Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bila agak sulit melaksanakan pilkada pada 2015 nanti. Alasannya, tahapan pilkada diprediksi akan molor pada 2016 mendatang.
“Idealnya memang 2015, apabila begini harus kerja dua kali,” ucap Jimly, di kantor DKPP, Jakarta, Selasa (23/12) malam.
Menurut Jimly, daripada dimundurkan pada 2016, lebih baik jadwal pilkada dipadatkan sehingga bisa selesai 2015. “Yang penting semua pihak sepakat,” ucap dia.
Lebih lanjut, sambung dia, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada oleh presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menyebabkan persiapan pelaksanaan jadi tergesa-gesa. “Perpu ini tak efisien, bikin makin panjang dan bertele-tele,” ujarnya.
Untuk diketahui, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Apabila perppu disahkan Januari-Februari, pemungutan suara harus berlangsung November-Desember. KPU telah menetapkan dua tanggal, yakni 18 November 2015 atau 16 Desember 2015, sehingga tahap kedua dan pelantikannya dipastikan molor hingga 2016. Hal ini membuat pemerintah dan KPU memilih pilkada serentak diundur.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menginginkan agar beragam pihak terkait seperti aparat dapat memiliki pandangan yang sama dalam tindakan pemberantasan narkoba mengingat Indonesia telah sampai tahap darurat narkoba.
“Agar kita semuanya mempunyai pandangan yang sama dalam pemberantasan narkoba,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12).
Dalam rapat terbatas tersebut, hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kepala BIN Marciano Norman.
Presiden memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Menkopolhukam guna menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkoba.
Rapat terbatas itu juga digelar antara lain untuk membahas persiapan dan pengamanan dalam rangka Hari Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan Republik Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga dirinya tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan pengedar narkoba.
“Ada sebanyak 40-50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba,” kata Presiden Jokowi saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12).
Selain itu, berdasarkan statistik yang dia kemukakan, di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena serta telah ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai sudah terlalu parah.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah sebanyak 64 pengedar yang grasinya sudah beredar di Istana Kepresidenan untuk meminta pengampunan Presiden.
“Tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba,” katanya sambil menambahkan, sikapnya yang tegas untuk “tidak ada ampun untuk narkoba” juga karena alasan terapi kejut (shock therapy).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mencatat sampai sekarang terdapat 136 terpidana mati yang masuk daftar tunggu eksekusi karena masih melakukan upaya hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 nanti, akan membuat sendiri kajian mengenai tata kelola di sektor Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut merujuk kepada sektor migas yang sangat rawan di korupsi.
“Kami sebenarnya tahun 2015 ini akan melakukan kajian tentang migas,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (24/12).
Nantinya, sambung Johan, pihaknya akan mensinergikan kajian itu dengan tim refomasi tata kelola migas bentukan Presiden Joko Widodo. Ini dilakukan, agar Faisal Basri cs, tau dimana saja potensi korupsi yang terjadi di sektor migas ini.
“Mungkin nanti bisa disinergikan dengan tim migas itu (satgas),” kata Johan.
Johan menganggap perputaran uang disektor migas hingga triliunan sehingga patut untuk dipantau. 
Sebelumnya, pengamat dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menilai tidak efektifnya kinerja tim pimpinan Faisal Basri tersebut. Hal ini, menurut dia, lantaran tidak pahamnya Faisal Basri cs soal migas.
Laporan: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby