Jakarta, Aktual.co —  Pada hari ini Kementerian ESDM Menggelar rapat di kantor Ditjen Migas membahas soal tambang yang belum CNC (clear and clean).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tegas sanksi apabila ada perusahaan sektor Minerba yang tidak taat aturan. Penegakan aturan itu disebutnya sebagai wujud kewibawaan negara.

“Tadi saya pesan ke dirjen dan teman-teman di Ditjen Minerba, aturan itu ada wibawanya ketika diterapkan. Kalau sudah waktu yang ditentukan tidak juga selesai, maka kita akan beri sanksi. Semangatnya kita ingin memberikan fasilitasi terlebih dahulu, tapi ketika terjadi pelanggaran kita beri sanksi,” kata Sudirman saat ditemui di kantor Ditjen Minerba, Tebet, Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, Dirjen Minerba Sukhyar mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus segera diselesaikan, seperti penyelesaian renegosiasi kontrak dan masih adanya 4.600 perusahaan yang belum CNC, seperti tumpang tindih lahan.

“Renegosiasi kontrak yang kami targetkan akhir tahun sudah MoU semua, sampai saat ini masih ada 20 perusahaan yang belum MoU. Ada juga yang sudah MoU kontrak karya ini kan harus dilanjutkan pada amandemen kontrak seperti kontrak Freeport dan Newmont Nusa Tenggara, ini harus segera dibenahi. Selain itu, masih ada 4.600 perusahaan yang belum CNC, kalau tidak segera CNC izinnya kita cabut akhir tahun ini,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng mengatakan hal tersebut memungkinkan saja jika berdasarkan pada tingkat kebutuhan. Sementara melihat butuh tidaknya itu tergantung struktur organisasinya. Tanri menilai jumlah 250 pegawai itu sudah terbilang banyak dan sesuai dengan kapasitas gedung.

“Saya waktu menjabat sebagai Menteri, waktu itu total pegawai saya ada sekitar 150 orang dan saya pikir 250 orang itu sudah banyak,” kata Tanri saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, di tempat berbeda, Anggota DPR RI komisi VI Misbakhun menuturkan bahwa menjual aset negara itu tidak bisa hanya dengan alasan penghematan dan ruang yang terlalu besar karena ruang yang kosong itu harusnya bisa dimanfaatkan lembaga lain yang kekurangan ruang kerja.

“Kalaupun gedung tersebut dijual ke Pemda DKI Jakarta, apakah dengan begitu pemerintah pusat bisa memperoleh keuntungan dari APBD DKI? bagaimana bisa? Kas pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan. Karena sistem pemerintahan kita adalah pusat-daerah. Bukan pemerintahan federal dengan pihak negara bagian,” ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan gedung kantor yang berada di Jl.Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat itu dinilai tidak efisien dan terlalu besar. Alasannya untuk mengatasi operasional cost, karena gedung yang memiliki 21 lantai itu terlalu besar untuk jumlah seluruh pegawainya yang sebanyak 250 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng mengatakan hal tersebut memungkinkan saja jika berdasarkan pada tingkat kebutuhan. Sementara melihat butuh tidaknya itu tergantung struktur organisasinya. Tanri menilai jumlah 250 pegawai itu sudah terbilang banyak dan sesuai dengan kapasitas gedung.

“Saya waktu menjabat sebagai Menteri, waktu itu total pegawai saya ada sekitar 150 orang dan saya pikir 250 orang itu sudah banyak,” kata Tanri saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, di tempat berbeda, Anggota DPR RI komisi VI Misbakhun menuturkan bahwa menjual aset negara itu tidak bisa hanya dengan alasan penghematan dan ruang yang terlalu besar karena ruang yang kosong itu harusnya bisa dimanfaatkan lembaga lain yang kekurangan ruang kerja.

“Kalaupun gedung tersebut dijual ke Pemda DKI Jakarta, apakah dengan begitu pemerintah pusat bisa memperoleh keuntungan dari APBD DKI? bagaimana bisa? Kas pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan. Karena sistem pemerintahan kita adalah pusat-daerah. Bukan pemerintahan federal dengan pihak negara bagian,” ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan gedung kantor yang berada di Jl.Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat itu dinilai tidak efisien dan terlalu besar. Alasannya untuk mengatasi operasional cost, karena gedung yang memiliki 21 lantai itu terlalu besar untuk jumlah seluruh pegawainya yang sebanyak 250 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka