Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
7 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 40528

Hasil Reses DPRD: Pendidikan dan Kesehatan di DKI Masih Bermasalah

Jakarta, Aktual.co —Reses selama seminggu di 12-19 Desember lalu, Fraksi Gerindra di DPRD DKI menemukan persoalan pendidikan dan kesehatan masih menjadi keluhan sebagian besar warga DKI Jakarta.
Disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, kedua masalah di sektor itulah yang paling banyak ditemukan.
Salah satunya, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dianggap masih banyak menyimpan masalah di lapangan. Di mana banyak siswa kurang mampu yang ternyata ikut menikmati. 
“KJP masih ada yang menikmatinya dari kalangan orang-orang yang mampu. Ada yang betul-betul berhak tapi malah tidak dapat. Ini yang jadi perhatian Fraksi Gerindra,” ujar Ghoni saat menyampaikan hasil reses di Gedung DPRD DKI, sore tadi, Selasa (23/12).
Untuk pelaksanaan KJP ke depan Fraksi Gerindra akan mendorong Pemprov DKI ikut melibatkan unsur RT dan RW. Sehingga KJP bisa tepat sasaran diberikan pada yang tidak mampu. 
Sedangkan untuk masalah kesehatan, Ghoni juga mempersoalkan tepat sasarannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Terkait akan berlakunya program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Rasa-rasanya hampir tumpang tindih. Kita ingin semua yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPRD DKI Ikut Desak Ferial Kembalikan Mobil Dinas

Jakarta, Aktual.co —Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Ferrial Sofyan didesak agar segera mengembalikan mobil dinas jenis Toyota Land Cruiser.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mengatakan Ferrial harusnya tidak mengggunakan barang yang bukan haknya lagi.  
“Iya gue memang belum dapat mobil dari Ferrial. Seharusnya barangnya itu dikembalikan. Kan bukan haknya dia,” kata Pras, di DPRD DKI Jakarta, Jalan  Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Kalaupun Ferial memang mau memiliki bekas mobil dinasnya itu, Prasetio mempersilahkan dia untuk ikut proses lelangnya. “Kalau nantinya dia mau ikut lelang, monggo tapi nanti setelah masa pakainya selesai. Setelah lima tahun,” tegas Pras.
‪Berdasarkan ketentuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), kendaraan dinas di DPRD DKI memang hanya dapat digunakan lima tahun saja. 
Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede mengatakan telah menyurati Ferrial untuk segera mengembalikan mobil dinas. Tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh mantan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 itu. ‪

Artikel ini ditulis oleh:

Diduga Dapat Surat Ijin Palsu, Perusahaan Tambang Lapor ke Polda Jatim

Surabaya, Aktual.co — Kasus dugaan izin tambang pasir besi palsu terhadap PT Marmora  oleh penyidik Polres Malang diduga menyalahi prosedur. 
Sebab, dugaan surat ijin palsu tersebut justru dikeluarkan oleh Dinas ESDM sendiri. Namun, kini PT Marmora justru dilaporkan pegawai ESDM terkait soal surat ijin palsu. Maka dari itu, PT Marmora ganti melapor ke Polda Jatim lantaran dituduh sebagai mafia tambang.
“Saya mengurus ijin tambang di Dinas ESDM Malang. Saya sudah bayar persyaratan semuahnya sampai ijinnya dikeluarkan. Lha kok sekarang mereka melaporkan polisi kalau ijin saya palsu. Ini kan aneh. Mereka yang mengeluarkan ijin, tapi mereka bilang ijin saya palsu.” kata Kuasa hukum PT Marmora, Indra Cahaya, saat di Polda Jatim, Selasa (23/12).
Indra Cahaya menduga seperti ada permainan antara penyidik dan ESDM. Sebab, surat perintah penyelidikan terbit dulu surat laporan yang diadukan oleh pelapor ke polisi. Surat perintah penyelidikan terbit pada tanggal 4 September 2014, padahal pengaduan dari Direktur Operasi Tambang Indonesia III bernomor 10/KTI-Reskrim Mlg/x/2014 tertanggal 26 Oktober 2014. Bila  izin tersebut palsu, Indra merasa kliennya telah dirugikan.
“Seharusnya kami yang melapor, kok malah pihak koperasi ESDM itu yang melapor ke polisi. Ada apa ini,” lanjutnya.
Sejak izin yang diduga palsu tersebut terbit tahun 2011, sampai sekarang PT Marmora belum melakukan operasi produksi. Alasannya, masih mengajukan rekomendasi Clear and Clean dari Dirjen Minerba, Kementrian ESDM.
Proses pengajuan rekomendasi itu akibat tidak konsistennya kebijakan Pemkab Malang. IUPP yang terbit 11 Oktober 2011 dari badan perizinan terpadu dibatalkan dengan keputusan Kepala Badan perizinan terpadu pada 27 Februari 2014.
Keesokan harinya, pada 28 Februari 2014 izin-izin itu dihidupkan kembali dengan surat keputusan kepala badan perizinan terpadu. Kemudian, dibatalkan dengan surat kepala badan pelayananperizinan terpadu.
Seperti diketahui, bahwa PT Marmora adalah perusahaan yang mengantongi surat izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPEP) dan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUPOP), pasir besi yang diduga palsu dan sedang diusut oleh Polres Malang.

Artikel ini ditulis oleh:

BI: Persediaan Uang Kartal Akhir Tahun Mencukupi

Jakarta, Aktual.co —  Masyarakat tak perlu khawatir terhadap ketersediaan uang menjelang Hari Raya Natal dan Akhir Tahun. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) pada Desember ini telah mengeluarkan uang kartal (outflow) sebesar Rp82,6-88,1 triliun.

“Outflow naik 11.3-18.7 persen. Sedangkan untuk uang kartal yang masuk ke BI (inflow) pada Desember ini mencapai Rp21,4-26,1 triliun atau naik 4.8-27.9 persen,” ujar Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), Dian Karnila di kantor BI Jakarta, Selasa (23/12).

Lebih lanjut dikatakan Dian, untuk kelancaran arus distribusi uang, moda transportasi telah disiapkan oleh BI. Hal tersebut diantaranya melakukan kerjasama dengan penyedia jasa transportasi darat dan laut.

“Moda transportasi kalau yang jauh, seperti di Sulawesi itu kita siapkan Depo. Jadi masyrakat yang terlalu jauh dari Kantor Wilayah Sulawesi, tidak harus mengambil atau menukar uang di sana, tapi bisa di Depo Makassar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, untuk wilayah Kantor Pusat (Jakarta), uang kartal yang keluar dari BI (outflow) pada tahun 2014 mencapai Rp24,2 triliun, dengan pangsa 27,4 persen. Sedangkan uang kartal yang masuk ke BI (inflow) tahun 2014 mncapai Rp3.9 triliun, dengan pangsa 18.2 persen.

Sedangkan untuk wilayah Sulampua (Sulawesi, Ambon, dan Papua) outflow pada tahun 2014 mencapai pangsa 12.9 persen, dan wilayah Kalimantan tahun 2014 pangsanya mencapai 10 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sofyan Sebut PLN dan BRI Memiliki Banyak Kesamaan

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah telah resmi menunjuk Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sofyan Basri sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) menggantikan Nur Pamudji. Penunjukan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Meskipun banyak kalangan menilai langkah Sofyan terbilang nekat dan banting setir. Pasalnya Sofyan berlatar belakang Bankir, kini harus mengemban jabatan tertinggi di PLN dan berkutat di sektor energi.

Kendati demikian, Sofyan justru menganggap ada kesamaan antara BRI dengan PLN. Menurutnya, keduanya memiliki jangkauan layanan yang luas hingga ke pelosok daerah.

“Luas bentang kendali BRI dan PLN itu sama, dari Sabang sampai Merauke,” kata Sofyan dalam konferensi persnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/12).

Sofyan menambahkan, tidak hanya itu, jumlah pegawai BRI dengan PLN pun dianggap hampir sama.

“Pegawainya ada 125 ribu orang, hampir sama. Jumlah kantor pun hampir sama,” sebutnya.

Maka dari itu, Sofyan berjanji akan memperbaiki segala kekurangan yang ada di kepemimpinan PLN sebelumnya.

“Memang dari direksi sebelumnya ada beberapa kekurangan, dan itu akan kita perbaiki,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mantan Ketua DPRD DKI Belum Kembalikan Mobil Dinas

Jakarta, Aktual.co —Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Ferrial Sofyan ternyata belum kembalikan mobil dinas. Padahal masa jabatannya sudah habis per Juni 2014. Meski saat ini dia jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam waktu dekat akan melelang mobil dinas eks pimpinan dan anggota dewan periode lalu.
“Nah itu ternyata BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) menyatakan belum. Nah nanti kalau diperintahkan ditarik ya kita akan tarik,” kata Sekretaris Dewan Mangara Pardede, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Mangara mengaku sudah menyurati Ferrial untuk segera mengembalikan mobil dinas. Namun mobil Toyota Land Cruiser itu hingga kini belum juga dikembalikan. 
“Kita sudah lama kok kasih batas waktu pengembaliannya,” ungkapnya.
Dituturkan Mangara, saat ini mobil dinas eks DPRD 2009-2014 yang sudah terkumpul adalah 88 mobil dari total 89 buah. Alhasil tinggal ferial saja yang belum kembalikan.
Mobil-mobil yang saat ini terparkir di halaman dan parkiran basement dua DPRD DKI, selanjutnya akan diserahkan ke BPKD untuk dilelang.
“Sudah semua, hanya yang satu itu saja belum, nanti kalau mau ditarik BPKD ya di kita serahkan,mungkin 50 (mobil ) dulu. Kan kita juga kepenuhan parkirnya,” ucap Mangara.
Saat ini lima mobil dinas untuk lima pimpinan DPRD DKI periode 2014-2019 sudah disiapkan, terparkir di halaman Gedung DPRD DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

1...40,52740,52840,529...43,507Halaman 40,528 dari 43,507

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya