Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di lantai 20, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/12).
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa kedatangannya untuk memperkenalkan lembaga antirasuah kepada anggota dewan baru.
“Saya memberikan pembekalan kepada anggota dewan yang baru mengenai apa itu KPK sehingga persepi tentang lembaga ini dipahami secara utuh,” ucap Adnan, di Ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (16/12).
Diakui dia, materi yang disampaikan juga mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKP) dan gratifikasi. Menurutnya, pemahaman anggota DPR mengenai LHKPN diperlukan sehingga, dalam pengisian anggota dewan paham cara pengisian dan tujuan LHKPN tersebut.
“Pimpinan KPK sebelumnya juga telah memberikan materi pembekalan tersebut kepada Fraksi Gerindra dan Nasdem,” ucap dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah penyuluhan itu lantaran masih kurangnya respon anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya?. Ia pun memaklumi, karena masih ada yang belum mengetahui secaraaa detail.
“Wajar lah karena memang agak rinci sehingga tidak mudah mengisinya (LHKPN),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di lantai 20, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/12).
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa kedatangannya untuk memperkenalkan lembaga antirasuah kepada anggota dewan baru.
“Saya memberikan pembekalan kepada anggota dewan yang baru mengenai apa itu KPK sehingga persepi tentang lembaga ini dipahami secara utuh,” ucap Adnan, di Ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (16/12).
Diakui dia, materi yang disampaikan juga mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKP) dan gratifikasi. Menurutnya, pemahaman anggota DPR mengenai LHKPN diperlukan sehingga, dalam pengisian anggota dewan paham cara pengisian dan tujuan LHKPN tersebut.
“Pimpinan KPK sebelumnya juga telah memberikan materi pembekalan tersebut kepada Fraksi Gerindra dan Nasdem,” ucap dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah penyuluhan itu lantaran masih kurangnya respon anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya?. Ia pun memaklumi, karena masih ada yang belum mengetahui secaraaa detail.
“Wajar lah karena memang agak rinci sehingga tidak mudah mengisinya (LHKPN),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar versi Munas Bali menunjuk ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat tim hukum Golkar yang diketuai oleh Aziz Syamsudin.
“Saya ditunjuk jadi penasehat apa yang diketuai oleh tim (hukum) Aziz Syamsudin,” ujar Yusril di Bakrie Tower, Selasa (17/12).
“Tadi Pak Aburizal memberikan surat kuasa kepada saya dan pak Rudi Alfonso serta yang lainnya untuk menghadapi gugatan mereka (kubu Agung Laksono) di pengadilan,” kata Yusril.
Kata Yusril, langkah ini ditempuh agar persoalan bisa diselesaikan lebih cepat.
“Daripada misalnya PTUN yang tidak ada limit waktu, tapi kalau dibawa ke Mahkamah Partai maksimum 60 hari. Kalau ke pengadilan negeri 30 hari selesai. Saya menyarankan menempuh jalan yang lebih pasti daripada misalnya ke PTUN yang tidak ada limit waktu. Akan lama,” jelasnya.
Menurutnya, DPP Golkar kubu Ical merespon positif surat dari KemenkumHAM dan akan mengusahkan semaksimal mungkin di dalam Mahkamah Partai.
“Setelah diskusi dengan DPP Golkar, (mereka) merespon positif surat KemenkumHAM, meski surat tersebut dapat diperdebatkan. Tapi Golkar tidak mengambil sikap memperdebatkan dan akan menyelesaikan ke Mahkamah Partai,” katanya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar versi Munas Bali menunjuk ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat tim hukum Golkar yang diketuai oleh Aziz Syamsudin.
“Saya ditunjuk jadi penasehat apa yang diketuai oleh tim (hukum) Aziz Syamsudin,” ujar Yusril di Bakrie Tower, Selasa (17/12).
“Tadi Pak Aburizal memberikan surat kuasa kepada saya dan pak Rudi Alfonso serta yang lainnya untuk menghadapi gugatan mereka (kubu Agung Laksono) di pengadilan,” kata Yusril.
Kata Yusril, langkah ini ditempuh agar persoalan bisa diselesaikan lebih cepat.
“Daripada misalnya PTUN yang tidak ada limit waktu, tapi kalau dibawa ke Mahkamah Partai maksimum 60 hari. Kalau ke pengadilan negeri 30 hari selesai. Saya menyarankan menempuh jalan yang lebih pasti daripada misalnya ke PTUN yang tidak ada limit waktu. Akan lama,” jelasnya.
Menurutnya, DPP Golkar kubu Ical merespon positif surat dari KemenkumHAM dan akan mengusahkan semaksimal mungkin di dalam Mahkamah Partai.
“Setelah diskusi dengan DPP Golkar, (mereka) merespon positif surat KemenkumHAM, meski surat tersebut dapat diperdebatkan. Tapi Golkar tidak mengambil sikap memperdebatkan dan akan menyelesaikan ke Mahkamah Partai,” katanya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: