Jakarta, Aktual.co — Pengamat Lingkungan MT Arifin mengatakan kerusakan lingkungan di Teluk Benoa bisa menjadi alasan revitalisasi di kawasan itu dilakukan. Selain memperbaiki lingkungan, revitalisasi Teluk Benoa juga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Kalau keadaan lingkungannya sudah rusak, seperti yang disampaikan Pemprov Bali, maka revitaliasi bisa dilakukan. Revitalisasi yang dilakukan dapat kembalikan lingkungan ke aslinya,” kata Arifin ketika dihubungi, Selasa (16/12).
Catatannya, revitalisasi harus dengan wawasan lingkungan yang perhatikan alam untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, tanpa mengurangi ruang gerak modernisasi dalam pembangunannya. “Kalau nantinya jadi kawasan bersih kan itu artinya bagus. Ada resort bisa saja asal tidak rusak lingkungan. Misalnya prosentase pembangunannya hanya 30 persen, lainnya otentik,” ujar Arifin.
Sehingga, katanya, masyarakat tidak dirugikan, lingkungan bisa diperbaiki, dan wisata yang dapat membawa kesejahteraan rakyat bisa terwujuf. “Masyarakat jangan sampai dirugikan. Pembangunan kan untuk kesejahteraan rakyat, tentu juga dengan perhatikan kearifan lokal setempat,” ucap Arifin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bali I Made Gunaja mengatakan secara umum telah terjadi pendangkalan yang cukup mengkhawatirkan di Teluk Benoa akibat sedimentasi. Pendangkalan ini kalau dibiarkan akan semakin tinggi, dan akibatnya arus air laut ke hutan mangrove akan terganggu. Kondisi ini mengancam kelestarian hutan mangrove yang ada di Teluk Benoa karena tidak adanya alur untuk arus air laut ke hutan mangrove.
Selain itu, pendangkalan juga bisa menganggu aktivitas para penduduk di sekitar Teluk Benoa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Karena, saat air laut surut, mereka tidak bisa beraktivitas mencari ikan dengan perahunya.
“Secara umum di sana (Teluk Benoa) ada pendangkalan, kalau dibiarkan, pendangkalan akan semakin tinggi, arus air laut yang ke mangrove pun akan terganggu, lama-lama mangrove bisa mati. Pendangkalan juga batasi aktivitas nelayan, karena pada saat air surut mereka tidak bisa beraktivtas mencari ikan dengan perahunya. Perahu nelayan tidak bisa berlayar kalau tidak ada arus air laut,” kata Made Gunaja.
Selain adanya pendangkalan, di Teluk Benoa juga sekarang ini faktanya banyak sampah. Teluk Benoa sudah seperti tempat pembuangan sampah (TPS). Tak tanggung, setiap hari sampah yang diangkut hingga sebanyak empat truk. “Faktanya sekarang sampah juga banyak di Teluk Benoa, tiap hari empat truk sampah yang diangkut dari sana. Kalau tidak dikelola akan berdampak juga ke mangrove karena akar mangrove tertutup sampah, lama-lama mangrove akan mati,” ujar Made Gunaja.
Karena itu, ucapnya, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan fungsi dan pemanfataan lahan di Teluk Benoa, yakni melalui revitalisasi kawasan Teluk Benoa. Revitalisasi, katanya, bisa dilakukan dengan pertimbangan pokok menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, dan keberadaan fungsi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, memperhatikan induk pelabuhan dan bandara Ngurah Rai, meningkatkan mata pencaharian penduduk, dan nelayan sekitar, serta menjaga nilai, adat, dan kondisi sosial masyarakat Bali.
Rencana revitalisasi pun didukung sebagian besar masyarakat Bali. Masyarakat Bali yang ada di Jakarta bahkan menggelar aksi simpatik di Bunderan HI saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Minggu (14/12) untuk mendukung revitalisasi teluk Benoa di Bali
“Aksi ini sebenarnya ingin menyadarkan publik bahwa kondisi teluk Benoa sudah sangat memprihatinkan. Sampah dan lumpur sangat parah, laut menjadi dangkal dan sudah mematikan hutan mangrove di sana. Tidak ada jalan keluar selain direvitalisasi”, ujar Nyoman Widi seorang peserta aksi.
Peserta aksi juga membentangkan poster yang mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan agar teluk Benoa segera direvitalisasi.
“Kami mengajak masyarakat luas untuk menandatangani petisi agar teluk Benoa segera direvitalisasi. Petisi bisa ditanda tangani secara online di https://www.change.org/p/jokowi-do2-segera-realisasikan-revitalisasi-teluk-benoa-revitalisasitelukbenoa. Tanda tangan anda turut selamatkan pulau Bali,” ujarnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Salah satu terpidana mati yang rencananya akan dieksekusi akhir tahun ini, merupakan terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap. 
Namun, untuk empat terpidana lainnya masih belum diungkap berasal dari lapas mana saja yang akan dieksekusi mati itu. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah Yuspahruddin mengatakan, ada surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berisi permohonan persetujuan meminjam lokasi eksekusi di Nusakambangan.
“Surat tersebut sudah kami teruskan ke pusat di Jakarta,” kata Yuspahrudin saat ditemui di kantornya, Selasa (16/12).
Dalam surat itu, sambung Yuspahruddin, hanya tertulis satu terpidana yang akan dieksekusi dari lapas Nusakambangan. Yuspahrudin belum bisa mengungkapkan siapa terpidana itu dan kapan pelaksanaan eksekusinya.
“Tapi hanya satu terpidana yang diajukan kejaksaan.”
Lima terpidana kasus narkotika rencananya akan dieksekusi mati bulan Desember 2014 ini. Presiden Jokowi menekankan pihaknya bersikap tegas kepada pelaku kejahatan narkoba, bahkan 64 terpidana mati yang meminta grasi ditolaknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Salah satu terpidana mati yang rencananya akan dieksekusi akhir tahun ini, merupakan terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap. 
Namun, untuk empat terpidana lainnya masih belum diungkap berasal dari lapas mana saja yang akan dieksekusi mati itu. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah Yuspahruddin mengatakan, ada surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berisi permohonan persetujuan meminjam lokasi eksekusi di Nusakambangan.
“Surat tersebut sudah kami teruskan ke pusat di Jakarta,” kata Yuspahrudin saat ditemui di kantornya, Selasa (16/12).
Dalam surat itu, sambung Yuspahruddin, hanya tertulis satu terpidana yang akan dieksekusi dari lapas Nusakambangan. Yuspahrudin belum bisa mengungkapkan siapa terpidana itu dan kapan pelaksanaan eksekusinya.
“Tapi hanya satu terpidana yang diajukan kejaksaan.”
Lima terpidana kasus narkotika rencananya akan dieksekusi mati bulan Desember 2014 ini. Presiden Jokowi menekankan pihaknya bersikap tegas kepada pelaku kejahatan narkoba, bahkan 64 terpidana mati yang meminta grasi ditolaknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP,  Eva Kusuma Sundari membantah pernyataannya bahwa Presiden Jokowi  meminta dan bersedia menjabat sebagai Ketum PDIP kepada Megawati.
“Ini perilaku aneh dari masyarakat. Zaman SBY, mereka protes rangkap jabatan, kok sekarang Jokowi  didorong rangkap jabatan.  Kita bersyukur Jokowi mempunyai policy tegas tidak akan rangkap jabatan di parpol. Fokus di pemerintahan, kebijakan ini juga berlaku untuk kabinet kerja,” kata Eva di Jakarta, Selasa (16/12).
Kata dia, pemimpin yang bener adalah yang mampu memastikan fungsi parpol berjalan antara lain menstranformasi masyarakat jadi lebih ke kompetensi dan kapasitas bukan umur.
“Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah membuktikan hal tersebut, menang di pileg dan pilpres dan melakukan perombakan menuju kualitas demokrasi yang lebih baik misalnya tidak nyapres, menjalankan regenerasi internal sehinga ada Risma, Ganjar, Jokowi. Mendukung tidak rangkap jabatan di parpol dan pemerintahan,” kata Eva.
PDIP juga mempunyai kepentingan subyektif yang kongruen dengan kepentingan masyarakat yaitu pemerintahan yang kuat dan mensejahterakan sehingga bisa menang lagi untuk melanjutkan pengabdian.
“Reposisi dari oposisi ke pendukung pemerintah perlu partai yang solid, hanya Bu Mega yang bisa menjamin tersebut apalagi dia diminta Jokowi dan DPD-DPD seluruh Indonesia bukan karena pribadi Bu Mega. Jika PDIP bisa memberikan manfaat ke rakyat, maka fokusnya di kapasitas untuk mimpin PDIP agar memenuhi kualitas demikian,” sebut Eva.
Demikian pernyataan Eva untuk mengoreksi berita aktual berjudul Eva Kusuma: Jokowi Minta Sendiri jadi Ketum PDIP yang ditayangkan Aktual.co pada hari Senin (15/12) pukul 15.16 wib. Berita yang dikoreksi tersebut adalah sebagaimana  yang tertera sebagai berikut ini: 
Jakarta, Aktual.co — Joko Widodo yang meminta sendiri menjadi ketua umum PDI Perjuangan mendatang.
Demikian disampaikan Eva Kusuma Sundari politisi PDI Perjuangan, kepada Aktual.co, Senin (15/12).
“Waktu rakernas Jokowi yang menawarkan diri jadi ketua umum,” ungkapnya.
Motif Jokowi meminta menjadi ketua umum, kata Eva, yakni reposisi PDIP yang sebelumnya menjadi partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintahan. “Wajar saja pak Jokowi meminta hal itu,” tukas Eva.
Namun pernyataan Eva ini berbeda hasil rekomendasi dari rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang. Dalam rekomendasi Rakernas IV PDIP secara bulat dan aklamasi mengusulkan Ibu Megawati Soekarnoputri memimpin PDIP pada periode 2015–2020 yang akan diputuskan dan ditetapkan pada Kongres IV Partai pada 2015.
Seperti diberitakan sebelumnya, Publik disinyalir bakal memberikan dukungan lebih besar terhadap Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode selanjutnya.Sukardjito

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP,  Eva Kusuma Sundari membantah pernyataannya bahwa Presiden Jokowi  meminta dan bersedia menjabat sebagai Ketum PDIP kepada Megawati.
“Ini perilaku aneh dari masyarakat. Zaman SBY, mereka protes rangkap jabatan, kok sekarang Jokowi  didorong rangkap jabatan.  Kita bersyukur Jokowi mempunyai policy tegas tidak akan rangkap jabatan di parpol. Fokus di pemerintahan, kebijakan ini juga berlaku untuk kabinet kerja,” kata Eva di Jakarta, Selasa (16/12).
Kata dia, pemimpin yang bener adalah yang mampu memastikan fungsi parpol berjalan antara lain menstranformasi masyarakat jadi lebih ke kompetensi dan kapasitas bukan umur.
“Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah membuktikan hal tersebut, menang di pileg dan pilpres dan melakukan perombakan menuju kualitas demokrasi yang lebih baik misalnya tidak nyapres, menjalankan regenerasi internal sehinga ada Risma, Ganjar, Jokowi. Mendukung tidak rangkap jabatan di parpol dan pemerintahan,” kata Eva.
PDIP juga mempunyai kepentingan subyektif yang kongruen dengan kepentingan masyarakat yaitu pemerintahan yang kuat dan mensejahterakan sehingga bisa menang lagi untuk melanjutkan pengabdian.
“Reposisi dari oposisi ke pendukung pemerintah perlu partai yang solid, hanya Bu Mega yang bisa menjamin tersebut apalagi dia diminta Jokowi dan DPD-DPD seluruh Indonesia bukan karena pribadi Bu Mega. Jika PDIP bisa memberikan manfaat ke rakyat, maka fokusnya di kapasitas untuk mimpin PDIP agar memenuhi kualitas demikian,” sebut Eva.
Demikian pernyataan Eva untuk mengoreksi berita aktual berjudul Eva Kusuma: Jokowi Minta Sendiri jadi Ketum PDIP yang ditayangkan Aktual.co pada hari Senin (15/12) pukul 15.16 wib. Berita yang dikoreksi tersebut adalah sebagaimana  yang tertera sebagai berikut ini: 
Jakarta, Aktual.co — Joko Widodo yang meminta sendiri menjadi ketua umum PDI Perjuangan mendatang.
Demikian disampaikan Eva Kusuma Sundari politisi PDI Perjuangan, kepada Aktual.co, Senin (15/12).
“Waktu rakernas Jokowi yang menawarkan diri jadi ketua umum,” ungkapnya.
Motif Jokowi meminta menjadi ketua umum, kata Eva, yakni reposisi PDIP yang sebelumnya menjadi partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintahan. “Wajar saja pak Jokowi meminta hal itu,” tukas Eva.
Namun pernyataan Eva ini berbeda hasil rekomendasi dari rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang. Dalam rekomendasi Rakernas IV PDIP secara bulat dan aklamasi mengusulkan Ibu Megawati Soekarnoputri memimpin PDIP pada periode 2015–2020 yang akan diputuskan dan ditetapkan pada Kongres IV Partai pada 2015.
Seperti diberitakan sebelumnya, Publik disinyalir bakal memberikan dukungan lebih besar terhadap Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode selanjutnya.Sukardjito

Artikel ini ditulis oleh: