Jakarta, Aktual.co —Fraksi Gerindra DPRD DKI temukan keluhan warga Jakarta di bidang kesehatan. Yakni dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
“Antrinya luar biasa. Semoga bisa dimaksimalkan pengurusannya, hingga bisa sederhana dan tidak boleh ada calo,” kata Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni, saat menyampaikan hasil reses di Gedung DPRD DKI, sore tadi, Selasa (23/12).
Selain di proses pendaftaran, kata Ghoni, masyarakat juga masih merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit mitra Pemprov DKI yang melayani pemegang kartu BPJS. 
Salah satunya, warga kesulitan mendapat kamar. Alasan yang digunakan rumah sakit biasanya dengan mengatakan kamar untuk pasien sudah penuh. 
Setelah ditelusuri, kata Ghoni, pihaknya menemukan hal itu disebabkan oleh adanya keterlambatan pembayaran dari Pemprov DKI ke rumah sakit. Akibatnya, mereka enggan menerima pasien.
“Jadi kalau orang (pemegang BPJS) mengurus, biasanya kamarnya penuh,” beber dia.
Soal masih banyaknya pasien pemegang BPJS yang ditolak rumah sakit, sebelumnya juga sudah diakui Dinas Kesehatan DKI. November lalu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan dalam sehari pihaknya bisa menerima hingga 15.000 keluhan soal keterbatasan kamar. 
“Awalnya rumah sakit menerima, tetapi setelah tahu itu pasien BPJS mereka bilang kamar penuh,” tutur dia, pertengahan November.
Dijelaskan Dien, saat ini ada 81 rumah sakit (RS) di Jakarta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 17 RS milik pemerintah dan 64 RS swasta. Namun jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan kamar inap kelas C untuk pasien BPJS Kesehatan.
Kata dia lebih lanjut, Jakarta butuh sekitar 4.000 kamar kelas C. Sedangkan jumlah kamar yang tersedia hanya sekitar 2.400 kamar. 
Untuk menutupi kekurangan, kata Dien, Pemprov DKI sedang membangun kamar baru di RS Koja, Jakarta Utara, dan RS Betawi, Jakarta Selatan, dengan kapasitas total 1.700 kamar. 
”Kekurangannya ditambah dari puskesmas yang diubah menjadi RS tipe D. Jumlahnya sekitar 600 kamar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Reses selama seminggu di 12-19 Desember lalu, Fraksi Gerindra di DPRD DKI menemukan persoalan pendidikan dan kesehatan masih menjadi keluhan sebagian besar warga DKI Jakarta.
Disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, kedua masalah di sektor itulah yang paling banyak ditemukan.
Salah satunya, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dianggap masih banyak menyimpan masalah di lapangan. Di mana banyak siswa kurang mampu yang ternyata ikut menikmati. 
“KJP masih ada yang menikmatinya dari kalangan orang-orang yang mampu. Ada yang betul-betul berhak tapi malah tidak dapat. Ini yang jadi perhatian Fraksi Gerindra,” ujar Ghoni saat menyampaikan hasil reses di Gedung DPRD DKI, sore tadi, Selasa (23/12).
Untuk pelaksanaan KJP ke depan Fraksi Gerindra akan mendorong Pemprov DKI ikut melibatkan unsur RT dan RW. Sehingga KJP bisa tepat sasaran diberikan pada yang tidak mampu. 
Sedangkan untuk masalah kesehatan, Ghoni juga mempersoalkan tepat sasarannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Terkait akan berlakunya program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Rasa-rasanya hampir tumpang tindih. Kita ingin semua yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Ferrial Sofyan didesak agar segera mengembalikan mobil dinas jenis Toyota Land Cruiser.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mengatakan Ferrial harusnya tidak mengggunakan barang yang bukan haknya lagi.  
“Iya gue memang belum dapat mobil dari Ferrial. Seharusnya barangnya itu dikembalikan. Kan bukan haknya dia,” kata Pras, di DPRD DKI Jakarta, Jalan  Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Kalaupun Ferial memang mau memiliki bekas mobil dinasnya itu, Prasetio mempersilahkan dia untuk ikut proses lelangnya. “Kalau nantinya dia mau ikut lelang, monggo tapi nanti setelah masa pakainya selesai. Setelah lima tahun,” tegas Pras.
‪Berdasarkan ketentuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), kendaraan dinas di DPRD DKI memang hanya dapat digunakan lima tahun saja. 
Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede mengatakan telah menyurati Ferrial untuk segera mengembalikan mobil dinas. Tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh mantan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 itu. ‪

Artikel ini ditulis oleh: