Jakarta, Aktual.co — Sekertaris wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta, Rio Ayudhia Putra mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah gagal mengurus korban gusuran kali sekertaris, Jakarta Barat yang hingga kini tidak memiliki tempat tinggal.
Dia menuding pernyataan Ahok yang akan menservice penuh para korban gusuran Kali Sekretaris terbukti hanya omong kosong.
“Faktanya sebanyak 97 kepala keluarga (kk) sampai saat ini belum mendapat kepastian mendapat tempat tinggal (rusun) dimana,” katanya saat dihubungi aktual, Rabu (24/12).
Dia menuturkan dari Informasi yang berhasil dikumpulkan SPRI bahwa dari 184 kk yang menjadi korban, 50 kk direncanakan akan ditempatkan di rusun Daan Mogot dan 37 kk baru akan mendapat rusun pada bulan Januari 2015, itu pun dititipkan di Rusun Budha Suci. Namun sisanya sebanyak 97 kk tidak mendapat kepastian mereka harus tinggal dimana.
Selain itu Ryo pun membeberkan fakta lainnya ada 184 kk yang kini mendirikan Posko Pengungsian di aeral parkir Apartement Binus Square dalam kondisi yang tidak layak. 
“Tidak disediakan alas tidur, tidak ada penerangan yang memadai, tidak mendapat makanan dan air sejak siang hari hingga malam hari ini, tidak dibolehkan mandi dan buang air besar di dalam apartemen,” ungkapnya.
Atas dasar itulah kata Ryo, SPRI menyatakan bahwa Gubernur dan wakil Gubernur, gagal dan lalai dalam melayani korban gusuran kali sekertaris.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Terkait dengan penerapan kebijakan larangan sepeda motor melintas di kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat, Pemprov DKI Jakarta hanya dapat memberikan tarif parkir murah di kantung parkir IRTI Monas. Untuk kantung parkir selain IRTI Monas, Pemprov DKI tidak dapat menekan para pemilik gedung untuk memberikan tarif murah karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pemprov DKI.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, pengendara motor yang menitipkan kendaraannya di IRTI hanya dikenakan tarif parkir senilai Rp 2.000 untuk satu jam pertama. Satu jam berikutnya dikenakan tambahan Rp 1.000.
“Jadi kalau parkir seharian bisa kena hanya Rp 3000 saja. Itu hanya ada di IRTI karena dibawah kendali kita,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (24/12).
Sunardi mengatakan, ia tidak dapat menekan pemilik gedung yang menjadi kantung parkir untuk menyamakan tarifnya seperti yang dilakukan di IRTI.
“Kita tidak bisa tekan mereka, karena jangan sampai pengelola gedung protes. Kalau kita kasih kemudahan nanti isinya motor semua, terus yang roda empat bagaimana,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan akan mengadakan komunikasi lebih lanjut mengenai hal itu kepada pemilik gedung tetapi ia pun pesimis bahwa pemilik gedung akan menyetujui rencana tersebut.
“Saya memang mau mencoba komunikasi dengan pengelola parkir tetapi saya pesimis. Karena mereka kan juga bayar pajak, tapi saya akan coba,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid