Jakarta, Aktual.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam penangkapan semena-mena yang diduga teroris oleh Densus 88 Antiteror di Kabupaten Poso, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, polisi menangkap Farid Makruf dan Ahmad Wahyono tanpa adanya surat pemberitahuan kepada pihak keluarga.
Farid dan Ahmad diduga terlibat jaringan Santoso, pimpinan kelompok sipil bersenjata paling dicari di Kabupaten Poso. Dia mengatakan, Farid yang kesehariannya berjualan di Pasar Tinombo, Kabupaten Poso, tidak pulang ke rumah sejak 8 Desember 2014.
Apalagi, ada saksi yang melihat Farid disergap dan dimasukkan ke mobil beserta motornya secara paksa hingga salah satu sandalnya tertinggal. Hingga kini isteri dan tiga anak Farid sering menangis mencari kabar keberadaan ayahnya karena saat penangkapan tanpa ada surat penangkapan maupun pemberitahuan.
“Baru belakangan ada kabar ditangkap Densus, padahal dia bukan masuk dalam daftar pencarian orang,” kata Siane.
Sementara Ahmad Wahyono ditangkap di Jalan Pulau Seram, Poso, pada 10 Desember 2014. Menurut dia, praktik-praktik penangkapan semena-mena tersebut bisa dianggap penghilangan orang secara paksa.
Dia menyebutkan, selama ini sudah ratusan orang ditangkap tanpa pemberitahuan dan sebagian besar mengalami penyiksaan, dan lebih dari 110 orang ditembak mati sebelum menjalani proses hukum.
Dia mengatakan, tuduhan terlibat aksi terorisme digunakan polisi sebagai alasan untuk menyiksa dan menculik orang karena dianggap berbahaya. “Cara-cara semacam ini seharusnya diakhiri karena melanggar hukum dan HAM,” ujarnya.
Dia berharap polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seharusnya menghentikan cara kekerasan atas nama terorisme karena ada banyak fakta yang menyebutkan polisi salah tangkap karena tidak terbukti terlibat terorisme. “Bahkan sudah ada yang terlanjur tewas saat penangkapan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam penangkapan semena-mena yang diduga teroris oleh Densus 88 Antiteror di Kabupaten Poso, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, polisi menangkap Farid Makruf dan Ahmad Wahyono tanpa adanya surat pemberitahuan kepada pihak keluarga.
Farid dan Ahmad diduga terlibat jaringan Santoso, pimpinan kelompok sipil bersenjata paling dicari di Kabupaten Poso. Dia mengatakan, Farid yang kesehariannya berjualan di Pasar Tinombo, Kabupaten Poso, tidak pulang ke rumah sejak 8 Desember 2014.
Apalagi, ada saksi yang melihat Farid disergap dan dimasukkan ke mobil beserta motornya secara paksa hingga salah satu sandalnya tertinggal. Hingga kini isteri dan tiga anak Farid sering menangis mencari kabar keberadaan ayahnya karena saat penangkapan tanpa ada surat penangkapan maupun pemberitahuan.
“Baru belakangan ada kabar ditangkap Densus, padahal dia bukan masuk dalam daftar pencarian orang,” kata Siane.
Sementara Ahmad Wahyono ditangkap di Jalan Pulau Seram, Poso, pada 10 Desember 2014. Menurut dia, praktik-praktik penangkapan semena-mena tersebut bisa dianggap penghilangan orang secara paksa.
Dia menyebutkan, selama ini sudah ratusan orang ditangkap tanpa pemberitahuan dan sebagian besar mengalami penyiksaan, dan lebih dari 110 orang ditembak mati sebelum menjalani proses hukum.
Dia mengatakan, tuduhan terlibat aksi terorisme digunakan polisi sebagai alasan untuk menyiksa dan menculik orang karena dianggap berbahaya. “Cara-cara semacam ini seharusnya diakhiri karena melanggar hukum dan HAM,” ujarnya.
Dia berharap polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seharusnya menghentikan cara kekerasan atas nama terorisme karena ada banyak fakta yang menyebutkan polisi salah tangkap karena tidak terbukti terlibat terorisme. “Bahkan sudah ada yang terlanjur tewas saat penangkapan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy memprediksi bahwa kongres partai berlambang matahari putih itu akan digelar pada Maret dan April mendatang.
Menurut dia, ada sejumlah nama yang akan maju mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PAN mendatang. Yakni incumbent  Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan dan Dradjad Wibowo .
“Di PAN kongres Maret atau April, yang muncul ada Zulkifli, ada Hatta, Dradjad,” kata Tjatur, di Nusantara I, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).
Tjatur berpandangan bahwa aspirasi di bawah masih menginginkan Hatta jadi ketua umum. Sebab, perolehan suara PAN di pemilu 2014 terbilang naik.
“Belum tahu (calon kuat), tapi ada beberapa teman yang katakan bersama Hatta, PAN suaranya naik dan perlu dipertahankan,” ujar dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya ikhwal suara partai di daerah terkait perubahan ketuaa umum nanti? Ketua Fraksi PAN di DPR RI mengaku belum melihat gelagat secara pasti siapa yang akaan dimajukan. Namun menurut dia, Amien Rais sebagai pendiri tegas membuka ruang demokrasi dalam pemilihan ketua umum nanti.
“Sekarang belum mengkristal. Mungkin Januari. Pak Amien sekarang membebaskan, buka keran demokrasi siapa yang maju,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy memprediksi bahwa kongres partai berlambang matahari putih itu akan digelar pada Maret dan April mendatang.
Menurut dia, ada sejumlah nama yang akan maju mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PAN mendatang. Yakni incumbent  Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan dan Dradjad Wibowo .
“Di PAN kongres Maret atau April, yang muncul ada Zulkifli, ada Hatta, Dradjad,” kata Tjatur, di Nusantara I, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).
Tjatur berpandangan bahwa aspirasi di bawah masih menginginkan Hatta jadi ketua umum. Sebab, perolehan suara PAN di pemilu 2014 terbilang naik.
“Belum tahu (calon kuat), tapi ada beberapa teman yang katakan bersama Hatta, PAN suaranya naik dan perlu dipertahankan,” ujar dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya ikhwal suara partai di daerah terkait perubahan ketuaa umum nanti? Ketua Fraksi PAN di DPR RI mengaku belum melihat gelagat secara pasti siapa yang akaan dimajukan. Namun menurut dia, Amien Rais sebagai pendiri tegas membuka ruang demokrasi dalam pemilihan ketua umum nanti.
“Sekarang belum mengkristal. Mungkin Januari. Pak Amien sekarang membebaskan, buka keran demokrasi siapa yang maju,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang