AXA Mandiri tadi, asuransi kan,” kata Suyadi.
Menurut Suyadi, pihaknya belum bisa memastikan apakah laporan tersebut terindikasi dugaan korupsi atau tidak. Hal ini karena pihaknya hingga saat ini masih memeriksa sejumlah orang yang terkait dengan laporan transaksi mencurigakan tersebut.
“Di situ kita lihat apakah ini bisa menimbulkan predicate crime-nya. Begitu predicate crime-nya itu korupsi, ya kita bisa dua-dua jalan. Itu yang baru kita upayakan, kita panggil beberapa yang terkait untuk mendapatkan fakta yang kemungkinan bisa arah mengerucut gitu.”
Penyidik Pidsus Kejagung lanjut Suyadi juga belum dapat memastikan perihal pemanggilan Nur Alam untuk dilakukan kroscek mengenai laporan PPATK beberapa waktu lalu.
‎”Nanti dilihat beberapa yang terkait dulu, kita upayakan dipanggil, baru nanti kalau sudah memerlukan kroscek dari NA baru nanti, dan enggak mesti (dipanggil) terakhir, tapi kita lihat urgensi dari perkembangan penanganan kasusnya.”
Sekadar diketahui, Richcorp International Limited merupakan perusahaan pertambangan di Hong Kong yang pada tahun 2010 pernah mentransfer uang sebesar USD4,5 juta ke rekening Nur Alam. Saat ini, jaksa sedang mengusahakan memanggil pihak Richcorp untuk diperiksa terkait laporan rekening gendut dari PPATK tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan jika institusinya bersama institusi penyelenggara pemilu lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyepakati penyusunan rencana strategis (Renstra).
Renstra itu dibuat menyusul pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan 2015 nanti.
“Kami menyepakati penyusunan renstra (rencana strategis). KPU buat renstra, Bawaslu buat renstra begitu juga DKPP. Nantinya renstra itu akan menjadi basis penyelenggaraan pilkada serentak 2015,” hal itu diungkapkan oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie usai menggelar rapat, Selasa (23/12) malam.
Dalam rapat tertutup yang dihadiri oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad itu, enggan menjelaskan Restra yang dimaksud.
Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, KPU telah merampungkan renstra untuk pilkada tahun 2015. Selanjutnya, renstra tersebut akan disinergikan dengan Bawaslu dan DKPP. Husni enggan menjelaskan lebih jauh soal isi renstra tersebut, hanya menyebutkan bahwa KPU mulai menyusun tahapan pilkada serentak, mulai dari tahapan program jadwal, tahapan pencalonan, tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap, tahapan kampanye hingga sistem dana kampanye.
“Pokoknya, jika mau tau resolusi KPU tahun 2015, kami maunya Pilkada serentak 2015 berjalan dengan sukses,” ucap Husni malam itu.
Rapat tiga pimpinan lembaga tersebut diakhiri dengan seremonial penandatanganan dua peraturan tripartit yakni kode etik dan tata laksana. Peraturan tersebut  dilaksanakan demi peningkatan kualitas kerja penyelenggara pemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan siap maju kembali dalam bursa pemilihan ketua umum periode selanjutnya pada Kongres PAN yang dijadwalkan berlangsung akhir Maret 2015.
“Insya Allah (saya akan maju),” kata Hatta Rajasa di DPP PAN, Jakarta, Selasa (23/12) malam.
Menurut Hatta dirinya mendapat desakan dari kader daerah untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN. Namun sejauh ini dirinya belum mengajukan atau mendeklarasikan diri secara resmi.
“Kawan-kawan dari daerah mendesak saya untuk maju lagi, tapi secara resmi saya belum mengajukan. Kalau dari pihak npak Amien Rais (Ketua Majelis Pertimbangan PAN), beliau mempersilakan semua kader untuk maju,” kata dia.
Secara terpisah, politisi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan Hatta Rajasa sejauh ini memang belum secara terbuka menyatakan akan maju kembali sebagai ketua umum. Menurut dia Hatta Rajasa memang tidak pernah mendeklarasikan diri.
“Tapi setahu saya karena semua boleh maju, ya beliau berhak maju lagi,” kata Tjatur.
Kongres PAN sebagai forum tertinggi partai dan sarana pemilihan ketua umum periode selanjutnya, akan berlangsung akhir Maret 2015. Mekanisme penyelenggaraan Kongres akan dibahas terlebih dulu melalui Rakernas PAN yang dijadwalkan digelar awal Januari tahun depan.

Artikel ini ditulis oleh: