Banggar Ultimatum BUMD DKI Serahkan Neraca Keuangan Hari Kamis
Jakarta, Aktual.co —Delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang mengajukan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dapat ultimatum dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Selasa (16/12) sore tadi, perusahaan pelat merah milik DKI itu diminta menyerahkan neraca keuangan dan rencana bisnis dalam pengajuan anggaran. Paling lambat Kamis (18/12) lusa, saat digelar rapat lanjutan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Kendati demikian, kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, M Taufik, tidak ada jaminan kalau pengajuan PMP yang dilakukan BUMD bisa disetujui oleh dewan. Karena Banggar harus lebih dahulu melewati pandangan sejumlah anggotanya, sebelum mengesahkan.
“Ya belum tentu, DPRD sekarang lain dengan dewan yang dulu yang main setuju-setuju aja. Rapat-rapat (pembahasan anggaran) aja sekarang kan terbuka. Gak ada lagi tertutup,” kata dia, di DPRD DKI, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Rapat pembahasan anggaran PMP yang digelar hari ini sudah memasuki hari ketiga. Namun pembahasan masih berjalan alot. Salah satunya disebabkan oleh sikap BUMD yang seperti enggan memberikan neraca keuangan dan rencana bisnis mereka ke depan setelah dapat kucuran PMP. Padahal itu merupakan syarat yang diminta DPRD.
Dari pengamatan Aktual.co, rapat Banggar sore ini hanya dihadiri satu orang pimpinan, yakni Taufik saja. Dalam rapat dia mengatakan alasan alotnya pembahasan PMP.
Selain mekanisme pemberiannya dianggap tidak jelas, pertanggungjawaban sejumlah BUMD yang pernah dapat kucuran PMP juga dianggap tidak jelas.
Untuk itu, rapat akan dilanjutkan Kamis lusa. “Masih soal PMP,” kata politisi Gerindra itu usai memimpin rapat Banggar sore ini, di DPRD DKI, Selasa (16/12).
Dia menyontohkan soal Bank DKI. Mengajukan PMP hingga Rp 3 triliun, tapi laporannya tidak jelas. “Masa pengajuannya cuma dua lembar. Karang taruna juga bisa bikin pengajuan lebih bagus dari ini,” sindirnya.
Artikel ini ditulis oleh:














